Nalarmerdeka.com – 28 Oktober 1928. Ratusan pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Batavia dan mengucapkan satu ikrar. Kita mengenangnya sebagai momen heroik yang sudah pasti terjadi. Padahal tidak ada yang pasti di sana. Mereka berdebat keras. Mereka tidak setuju satu sama lain. Beberapa bahkan ragu apakah "Indonesia" perlu ada sebagai konsep. Yang lahir dari kongres itu bukan sekadar sumpah — melainkan pilihan sadar untuk menciptakan identitas yang sebelumnya tidak ada.
Siapa yang Ada di Sana dan Apa yang Mereka Inginkan
Kongres Pemuda II dihadiri oleh organisasi-organisasi kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan puluhan kelompok lain. Mereka tidak datang dengan satu visi. Mereka datang dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Jong Java awalnya lebih fokus pada identitas Jawa. Kelompok Islam ingin Islam menjadi dasar persatuan. Kelompok sekuler menolak itu. Perdebatan berlangsung dua hari penuh — jauh dari gambaran harmonis yang kita terima di buku pelajaran.
Ini bukan cerita tentang pemuda yang dengan mulus bersatu. Ini cerita tentang pemuda yang berhasil melampaui perbedaan mereka. Justru itu yang membuat momen ini luar biasa.
"Indonesia" Bukan Nama yang Tiba-Tiba Muncul
Kata "Indonesia" bukan ciptaan kongres itu. Nama itu sudah dipakai oleh kalangan intelektual dan aktivis awal abad ke-20. Suwardi Suryaningrat, Ernest Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo adalah di antara yang mempopulerkannya dalam wacana politik.
Tapi di Kongres Pemuda II, kata itu resmi dipilih sebagai identitas bersama. Bukan karena semua orang sudah merasa "Indonesia." Tapi karena mereka memilih untuk menjadi Indonesia.
Ini perbedaan yang penting. Identitas nasional bukan warisan biologis atau geografis yang otomatis. Ia adalah keputusan — dibuat oleh orang-orang konkret, pada waktu yang konkret, dalam kondisi yang tidak mudah.
Lagu yang Hampir Tidak Diperdengarkan
Salah satu momen paling ikonik dari kongres adalah diperdengarkannya "Indonesia Raya" untuk pertama kali oleh W.R. Supratman. Tapi ini hampir tidak terjadi.
Pemerintah kolonial Belanda mengawasi kongres dengan ketat. Supratman tidak diizinkan menyanyikan lagu itu — terlalu politis. Ia akhirnya hanya memainkannya dengan biola, tanpa lirik. Para peserta mendengar nada itu dan tahu persis apa artinya.
Konteks ini hampir selalu hilang dari pelajaran sejarah kita. Yang tersisa hanya momen glorious-nya — bukan tegangan, risiko, dan keberanian yang ada di baliknya. Padahal tegangan itulah yang membuat pilihan mereka bermakna.
Identitas Selalu Dalam Proses
Generasi 1928 tidak mewarisi Indonesia. Mereka menciptakannya — di bawah kolonialisme, tanpa kebebasan pers, tanpa internet, tanpa jaminan keselamatan pribadi.
Kita hari ini cenderung memperlakukan identitas nasional sebagai sesuatu yang sudah jadi dan tinggal diterima. Padahal identitas itu selalu dalam proses. Ia bisa diperbarui, diperdebatkan, diperkuat — atau diam-diam dikhianati tanpa kita sadari.
Sumpah Pemuda bukan dokumen mati. Ia adalah contoh bahwa identitas kolektif adalah hasil kerja aktif, bukan pemberian alam.
Kalau generasi 1928 berani memilih identitas mereka di tengah tekanan kolonial, pertanyaannya untuk kita: identitas seperti apa yang sedang kita pilih — atau biarkan dipilihkan — hari ini? Apakah kita mewarisi semangat Sumpah Pemuda, atau kita sedang membiarkannya menjadi pajangan di dinding sekolah?
