 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan dilema riset di perguruan tinggi ketika orientasi penelitian lebih berfokus pada proyek, hibah, dan target publikasi daripada menjawab kebutuhan nyata masyarakat. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Setiap tahun, ribuan judul penelitian lahir dari kampus-kampus di Indonesia. Anggarannya tidak kecil — miliaran rupiah dari hibah pemerintah, kerja sama industri, hingga dana internasional mengalir ke laboratorium dan fakultas. Tapi coba tanya: berapa banyak dari riset itu benar-benar sampai ke masyarakat yang katanya jadi alasan penelitian itu dibuat? Sebagian besar berhenti di jurnal yang dibaca segelintir orang, lalu dilupakan begitu laporan pertanggungjawaban selesai diserahkan.
Riset yang Lahir dari Kebutuhan Proyek, Bukan Persoalan Nyata
Banyak penelitian kampus hari ini tidak dimulai dari pertanyaan "apa yang dibutuhkan masyarakat", melainkan dari "skema hibah apa yang sedang dibuka". Dosen dan peneliti dipaksa mengejar tenggat proposal, menyesuaikan topik dengan tema yang ditentukan pemberi dana, bukan dengan masalah yang mereka temukan di lapangan. Hasilnya, riset menjadi reaktif terhadap birokrasi, bukan terhadap realitas.
Pola ini diperparah oleh sistem penilaian kinerja dosen yang menuntut publikasi sebagai syarat kenaikan jabatan. Jurnal bereputasi jadi tujuan akhir, bukan sekadar media penyebaran ilmu. Akibatnya, riset ditulis untuk memenuhi indikator administratif, bukan untuk menjawab kebutuhan riil di luar tembok kampus.
Ketika Industri dan Donor Menentukan Arah Ilmu
Sebagian riset kampus dibiayai perusahaan atau lembaga donor yang punya kepentingan sendiri. Ini bukan soal salah secara hukum, tapi soal arah: ketika sumber dana menentukan topik apa yang "layak diteliti", ilmu pengetahuan kehilangan independensinya. Penelitian yang berpotensi mengkritik kebijakan atau produk pemberi dana cenderung tidak akan didanai, apalagi dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi ini menciptakan bias struktural: riset yang menguntungkan pihak bermodal besar akan terus didanai dan dipublikasikan, sementara riset yang berpihak pada kelompok rentan — petani, buruh, masyarakat adat — sering kekurangan sponsor karena dianggap "tidak komersial".
Masyarakat Jarang Jadi Penerima Manfaat Langsung
Idealnya, riset kampus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat: krisis pangan, akses kesehatan, ketimpangan pendidikan. Realitasnya, hasil penelitian sering kali terkunci di balik paywall jurnal internasional atau ditulis dengan bahasa teknis yang tidak bisa diakses oleh kelompok yang justru menjadi subjek penelitian itu sendiri.
Ironisnya, banyak riset tentang kemiskinan, misalnya, ditulis dari data masyarakat miskin tapi hasilnya tidak pernah kembali ke mereka dalam bentuk yang bisa dipakai. Mereka jadi objek pengumpulan data, bukan penerima manfaat dari pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan mereka sendiri.
Reformasi yang Diperlukan: Dari Indikator ke Dampak
Jika ingin riset kampus benar-benar berguna, sistem penilaiannya harus berubah. Bukan sekadar menghitung jumlah publikasi atau skor Sinta, tapi menilai sejauh mana riset itu memberi dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa kampus mulai mendorong skema penelitian partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak perumusan masalah, bukan hanya sebagai sumber data di akhir proses.
Transparansi pendanaan riset juga penting agar publik tahu siapa yang membiayai penelitian dan kepentingan apa yang mungkin melekat di baliknya. Tanpa itu, sulit membedakan mana riset yang murni mencari kebenaran dan mana yang sekadar melayani kepentingan pemberi dana.
Jika riset kampus terus diarahkan oleh skema proyek dan kepentingan pendanaan, untuk siapa sebenarnya ilmu pengetahuan ini diproduksi — untuk masyarakat, atau untuk memenuhi indikator birokrasi kampus itu sendiri?
Penulis: Muhammad Jazuli
