Dimensi Intelektual Kartini dalam Kritik Sosial Kolonial Jawa

Foto potret tiga bersaudara: Kartini (kiri), Kardinah (tengah), dan Roekmini (kanan), diabadikan oleh fotografer Charles & Co. di Semarang pada masa kolonial Belanda. / Foto: Wikimedia Commons / Charls & Co.

Nalarmerdeka.com – Kita terlalu sering meringkas Kartini menjadi satu kalimat: pejuang emansipasi perempuan. Ringkasan itu tidak salah, tetapi menyempitkan. Jika surat-suratnya dibaca dengan cermat, yang muncul bukan sekadar seorang perempuan yang ingin bersekolah lebih lama. Yang muncul adalah seorang pemikir yang mengurai keterkaitan antara adat, kekuasaan kolonial, dan penundukan sistematis terhadap nalar manusia.

Pendidikan Bukan Tujuan, Melainkan Instrumen

Kesalahpahaman yang paling umum tentang Kartini adalah menganggap bahwa cita-citanya adalah pendidikan bagi perempuan. Itu tepat secara permukaan, tetapi keliru secara kedalaman. Bagi Kartini, pendidikan bukan tujuan akhir. Ia adalah instrumen untuk sesuatu yang lebih besar: kebebasan berpikir dan kemampuan manusia untuk menentukan hidupnya sendiri.

Dalam surat-suratnya, Kartini berulang kali menghubungkan kebodohan yang dipaksakan dengan ketergantungan yang langgeng. Ia melihat bahwa sistem yang melarang perempuan berpendidikan bukan sekadar diskriminatif, melainkan fungsional bagi kekuasaan. Perempuan yang tidak terdidik adalah perempuan yang tidak dapat mempertanyakan. Dan perempuan yang tidak dapat mempertanyakan adalah perempuan yang mudah dikuasai. Logika ini yang membuat Kartini berbahaya di matanya sendiri, dan itulah yang membuat pemikirannya melampaui sekadar reformasi pendidikan.

Kritik terhadap Feodalisme dari Dalam Istana

Salah satu hal yang paling jarang disoroti adalah bahwa Kartini lahir dan hidup di dalam sistem yang ia kritik. Ia adalah putri bupati, bagian dari lapisan feodal Jawa yang justru melanggengkan pingitan dan hierarki gender. Kritiknya bukan datang dari luar, melainkan dari seseorang yang mengalami kontradiksi itu secara langsung.

Kartini menyaksikan sendiri bagaimana gelar dan darah ningrat justru mempertebal tembok yang mengurung perempuan. Saudara laki-lakinya bebas melanjutkan pendidikan, sementara ia harus berhenti dan masuk pingitan setelah lulus dari Europese Lagere School. Ketidakadilan itu bukan abstrak baginya. Ia personal, konkret, dan bersumber dari sistem yang sama yang memberi keluarganya privilege.

Ini yang membuat kritik Kartini terhadap feodalisme memiliki bobot berbeda. Ia bukan pengamat dari luar yang meminjam teori Barat untuk menghakimi tradisinya. Ia adalah orang dalam yang dengan jujur membongkar fondasi yang menopang posisinya sendiri.

Ketegangan antara Modernitas dan Akar Budaya

Kartini sering dibaca sebagai simbol modernisasi yang berpaling dari tradisi. Bacaan itu tidak sepenuhnya tepat. Ia memang menyerap pemikiran liberal Eropa dari buku dan korespondensinya. Namun di waktu yang sama, ia mendalami batik, menulis resep dalam aksara Jawa, dan menunjukkan kecintaan yang tulus pada kebudayaan lokal.

Yang sesungguhnya dilakukan Kartini adalah menegosiasikan ketegangan itu, bukan menghapusnya. Ia tidak ingin perempuan Indonesia menjadi tiruan perempuan Eropa. Ia ingin perempuan Indonesia tumbuh dari akar budayanya sendiri, tetapi tidak terbelenggu oleh interpretasi adat yang dimanfaatkan untuk menundukkan mereka. Perbedaan ini penting: Kartini mengkritik penafsiran adat yang opresif, bukan adat itu sendiri secara keseluruhan.

Dalam kerangka pemikiran modern, posisi Kartini ini mendekati apa yang oleh sebagian filsuf disebut sebagai kritik imanen, yaitu menggugat sebuah sistem menggunakan nilai-nilai yang terdapat di dalam sistem itu sendiri, bukan dengan mengimpornya dari luar.

Nalar sebagai Perlawanan

Hal yang paling radikal dari pemikiran Kartini bukan tuntutannya tentang hak perempuan. Hal yang paling radikal adalah keyakinannya bahwa nalar adalah hak setiap manusia, terlepas dari jenis kelamin, kelas sosial, maupun latar belakang koloninya. Di zamannya, keyakinan itu bukan sesuatu yang lumrah.

Kartini menulis di tengah dua sistem kekuasaan yang saling bertopang: kolonialisme Belanda dan feodalisme Jawa. Keduanya, meski berbeda bentuk, sama-sama mengandalkan pembatasan akses terhadap pengetahuan sebagai cara mempertahankan kekuasaan. Kartini melihat pola ini dan menolak menerimanya sebagai keniscayaan.

Itulah mengapa namanya pantas disandingkan bukan hanya dengan pejuang hak perempuan, tetapi juga dengan tradisi pemikiran kritis yang lebih luas. Ia tidak sekadar berkata bahwa perempuan berhak sekolah. Ia berkata bahwa manusia berhak bernalar, dan tidak ada kekuasaan yang berhak merampas hak itu.

Membaca Kartini secara serius berarti tidak berhenti pada simbol. Pemikirannya menawarkan sebuah kerangka yang masih relevan untuk membaca berbagai bentuk penundukan nalar yang terjadi hari ini, baik melalui sistem pendidikan yang tidak merata, budaya yang membungkam pertanyaan, maupun struktur kekuasaan yang lebih nyaman dengan rakyat yang patuh daripada rakyat yang kritis. Kartini tidak sekadar ingin menerangi perempuan. Ia ingin menerangi bangsa.

Penulis: Muhammad Jazuli