 |
| Ilustrasi visual tentang konsep Homo Sacer dari Giorgio Agamben, yang menggambarkan bagaimana kekuasaan negara dapat menentukan siapa yang mendapatkan perlindungan politik dan siapa yang tersingkir dari hak-hak dasar kemanusiaan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Ada pertanyaan yang jarang kita ajukan tapi selalu relevan: siapa yang memutuskan hidupmu berharga?
Bukan dalam arti filosofis yang abstrak. Tapi dalam arti yang sangat konkret — siapa yang menentukan kamu layak dilindungi hukum, layak mendapat bantuan negara, layak dianggap manusia penuh?
Giorgio Agamben menghabiskan puluhan tahun untuk menjawab pertanyaan ini. Dan jawabannya tidak menyenangkan.
Siapa Giorgio Agamben?
Giorgio Agamben adalah filsuf Italia kelahiran 1942. Ia belajar di bawah pengaruh besar Martin Heidegger dan Walter Benjamin — dua pemikir yang membentuk cara Agamben membaca hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan sejarah.
Agamben tidak terkenal di kalangan umum seperti Foucault atau Sartre. Tapi di kalangan teori politik kontemporer, namanya disebut dengan hormat — dan sering dengan ketidaknyamanan, karena pemikirannya mengungkap sesuatu yang kita lebih suka tidak lihat.
Proyek besarnya, seri Homo Sacer yang ia tulis selama lebih dari dua dekade, adalah analisis tentang bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui kontrol atas kehidupan biologis manusia.
Homo Sacer: Manusia yang Bisa Dibunuh tapi Tidak Bisa Dikorbankan
Agamben meminjam konsep dari hukum Romawi kuno: homo sacer, yang secara harfiah berarti "manusia suci" — tapi dalam arti yang berlawanan dari apa yang kita bayangkan.
Dalam hukum Romawi, homo sacer adalah orang yang dikeluarkan dari komunitas hukum. Ia bisa dibunuh oleh siapa saja tanpa konsekuensi hukum, tapi tidak bisa dijadikan korban ritual karena dianggap terlalu kotor.
Agamben menggunakan figur ini untuk menggambarkan kondisi manusia yang terjebak di luar perlindungan hukum dan di luar pengakuan moral sekaligus — hidup telanjang (bare life) yang tidak dilindungi oleh apa pun.
Siapa homo sacer di dunia modern? Agamben menunjuk pada pengungsi tanpa kewarganegaraan, tahanan di luar yurisdiksi normal, dan siapa pun yang oleh negara dianggap berada di luar batas komunitas yang layak dilindungi.
Biopolitik dan Negara Pengecualian
Agamben membangun di atas konsep Michel Foucault tentang biopolitik — gagasan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja hanya melalui hukum dan larangan, tapi melalui pengelolaan kehidupan biologis populasi.
Tapi Agamben melangkah lebih jauh. Ia berpendapat bahwa kekuasaan modern bekerja melalui apa yang ia sebut sebagai state of exception — keadaan pengecualian, di mana hukum normal ditangguhkan "sementara" demi alasan darurat.
Yang menggelisahkan: keadaan pengecualian ini tidak pernah benar-benar sementara. Ia menjadi norma baru.
Kita bisa melihat ini dalam berbagai konteks: undang-undang darurat yang diberlakukan lalu diperpanjang, kamp pengungsi yang "sementara" tapi bertahan selama dekade, atau kebijakan keamanan yang menangguhkan hak sipil dengan dalih krisis.
Relevansi untuk Indonesia
Pemikiran Agamben sangat relevan ketika kita memeriksa sejarah dan kondisi Indonesia hari ini.
Siapa yang pernah menjadi homo sacer dalam konteks kita? Mereka yang ditetapkan sebagai PKI pasca-1965 kehilangan perlindungan hukum dan bahkan hak untuk diakui sebagai korban. Masyarakat adat yang tanahnya diambil atas nama pembangunan nasional. Tahanan yang ditahan tanpa proses hukum yang jelas atas nama keamanan.
Dalam semua kasus ini, ada momen di mana negara — atau kekuasaan yang mengatasnamakannya — memutuskan bahwa hidup tertentu tidak sepenuhnya layak dilindungi.
Kritik terhadap Agamben
Agamben bukan tanpa kritik. Banyak yang menilai kerangka pikirnya terlalu abstrak dan sulit diterapkan pada kebijakan konkret. Beberapa pengamat juga mengkritik posisinya selama pandemi COVID-19, ketika ia menyebut kebijakan lockdown sebagai contoh state of exception yang berlebihan — posisi yang dianggap banyak kalangan tidak sensitif terhadap krisis kesehatan nyata.
Tapi pertanyaan mendasar yang ia ajukan tetap tidak bisa diabaikan: siapa yang memiliki otoritas untuk memutuskan batas antara kehidupan yang dilindungi dan kehidupan yang tidak?
Agamben tidak menawarkan solusi yang rapi. Ia hanya memaksa kita untuk melihat mekanisme yang biasanya bekerja di balik layar — cara kekuasaan modern mengelola, mengklasifikasi, dan kadang-kadang membuang kehidupan manusia.
Pertanyaannya: dalam sistem yang ada hari ini, siapa di sekitar kita yang sedang hidup sebagai homo sacer — ada tapi tidak benar-benar diakui?
Penulis: Muhammad Jazuli
