 |
Ilustrasi tentang bagaimana populisme membelah masyarakat menjadi dua kubu—“rakyat” dan “elite”—serta memanfaatkan emosi, identitas, dan ketidakpuasan politik untuk memperoleh dukungan massa. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Setiap pemilu, kita tahu polanya. Kandidat yang paling banyak berteriak tentang "rakyat" justru paling jarang bicara tentang kebijakan konkret. Tapi mereka menang. Selalu. Dan kita heran kenapa.
Populisme bukan anomali demokrasi. Ia adalah produk sempurnanya.
Apa Sebenarnya Populisme Itu?
Populisme sering disalahartikan sebagai kebijakan pro-rakyat. Padahal definisinya lebih gelap dari itu.
Ilmuwan politik Cas Mudde mendefinisikan populisme sebagai ideologi tipis yang membelah masyarakat menjadi dua kubu homogen: "rakyat murni" melawan "elite korup." Pemimpin populis menempatkan dirinya sebagai satu-satunya juru bicara sah dari kelompok pertama.
Masalahnya, "rakyat" dalam narasi ini tidak pernah benar-benar didefinisikan. Ia fleksibel. Ia bisa berubah tergantung siapa yang perlu dijadikan musuh hari ini.
Di Indonesia, kita sudah merasakan ini berulang kali. Elite diganti narasi baru, musuh berganti wajah, tapi struktur retorikanya tetap sama: ada "kita" yang menderita, ada "mereka" yang bersalah, dan ada satu pemimpin yang akan menyelesaikan segalanya.
Kenapa Otak Kita Mudah Terjebak?
Ini bukan soal bodoh atau pintar. Ini soal bagaimana otak manusia bekerja di bawah tekanan.
Psikolog Jonathan Haidt dalam The Righteous Mind menunjukkan bahwa keputusan politik manusia didorong lebih banyak oleh intuisi moral daripada analisis rasional. Kita memilih dulu berdasarkan perasaan, baru kemudian mencari alasan untuk membenarkannya.
Populisme mengeksploitasi mekanisme ini dengan sempurna. Ia tidak menawarkan program — ia menawarkan identitas. Bukan visi — melainkan musuh bersama.
Dan musuh bersama adalah salah satu cara tercepat untuk menyatukan orang.
Ditambah lagi, kondisi ketidakpastian ekonomi memperkuat daya tarik populisme. Penelitian dari Harvard Kennedy School menunjukkan bahwa di negara-negara dengan ketimpangan tinggi, pemilih cenderung memilih kandidat dengan narasi sederhana dan janji tegas — meskipun tidak realistis.
Indonesia masuk dalam kategori ini dengan sempurna.
Demokrasi Sendiri yang Menciptakan Kondisinya
Ada paradoks yang tidak nyaman di sini: demokrasi liberal menciptakan kondisi yang membuat populisme subur.
Kebebasan pers menghasilkan banjir informasi yang sulit disaring. Kebebasan berpendapat menghasilkan polarisasi. Sistem multipartai menghasilkan fragmentasi yang membuat pemilih frustrasi dan mencari figur tunggal yang "bisa dipercaya."
Sejarawan Timothy Snyder dalam On Tyranny memperingatkan bahwa demokrasi tidak runtuh karena serangan dari luar — ia runtuh karena warganya lelah dan menyerahkan tanggung jawab berpikir kepada satu orang.
Populisme adalah gejala kelelahan demokratis. Dan kita, sebagai pemilih, sering kali memang sedang kelelahan.
Populisme di Indonesia: Lebih Kompleks dari Sekadar Barat vs Timur
Banyak yang berpikir populisme adalah fenomena Barat — Trump, Bolsonaro, Orbán. Padahal akarnya sama kuatnya di Indonesia.
Kita punya sejarah panjang dengan retorika populis: dari mobilisasi massa orde lama, hingga narasi "wong cilik" di era reformasi, hingga gelombang politik identitas yang semakin kuat sejak 2014.
Yang membedakan Indonesia adalah lapisan tambahan: populisme di sini sering datang berbarengan dengan politisasi agama dan sentimen anti-elite yang berbasis etnis. Ini membuat kombinasinya lebih mudah terbakar dan lebih sulit dipadamkan dengan argumen rasional saja.
Lalu Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Pertanyaan ini tidak punya jawaban mudah. Tapi ada satu langkah yang sering diremehkan: literasi politik yang dimulai dari kesadaran akan bias diri sendiri.
Sebelum kita bisa mengenali populisme di luar, kita perlu mengenali seberapa jauh kita sendiri sudah masuk ke dalam narasinya.
Apakah kita memilih berdasarkan program atau berdasarkan perasaan? Apakah kita mengecek rekam jejak atau sekadar mengikuti arus komunitas kita?
Populisme menang bukan karena pemilihnya bodoh. Ia menang karena pemilihnya manusia — lengkap dengan semua kemalasan kognitif yang menyertainya.
Pertanyaannya bukan kapan populisme akan hilang dari Indonesia. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: seberapa jauh kita sendiri sudah menjadi bagian dari mesin yang menghidupkannya?
Penulis: Muhammad Jazuli
