Nalarmerdeka.com – Demokrasi jarang mati secara dramatis. Ia tidak selalu roboh oleh tank di jalanan atau dekrit darurat militer. Lebih sering, ia melemah perlahan — lewat undang-undang yang direvisi tengah malam, institusi yang disusupi, dan ruang kritik yang makin sempit. Indonesia hari ini sedang berada di titik itu: bukan dalam krisis yang menggelegar, tapi dalam kemunduran yang berjalan seperti air mengikis batu.
Angka yang Tak Bisa Dibantah
Laporan terbaru dari Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor indeks demokrasi Indonesia hanya 6,44 dari skala 10 — turun dari 6,53 pada tahun sebelumnya. Posisi Indonesia dalam pemeringkatan global pun anjlok ke urutan ke-59 dari sebelumnya ke-56. Bukan angka yang mengejutkan jika dilihat dalam konteks lebih panjang: sejak 2021, Indonesia terus melorot dari peringkat ke-52, ke-54, lalu ke-56, dan kini ke-59.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah di mana nilai terendah itu berada. Dari lima dimensi yang diukur EIU, skor terburuk Indonesia ada pada kultur politik (5,00) dan kebebasan sipil (5,29). Dua dimensi ini bukan soal teknis pemilu — ia menyentuh DNA demokrasi itu sendiri: apakah warga merasa bebas berbicara, dan apakah budaya politik kita menghormati perbedaan.
Respons pemerintah atas data ini pun patut dicatat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan memilih membandingkan skor Indonesia dengan Israel, mempertanyakan relevansi alat ukur EIU, alih-alih menjawab substansi penurunan yang terjadi. Ini bukan bantahan — ini pengalihan.
Dinasti, Oligarki, dan Keadilan yang Semu
Kemunduran demokrasi Indonesia bukan fenomena satu malam. Data V-Dem Democracy Index menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia yang konsisten sejak 2012, dengan kebebasan berekspresi yang semakin dibatasi oleh kekuasaan oligarki.
Salah satu wajah konkretnya adalah dinasti politik. Sekitar 65 persen kandidat di Pilkada 2024 memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya — sebuah dominasi yang bukan hanya merusak kompetisi bebas, tapi juga terbukti berdampak negatif pada pengeluaran per kapita di daerah yang dipimpin oleh dinasti.
Di tingkat nasional, EIU secara khusus menyoroti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden telah merusak independensi peradilan, sebuah pilar yang seharusnya menjadi penjaga terakhir demokrasi dari kepentingan kekuasaan.
Ketika Ruang Sipil Menyempit
Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD dengan dalih efisiensi anggaran dipandang oleh para aktivis demokrasi sebagai kemunduran besar yang mencederai kedaulatan rakyat. Jika ini terjadi, ia bukan sekadar perubahan teknis — ia adalah pencabutan hak warga untuk memilih pemimpinnya sendiri di tingkat lokal.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini berada dalam fase kemunduran serius. Di tingkat elite, negara semakin menjauh dari cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama. Ia juga memperingatkan kecenderungan glorifikasi kepemimpinan yang disertai delegitimasi institusi-institusi demokrasi seperti media, partai politik, dan masyarakat sipil — ciri yang kerap muncul dalam negara-negara populis.
LP3ES, lembaga kajian yang selama bertahun-tahun memotret demokrasi Indonesia, bahkan menyimpulkan dalam laporan terbarunya bahwa ini adalah "akhir dari reformasi politik" — sebuah diagnosa yang pahit, tapi sulit diabaikan.
Harapan yang Tersisa, tapi Tak Boleh Diandalkan Sendirian
Di tengah semua itu, ada satu hal yang masih hidup: warga. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam gelombang demonstrasi menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak apatis terhadap kondisi bangsa. Partisipasi aktif mereka menunjukkan bahwa demokrasi masih berdenyut.
Namun bergantung pada daya juang warga semata adalah pertaruhan yang tidak adil. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, bukan hanya warga yang gigih. Seperti diingatkan Anies Baswedan: tanpa demokrasi, tidak ada mekanisme koreksi. Bila kebijakan meleset, ia akan meleset dalam durasi yang amat panjang.
Pertanyaannya bukan lagi apakah demokrasi kita sedang mundur — angka dan fakta sudah menjawabnya. Pertanyaannya adalah: seberapa jauh kita rela membiarkannya mundur sebelum kita sadar bahwa jarak untuk kembali sudah terlalu jauh? Kemunduran yang diam-diam adalah yang paling berbahaya — karena ia tidak mengundang perlawanan sampai terlambat. Saatnya kita tidak pura-pura tidak melihat.
Penulis: Muhammad Jazuli
