Nalarmerdeka.com – Sumpah Palapa adalah salah satu teks paling sering dikutip dalam wacana kebangsaan Indonesia. Ia hadir di buku pelajaran, pidato kenegaraan, hingga nama satuan militer. Namun di balik kepopulerannya, sumpah itu menyimpan lapisan-lapisan makna yang jauh lebih kompleks — dan lebih problematis — dari yang biasa kita dengar.
Apa yang Sebenarnya Diucapkan Gajah Mada
Sumber utama Sumpah Palapa adalah Pararaton, teks berbahasa Jawa Kuno yang diperkirakan ditulis beberapa abad setelah peristiwa yang dikisahkan. Dalam teks itu, Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati palapa — yang ditafsirkan sebagai rempah-rempah, kesenangan, atau kenikmatan duniawi — sebelum berhasil menyatukan wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Majapahit.
Wilayah yang disebut meliputi Gurun, Seran, Tañjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Bagi sebagian pembaca modern, daftar ini dibaca sebagai visi persatuan nusantara. Tapi sejarawan mengingatkan: membaca teks abad ke-14 dengan kacamata nasionalisme abad ke-20 adalah anakronisme yang berbahaya.
Ambisi Imperium, Bukan Persatuan
Sejarawan Slamet Muljana dan kemudian Agus Aris Munandar menegaskan bahwa apa yang diinginkan Gajah Mada bukanlah persatuan dalam pengertian modern — setara, sukarela, dan berbasis identitas bersama. Yang ada adalah ekspansi kekuasaan: penaklukan dan subordinasi wilayah-wilayah lain di bawah hegemoni Majapahit.
Ekspedisi Pamalayu, penyerangan ke Bali, dan yang paling kontroversial, Peristiwa Bubat pada 1357 — di mana rombongan kerajaan Sunda dibantai dalam sebuah insiden diplomatik yang berubah menjadi tragedi — adalah bagian dari proyek ekspansi itu. Bubat justru menunjukkan bahwa "penyatuan" versi Gajah Mada tidak selalu berlangsung atas dasar kehendak bersama.
Nasionalisme Retroaktif
Masalah terbesar dalam pembacaan populer atas Sumpah Palapa adalah apa yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai imagined community yang diproyeksikan ke masa lalu. Konsep "nusantara" sebagai satu kesatuan politik dan kultural yang kohesif adalah konstruksi modern — ia tidak ada dalam imajinasi politik abad ke-14.
Majapahit, sebagaimana kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara pada masanya, lebih tepat dipahami sebagai mandala — sistem konsentris kekuasaan di mana pusat mendominasi pinggiran lewat pajak, upeti, dan pengakuan simbolik, bukan administrasi terpusat seperti negara modern.
Ketika Gajah Mada bersumpah menyatukan wilayah-wilayah itu, ia tidak sedang bermimpi tentang Indonesia. Ia sedang bermimpi tentang Majapahit yang besar — dua hal yang sangat berbeda.
Mengapa Ini Penting?
Bukan berarti Sumpah Palapa tidak punya nilai. Sebagai teks sejarah, ia memberi kita jendela ke ambisi politik dan imajinasi kekuasaan pada masanya. Sebagai warisan budaya, ia layak dipelajari dan dihormati.
Yang perlu dikritisi adalah cara kita menggunakannya: menjadikannya legitimasi historis bagi klaim-klaim politik masa kini, atau menyederhanakannya menjadi narasi heroik tanpa nuansa. Sejarah yang digunakan semata sebagai cermin untuk membenarkan masa kini adalah sejarah yang kehilangan fungsi kritisnya.
Gajah Mada mungkin memang seorang negarawan besar di zamannya. Tapi ia bukan pendiri Indonesia — dan tidak adil bagi kita maupun baginya untuk memaksakan peran itu. Membaca sejarah dengan jujur bukan berarti merobohkan kebanggaan, melainkan membangun kebanggaan di atas fondasi yang lebih kokoh: pemahaman yang sesungguhnya tentang siapa kita dan dari mana kita berasal.
Penulis: Muhammad Jazuli
