L
 |
| Ilustrasi satir tentang bagaimana clickbait dan konglomerasi media mengendalikan arus informasi, ketika jurnalisme lebih tunduk pada kepentingan pasar daripada kepentingan publik. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Kamu membaca sebuah berita. Lalu kamu cek sumber lain. Lalu kamu tidak yakin mana yang benar. Lalu kamu menyerah dan scroll TikTok. Ini bukan cerita tentang kamu yang malas — ini cerita tentang sistem media yang sedang dalam krisis kepercayaan yang serius.
Angka yang Tidak Bisa Diabaikan
Reuters Institute Digital News Report secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kepercayaan terhadap media yang berfluktuasi tajam di Asia Tenggara. Survei dari berbagai lembaga lokal menunjukkan tren yang sama: semakin banyak orang Indonesia — terutama generasi muda — yang tidak lagi menjadikan media arus utama sebagai rujukan utama informasi mereka.
Mereka beralih ke media sosial, influencer, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Yang ironis: semua alternatif itu rata-rata jauh lebih tidak dapat dipercaya dari media yang mereka tinggalkan.
Tapi kepercayaan tidak bekerja berdasarkan kalkulasi rasional. Ia bekerja berdasarkan pengalaman — dan pengalaman banyak orang dengan media Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak menggembirakan.
Masalah Pertama: Konglomerasi dan Konflik Kepentingan
Salah satu akar masalah terbesar media Indonesia adalah struktur kepemilikannya.
Sebagian besar media besar Indonesia dimiliki oleh konglomerat yang juga memiliki bisnis di sektor lain — dan dalam banyak kasus, juga terlibat aktif dalam politik. Ketika pemilik media adalah juga aktor politik atau pelaku bisnis yang diregulasi oleh kebijakan yang diliput medianya sendiri, konflik kepentingan bukan lagi kemungkinan — ia adalah kepastian struktural.
Akibatnya, coverage tentang isu-isu tertentu menjadi selektif, framing menjadi tidak netral, dan berita yang seharusnya ada justru tidak muncul — bukan karena sensor eksplisit, tapi karena redaksi sudah tahu batas-batas yang tidak boleh dilewati.
Masalah Kedua: Ekonomi Klik yang Merusak Jurnalisme
Di luar masalah kepemilikan, ada tekanan ekonomi yang mendorong media ke arah yang salah: model bisnis berbasis iklan digital yang mengukur kesuksesan melalui jumlah klik dan durasi baca.
Dalam model ini, berita yang memancing emosi — kemarahan, ketakutan, kontroversi — selalu mengalahkan berita yang akurat tapi membosankan. Judul clickbait bukan hanya taktik — ia adalah respons rasional terhadap insentif yang salah.
Jurnalis yang ingin melakukan reportase investigatif yang membutuhkan waktu berminggu-minggu harus bersaing dengan kolega yang bisa memproduksi 10 artikel sehari dari press release dan media sosial. Dalam tekanan seperti itu, kualitas hampir selalu kalah dari kecepatan.
Masalah Ketiga: Batas Antara Berita dan Opini yang Kabur
Jurnalisme yang sehat memiliki pemisahan yang jelas antara berita — laporan fakta — dan opini — interpretasi dan sudut pandang. Di banyak media Indonesia, batas ini semakin kabur.
Framing yang tidak netral dalam berita straight news, penggunaan narasumber yang tidak berimbang, hingga judul yang sudah menyimpulkan sebelum pembaca membaca isinya — semua ini mengikis kepercayaan pembaca yang mulai menyadari bahwa apa yang disajikan sebagai "berita" sebenarnya sudah sarat perspektif.
Apakah Ini Hanya Masalah Indonesia?
Tidak. Krisis kepercayaan terhadap media adalah fenomena global. Tapi Indonesia punya kombinasi faktor yang membuatnya lebih akut: transisi digital yang sangat cepat, literasi media yang belum merata, dan ekosistem media yang belum punya mekanisme akuntabilitas yang cukup kuat.
Dewan Pers ada, tapi kapasitas dan kewenangannya terbatas. Mekanisme koreksi publik belum cukup kuat. Dan budaya permintaan maaf editorial — yang di banyak negara menjadi standar ketika media membuat kesalahan besar — masih jarang dipraktikkan.
Krisis kepercayaan terhadap media bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mengajari orang "lebih kritis." Itu seperti menyalahkan pasien karena sakit. Yang perlu berubah adalah struktur dan insentif yang membuat media memilih klik di atas kebenaran — dan sampai itu terjadi, kita semua sedang navigasi informasi tanpa kompas yang bisa dipercaya.
Pertanyaannya: kapan terakhir kali kamu benar-benar memverifikasi sebuah berita sebelum membagikannya — dan kenapa tidak lebih sering?
Penulis: Muhammad Jazuli
