 |
| Ilustrasi tentang perbedaan antara Majapahit sebagai realitas sejarah dan Majapahit sebagai narasi yang dibangun kemudian, menggambarkan bagaimana fakta, mitos, dan kepentingan politik dapat membentuk cara kita memahami masa lalu. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
NalarMerdeka.com – "Nusantara pernah berjaya di bawah Majapahit." Kalimat ini begitu sering diulang sampai terasa seperti fakta yang tidak perlu dipertanyakan. Majapahit muncul di pidato kenegaraan, di nama jalan, di logo institusi, bahkan di nama ibu kota baru. Tapi sejarahwan yang jujur akan mengatakan sesuatu yang tidak selalu nyaman didengar: gambaran Majapahit yang kita miliki hari ini adalah campuran antara fakta sejarah yang solid, rekonstruksi yang spekulatif, dan narasi yang sengaja dibangun untuk tujuan politik tertentu.
Majapahit yang Sesungguhnya: Apa yang Kita Tahu dengan Pasti
Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 M di Jawa Timur dan mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-14 di bawah Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Ini adalah fakta yang cukup solid, didukung oleh prasasti, catatan asing — terutama dari Tiongkok — dan teks sastra seperti Nagarakretagama karya Mpu Prapanca.
Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang kuat dengan jaringan perdagangan yang luas di kawasan Asia Tenggara. Ia memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, tradisi sastra dan seni yang tinggi, dan pengaruh yang nyata di kawasan maritim Nusantara.
Sampai di sini, kita masih berpijak pada tanah yang cukup kokoh secara historis.
Di Mana Mitos Mulai Masuk
Masalah mulai muncul ketika kita bergerak dari fakta ke klaim yang lebih ambisius. Sumpah Palapa Gajah Mada — yang menyatakan tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara — adalah teks yang berasal dari Nagarakretagama, sebuah karya sastra yang ditulis untuk memuliakan raja, bukan dokumen administratif yang netral.
Seberapa jauh wilayah yang benar-benar di bawah kendali efektif Majapahit — bukan sekadar yang mengakui supremasi simbolisnya — adalah pertanyaan yang jawabannya jauh lebih terbatas dari yang sering diklaim. Banyak "kekuasaan" Majapahit atas wilayah-wilayah luar Jawa lebih tepat digambarkan sebagai jaringan hubungan tributary yang longgar, bukan kontrol administratif yang langsung.
Siapa yang Membangun Narasi Majapahit Modern
Narasi Majapahit sebagai "kerajaan besar yang menyatukan Nusantara" mendapat bentuknya yang modern pada abad ke-20 — terutama pada masa pergerakan nasional dan kemudian Orde Baru.
Para nasionalis awal seperti Soekarno menggunakan Majapahit sebagai argumen historis untuk legitimasi Indonesia sebagai negara — bukti bahwa "kesatuan Nusantara" bukan proyek baru tapi pemulihan kejayaan masa lalu. Orde Baru kemudian mengembangkan narasi ini lebih jauh, menggunakan Majapahit sebagai simbol persatuan nasional yang memiliki akar historis.
Ini bukan berarti narasi itu sepenuhnya salah atau tidak berguna secara politik. Tapi sejarahwan perlu membedakan antara Majapahit sebagai fakta historis dan Majapahit sebagai konstruksi ideologis — keduanya nyata, tapi berbeda jenis kenyataannya.
Keruntuhan yang Juga Jarang Dibahas
Sama seperti kejayaannya sering dilebih-lebihkan, keruntuhan Majapahit juga jarang dibahas dengan kedalaman yang seharusnya. Kerajaan ini mulai melemah pada awal abad ke-15 akibat kombinasi konflik internal — perang saudara Paregreg yang berlangsung antara 1404-1406 melemahkan kerajaan secara signifikan — dan pergeseran jalur perdagangan yang menguntungkan kota-kota pesisir yang mulai beralih ke Islam.
Majapahit tidak "direbut" oleh Kesultanan Demak dalam satu momen dramatis seperti yang sering digambarkan. Ia melemah secara bertahap selama beberapa dekade — sebuah proses yang jauh lebih kompleks dan nuansatif dari narasi "kejatuhan kerajaan Hindu oleh Islam" yang sering disederhanakan.
Mengapa Ini Penting Hari Ini
Mungkin ada yang bertanya: kenapa perlu mempersoalkan narasi tentang kerajaan yang sudah runtuh ratusan tahun lalu? Jawabannya adalah karena mitos Majapahit terus digunakan dalam konteks politik kontemporer — dari justifikasi klaim teritorial hingga narasi tentang "kebesaran bangsa" yang perlu "dipulihkan."
Ketika sejarah digunakan untuk tujuan politik, akurasi historis menjadi urusan yang sangat relevan. Sejarah yang akurat tidak harus mengurangi rasa bangga pada warisan budaya — tapi ia harus berbasis pada apa yang benar-benar terjadi, bukan pada apa yang ingin kita percaya terjadi.
Majapahit adalah bagian nyata dan penting dari sejarah Nusantara — tidak perlu dibesar-besarkan untuk menjadi bermakna. Warisan budaya, sastra, dan artistiknya adalah pencapaian yang luar biasa. Yang perlu diperiksa bukan apakah Majapahit pernah ada dan penting, tapi apakah narasi yang kita gunakan tentangnya akurat — dan siapa yang diuntungkan ketika narasi itu tidak akurat. Sejarah yang jujur tidak melemahkan identitas nasional — ia membuatnya lebih dewasa.
Penulis: Muhammad Jazuli
