 |
| Ilustrasi tentang paradoks Orde Baru: sebuah era yang dikenang karena stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga dibayangi pembatasan kebebasan sipil, kontrol politik, dan represi terhadap suara-suara yang berbeda. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Ada narasi yang masih hidup sampai hari ini: "Zaman Soeharto enak. Sembako murah, keamanan terjaga, pembangunan merata." Narasi ini tidak sepenuhnya bohong. Tapi ia menyembunyikan pertanyaan yang jauh lebih penting: stabilitas itu dibeli dengan harga berapa, dan siapa yang membayarnya?
Bagaimana Orde Baru Lahir
Soeharto naik ke kekuasaan bukan melalui pemilu — ia naik melalui kudeta yang sampai hari ini masih diperdebatkan sejarahnya. Setelah peristiwa 1965, ia memimpin kampanye pembersihan yang menewaskan antara 500.000 hingga satu juta orang — angka yang bahkan sekarang masih sulit diverifikasi karena negara tidak pernah benar-benar membuka arsipnya.
Orde Baru resmi berdiri pada 1966 dengan janji yang terdengar masuk akal setelah kekacauan akhir era Soekarno: stabilitas, pembangunan, dan ketertiban.
Selama beberapa tahun pertama, janji itu tampak ditepati.
Capaian yang Tidak Bisa Diabaikan
Jujur harus diakui: Orde Baru mencatat pencapaian ekonomi yang signifikan, terutama pada dua dekade pertamanya.
Antara 1970 dan 1996, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 7 persen per tahun. Angka kemiskinan turun drastis — dari sekitar 60 persen pada 1970-an menjadi di bawah 15 persen menjelang 1996. Program swasembada pangan berhasil mengubah Indonesia dari pengimpor beras terbesar menjadi swasembada pada 1984.
Infrastruktur dibangun, sekolah didirikan, angka melek huruf meningkat. Bagi jutaan orang Indonesia yang lahir dan besar di era ini, Orde Baru memang terasa seperti kemajuan — karena dalam ukuran tertentu, memang begitu.
Tapi Lihat Apa yang Ada di Baliknya
Pertumbuhan ekonomi Orde Baru tidak datang gratis — dan bukan hanya dalam arti finansial.
Pertama, ia dibangun di atas penghancuran oposisi. Partai politik dikerdilkan menjadi tiga, dengan Golkar sebagai mesin politik negara. Pers dikendalikan melalui SIUPP — izin terbit yang bisa dicabut kapan saja. Aktivis, mahasiswa, dan intelektual yang dianggap terlalu kritis menghilang atau dipenjara.
Kedua, korupsi dilembagakan sebagai sistem. KKN — korupsi, kolusi, nepotisme — bukan sekadar ekses dari Orde Baru. Ia adalah mekanisme kerja sistem itu sendiri. Keluarga Soeharto mengendalikan konglomerasi yang melingkupi hampir setiap sektor ekonomi strategis. Transparansi International memperkirakan Soeharto menggelapkan antara 15 hingga 35 miliar dolar selama masa kekuasaannya.
Ketiga, kekerasan negara dinormalisasi. Dari pembantaian 1965–1966, penembakan misterius (petrus) di awal 1980-an, operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur — kekerasan adalah instrumen rutin yang digunakan negara untuk mempertahankan "stabilitas."
Warisan yang Masih Kita Tanggung
Reformasi 1998 menumbangkan Soeharto, tapi tidak menghapus arsitektur Orde Baru dalam semalam.
Banyak aktor politik dan ekonomi yang dominan pasca-reformasi adalah produk atau benefisiari Orde Baru. Kultur politik yang mengutamakan stabilitas di atas akuntabilitas, yang melihat oposisi sebagai ancaman dan bukan koreksi, yang menganggap kebenaran historis sebagai barang berbahaya — semua itu masih hidup dalam berbagai bentuknya.
Nostalgia Orde Baru yang muncul di kalangan sebagian masyarakat bukan sepenuhnya irasional — ia mencerminkan kekecewaan nyata terhadap era reformasi yang tidak memenuhi janjinya. Tapi nostalgia itu berbahaya ketika ia mengingat pertumbuhan ekonomi sambil melupakan berapa banyak mulut yang dibungkam agar pertumbuhan itu bisa berlangsung dengan "tenang."
Stabilitas bukan nilai yang netral. Ia selalu perlu ditanya: stabil untuk siapa, dan atas penderitaan siapa? Sejarah Orde Baru adalah pengingat bahwa kemakmuran yang dibangun di atas keheningan paksa bukanlah kemakmuran — ia adalah hutang yang cepat atau lambat harus dibayar.
Pertanyaannya: ketika kita merindukan "zaman dulu yang enak," kita sebenarnya sedang melupakan siapa?
Penulis: Muhammad Jazuli
