.png){kind=small}
Nalarmerdeka.com - Sebelum Indonesia merdeka, kata-kata sudah menjadi senjata yang ditakuti penguasa. Pemerintah kolonial Belanda membangun seperangkat regulasi ketat untuk membungkam suara pers pribumi yang mulai lantang bersuara sejak awal abad ke-20. Sejarah sensor pers di Hindia Belanda bukan sekadar catatan represi, melainkan cermin bagaimana kekuasaan selalu berupaya mengendalikan narasi agar dominasinya tetap kokoh.
Lahirnya Pers Pribumi dan Ancaman bagi Kolonial
Pers berbahasa Melayu dan Jawa mulai tumbuh pesat pada dekade pertama abad ke-20, seiring meningkatnya kesadaran politik di kalangan terdidik pribumi. Surat kabar seperti Medan Prijaji yang didirikan Tirto Adhi Soerjo pada 1907 menjadi tonggak penting. Tirto dengan berani mengkritik kesewenang-wenangan pejabat kolonial dan membela rakyat jelata yang tertindas. Inilah yang membuat pemerintah kolonial mulai khawatir. Pers bukan lagi sekadar media informasi, melainkan ruang pembentukan kesadaran nasional yang berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan Eropa di Nusantara.
Persbreidel Ordonantie dan Instrumen Peredam Suara
Senjata hukum utama kolonial untuk memberangus pers adalah Persbreidel Ordonantie, regulasi yang memberi kewenangan bagi Gubernur Jenderal untuk menutup penerbitan mana pun tanpa melalui proses pengadilan. Cukup dianggap mengganggu ketertiban umum, sebuah surat kabar bisa dibredel seketika. Selain itu, ada pula Haatzaai Artikelen atau pasal-pasal kebencian yang digunakan untuk menjerat jurnalis dan editor yang menulis kritik terhadap pemerintah kolonial. Para pengelola pers pribumi hidup di bawah bayang-bayang ancaman ini setiap hari, namun sebagian tetap memilih untuk tidak bungkam.
Tokoh-tokoh yang Dibungkam
Tirto Adhi Soerjo akhirnya diasingkan ke Maluku pada 1912 setelah dianggap terlalu berbahaya. Nasib serupa menimpa banyak jurnalis dan aktivis pers lainnya. Pada masa pergerakan yang lebih aktif di tahun 1920-an hingga 1930-an, surat kabar seperti Soeloeh Ra'jat Indonesia dan berbagai organ pers partai politik juga tak luput dari pembredelan. Tindakan represif ini memperlihatkan bahwa kolonial sangat memahami kekuatan kata-kata dalam membentuk opini publik dan menggalang perlawanan.
Sensor sebagai Strategi Politik Sistematis
Yang perlu dipahami adalah bahwa sensor pers kolonial bukan tindakan sporadis, melainkan strategi politik yang sistematis. Pemerintah Belanda membangun jaringan pengawasan terhadap pers pribumi, menerjemahkan artikel-artikel yang dianggap subversif, dan melaporkannya kepada pejabat tinggi di Batavia maupun Den Haag. Ada aparat intelijen yang khusus memantau perkembangan pers dan gerakan politik yang terhubung dengannya. Sistem ini mencerminkan betapa serius kolonial menganggap ancaman dari kata-kata yang dicetak di atas kertas.
Warisan yang Perlu Diingat
Sejarah sensor pers kolonial menyimpan pelajaran yang relevan hingga kini. Ketika pers dibungkam, yang ikut mati bukan hanya berita, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan mengorganisir perlawanan terhadap ketidakadilan. Para jurnalis dan penulis pribumi di era kolonial mengambil risiko besar hanya demi menyampaikan kebenaran kepada publik. Pengorbanan mereka menjadi fondasi bagi kemerdekaan pers yang kita nikmati, dan sering kali kita abaikan, hari ini.
Sensor pers di era kolonial bukan sekadar halaman kelam yang telah lewat. Ia adalah pengingat bahwa kebebasan untuk menulis dan membaca adalah hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan pengasingan, penjara, bahkan nyawa. Ketika kita hari ini membicarakan kebebasan pers, ada baiknya kita menoleh ke belakang dan mengenang mereka yang pernah bersuara ketika bersuara adalah tindakan berbahaya.
penulis: Muhammad Jazuli
