 |
| Soeharto meninggalkan Istana setelah menyatakan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru. / Foto: Wikimedia Commons / Public Domain |
Nalarmerdeka.com – Selama 32 tahun, Indonesia diperintah oleh satu tangan yang sama. Orde Baru bukan sekadar nama periode; ia adalah sistem kekuasaan yang membentuk cara bangsa ini berbicara, membangun, dan berdiam diri. Memahami sejarahnya secara utuh berarti memahami mengapa Indonesia hari ini masih menanggung warisan yang belum selesai diurai.
Latar Belakang: Indonesia Sebelum Orde Baru
Memasuki pertengahan 1960-an, kondisi Indonesia berada di titik kritis. Meski telah merdeka, Indonesia pada dekade 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil, dengan persaingan ketat di antara berbagai kelompok politik. Keputusan Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin memperparah ketegangan, terutama antara angkatan bersenjata dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Lahirnya Orde Baru ditandai oleh Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari tiga tuntutan: pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Gerakan ini dimotori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang turun ke jalan pada Januari 1966. Peristiwa G30S memperparah situasi hingga kepercayaan rakyat terhadap Soekarno semakin merosot.
Supersemar: Titik Awal Kekuasaan Baru
Melihat kondisi yang makin tidak kondusif, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Melalui surat ini, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan keadaan.
Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPR-GR mengenai penyerahan kekuasaan. Sidang Istimewa MPRS yang berlangsung 7-12 Maret 1967 kemudian secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak itu, era yang disebut Orde Baru resmi dimulai.
Fondasi Ekonomi dan Politik Orde Baru
Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, dengan pendapatan per kapita yang hanya mencapai 70 dolar AS dan inflasi yang mencapai 65 persen.
Soeharto kemudian menggandeng para ekonom muda yang dikenal sebagai Mafia Berkeley, sekelompok teknokrat lulusan Universitas California, Berkeley, untuk membenahi perekonomian. Hasilnya cukup signifikan: inflasi berhasil ditekan dari 650 persen pada 1966 menjadi di bawah 20 persen pada awal 1970-an, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 7 persen per tahun.
Mulai 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Program ini menjadi tulang punggung pembangunan nasional selama tiga dekade dan berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984.
Di bidang politik, Orde Baru menganut sistem pemerintahan presidensial yang diatur oleh UUD 1945. Namun dalam praktiknya, sistem ini mengalami penyimpangan dari prinsip demokrasi dengan dominasi kekuasaan yang sangat kuat di tangan presiden. Militer turut memainkan peran penting melalui kebijakan Dwi Fungsi ABRI yang menempatkan tentara tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga di ranah pemerintahan sipil.
Pada 1973, setelah pemilihan umum pertama masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. Pemilu digelar secara rutin, tetapi selalu diarahkan demi kemenangan Golkar.
Sisi Kelam: Represi, KKN, dan Pembungkaman
Di balik capaian pembangunan, Orde Baru menyimpan catatan gelap yang tidak bisa diabaikan. Perkembangan ekonomi selama Orde Baru dibarengi dengan merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membuat krisis di berbagai sektor negara.
Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbelenggu menjadi hal yang harus dihadapi rakyat pada masa Orde Baru. Aktivis yang kritis dibungkam, media yang tidak patuh dapat dicabut izin terbitnya, dan mahasiswa yang berdemonstrasi menghadapi represi langsung aparat. Sejumlah nama aktivis bahkan hilang tanpa jejak dan kasusnya tak pernah tuntas hingga hari ini.
Kejatuhan: Krisis 1997 dan Reformasi 1998
Kondisi mulai menurun ketika krisis moneter melanda Asia pada 1997. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dan harga bahan pokok melonjak, menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. [Ruangguru](https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelahiran-masa-orde-baru)
Berbagai demonstrasi dilakukan masyarakat termasuk mahasiswa. Aksi semakin meluas setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. Pada 12 Mei 1998, beberapa mahasiswa yang berdemonstrasi tertembak di depan Universitas Trisakti. Peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Trisakti ini menjadi pemantik solidaritas nasional yang tak terbendung.
Puncaknya terjadi pada 21 Mei 1998, ketika Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. Pidato pengunduran dirinya disampaikan di Istana Merdeka, dan B.J. Habibie ditunjuk sebagai penggantinya. Keputusan tersebut menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era Reformasi, yang membuka kembali kebebasan pers, sistem multipartai, dan demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia.
Warisan yang Belum Selesai
Orde Baru adalah cermin paradoks: pembangunan yang nyata di satu sisi, dan kekerasan struktural yang juga nyata di sisi lain. Warisan 32 tahun kepemimpinan Soeharto masih terasa hingga kini. Di satu sisi, banyak pihak mengakui keberhasilannya dalam menciptakan stabilitas nasional dan infrastruktur dasar. Namun di sisi lain, masa pemerintahannya juga diingat sebagai periode represi politik, pembatasan kebebasan rakyat, dan maraknya korupsi.
Pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah Orde Baru berhasil atau gagal, melainkan seberapa jauh kita sudah belajar darinya. Reformasi 1998 membuka pintu, tetapi perjalanan menuju demokrasi yang sungguh-sungguh sehat masih terus berlangsung. Sejarah Orde Baru bukan milik masa lalu semata; ia adalah bagian aktif dari percakapan kita tentang kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya.
Penulis: Muhammad Jazuli
