 |
| Ilustrasi tentang fenomena cancel culture di era media sosial, yang memperlihatkan ketegangan antara tuntutan akuntabilitas publik, penghakiman massa, dan pencarian keadilan yang proporsional. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Seseorang mengunggah tweet lama yang bermasalah. Dalam 24 jam, nama mereka jadi trending. Ribuan orang menuntut permintaan maaf, pengunduran diri, atau lebih jauh lagi. Kadang yang di-cancel adalah tokoh dengan kekuasaan nyata yang sudah lama lolos dari akuntabilitas. Kadang yang di-cancel adalah orang biasa yang melakukan kesalahan bodoh bertahun-tahun lalu. Kita menyebut semua ini dengan nama yang sama: cancel culture. Tapi apakah kita sedang berbicara tentang hal yang sama — dan apakah semua itu adil?
Apa yang Sebenarnya Dimaksud Cancel Culture
Cancel culture adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik penarikan dukungan publik secara massal — biasanya melalui media sosial — terhadap seseorang atau institusi yang dianggap melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima secara moral, sosial, atau politik.
Tapi istilah ini mencakup spektrum yang sangat luas. Di satu ujung: gerakan #MeToo yang membongkar pola pelecehan seksual sistematis oleh orang-orang berkuasa yang selama bertahun-tahun terlindungi oleh privilege mereka. Di ujung lain: seseorang yang kehilangan pekerjaan karena tweet konyol yang ditulis saat berusia 17 tahun.
Menyebut keduanya dengan nama yang sama dan menerapkan analisis yang sama adalah kesalahan kategoris yang membuat diskusi tentang topik ini hampir selalu tidak produktif.
Kasus untuk Cancel Culture: Akuntabilitas yang Selama Ini Absen
Ada argumen yang kuat untuk cancel culture — terutama dalam konteks spesifik tertentu. Selama puluhan tahun, orang-orang dengan kekuasaan, kekayaan, dan koneksi bisa melakukan pelecehan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang berarti karena mereka punya akses pada pengacara terbaik, relasi media, dan jaringan yang melindungi mereka.
Media sosial memberikan alat kepada mereka yang selama ini tidak punya saluran resmi untuk membuat suara mereka didengar. Harvey Weinstein tidak akan pernah diadili hanya berdasarkan sistem lama yang sudah terbukti melindunginya selama bertahun-tahun. Tekanan publik massal adalah bagian dari apa yang akhirnya memaksa akuntabilitas.
Dalam konteks ini, cancel culture bukan amukan massa — ia adalah koreksi terhadap sistem akuntabilitas yang selama ini gagal.
Kasus Melawan: Ketika Massa Tidak Peduli Nuansa
Tapi ada sisi lain yang sama nyatanya. Dinamika media sosial hampir tidak pernah kondusif untuk penilaian yang bernuansa. Outrage menyebar lebih cepat dari konteks. Orang bergabung dalam kecaman tanpa mengetahui fakta lengkap. Dan sekali momentum terbentuk, sangat sulit dihentikan bahkan ketika fakta baru muncul yang mengubah gambaran keseluruhan.
Lebih mengkhawatirkan lagi: hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional dengan kesalahan dan tidak ada proses yang adil. Tidak ada kesempatan untuk membela diri, tidak ada pertimbangan konteks, tidak ada pembedaan antara kesalahan yang dilakukan kemarin dan kesalahan yang dilakukan satu dekade lalu oleh versi yang berbeda dari orang yang sama.
Sistem hukum formal, dengan segala kekurangannya, setidaknya punya mekanisme untuk proporsionalitas dan pembelaan. Cancel culture tidak.
Apakah Cancel Culture Efektif Menciptakan Perubahan?
Ini pertanyaan empiris yang jawabannya lebih kompleks dari yang diharapkan kedua kubu. Dalam beberapa kasus, tekanan publik massal memang menghasilkan perubahan nyata — kebijakan yang direvisi, pelaku yang akhirnya menghadapi konsekuensi hukum, percakapan publik tentang isu yang selama ini diabaikan.
Tapi dalam banyak kasus lain, yang terjadi adalah siklus outrage yang menguap begitu isu berikutnya muncul, tanpa perubahan struktural apapun. Orang yang di-cancel sering kembali setelah beberapa bulan. Institusi yang dikritik membuat pernyataan publik tapi tidak mengubah praktik mereka.
Dan yang paling meresahkan: cancel culture bisa menciptakan efek chilling — orang-orang, terutama mereka yang tidak punya platform besar, menjadi takut berbicara, bereksperimen dengan ide, atau mengakui kesalahan karena takut konsekuensi yang tidak proporsional.
Yang Sebenarnya Dibutuhkan
Kritik terhadap cancel culture tidak harus berarti pembelaan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan serius. Yang dibutuhkan adalah pembedaan yang lebih cermat: antara akuntabilitas yang sah dan amukan massa, antara kesalahan yang memang layak mendapat konsekuensi serius dan kesalahan yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf yang tulus, antara membungkam kekuasaan yang abusif dan menghukum individu biasa secara tidak proporsional.
Keadilan — bahkan di era digital — tetap membutuhkan proporsionalitas, konteks, dan kesempatan untuk perbaikan.
Cancel culture pada dasarnya adalah pertanyaan tentang apa yang kita anggap sebagai keadilan — dan apakah cara kita menegakkannya konsisten dengan nilai-nilai yang kita klaim pegang. Sebelum bergabung dalam kecaman berikutnya, ada baiknya bertanya: apakah aku tahu cukup tentang situasi ini untuk menghakimi? Apakah hukuman yang diminta proporsional? Dan apakah aku melakukan ini untuk keadilan — atau untuk perasaan benar yang menyertai kemarahan kolektif?
Penulis: Muhammad Jazuli
