Nalarmerdeka.com – Pada 11 September 1945, sekelompok teknisi dan broadcaster muda mengambil alih pemancar radio peninggalan Jepang di Jakarta. Dari sinyal yang lemah dan peralatan seadanya, mereka menyiarkan tiga kata yang kemudian menjadi fondasi identitas siaran publik Indonesia: "Sekali di udara, tetap di udara." Radio Republik Indonesia lahir—bukan hanya sebagai institusi, tetapi sebagai senjata perjuangan yang berdenyut di gelombang udara.
Warisan Teknologi Kolonial yang Direbut
Sebelum RRI berdiri, infrastruktur radio di Nusantara sepenuhnya berada di tangan kekuasaan asing. Belanda membangun Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) sejak 1934 sebagai alat komunikasi kolonial. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, seluruh jaringan siaran diambil alih dan dikonversi menjadi instrumen propaganda militer—menyiarkan kemenangan perang Asia Timur Raya dan memutar lagu-lagu yang dirancang membangun loyalitas kepada Dai Nippon.
Namun teknologi tidak mengenal kesetiaan ideologis. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pemuda Indonesia yang terlatih di lingkungan siaran Jepang justru membalikkan senjata itu. Mereka memanfaatkan pemancar yang sama untuk menyebarkan kabar kemerdekaan—sebuah ironi historis yang menunjukkan bahwa alat propaganda bisa menjadi alat pembebasan, tergantung siapa yang memegang mikrofon.
Misi Ganda: Informasi dan Konsolidasi Nasional
RRI sejak awal memikul dua fungsi yang saling memperkuat. Pertama, menyampaikan informasi kepada rakyat yang tersebar di kepulauan luas tanpa infrastruktur komunikasi yang memadai. Berita proklamasi kemerdekaan tidak dapat dicetak dan didistribusikan dalam satu malam—tetapi gelombang radio dapat menjangkau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dalam hitungan detik.
Kedua, RRI berfungsi sebagai alat konsolidasi psikologis. Di tengah kekosongan otoritas pasca-penyerahan Jepang dan sebelum Belanda kembali dengan pasukan NICA, siaran RRI menjadi penanda bahwa ada pemerintahan yang berdiri dan berjalan. Suara penyiar adalah bukti eksistensi negara. Dalam teori komunikasi politik, ini dikenal sebagai fungsi legitimasi simbolik—di mana kehadiran media menjadi representasi kehadiran kekuasaan yang sah.
Propaganda Kemerdekaan: Strategi Siaran di Masa Revolusi
Periode 1945–1949 adalah masa paling kritis bagi RRI. Ketika agresi militer Belanda (1947 dan 1948) mengancam keberadaan fisik pemerintah republik, siaran radio menjadi garis depan perlawanan yang tak kasat mata. RRI Yogyakarta, yang beroperasi dari ibu kota darurat, menyiarkan pidato Soekarno, perkembangan perundingan diplomatik, dan seruan perlawanan kepada rakyat.
Yang menarik dari perspektif sejarah media adalah bagaimana RRI mengelola informasi secara strategis—bukan dalam pengertian manipulatif, melainkan dalam pengertian selektif dan terstruktur. Berita kekalahan militer disajikan dalam kerangka semangat perlawanan; diplomasi internasional dinarasikan sebagai pengakuan kedaulatan yang tak terelakkan. Ini adalah framing dalam praktiknya, jauh sebelum para akademisi media memformulasikannya sebagai teori.
Dari Perjuangan ke Institusi: Transformasi yang Belum Selesai
Pasca-pengakuan kedaulatan 1949, RRI bergeser dari lembaga perjuangan menjadi lembaga negara. Pergeseran ini membawa dilema yang belum tuntas hingga hari ini: apakah radio publik harus setia kepada negara atau kepada publik? Selama Orde Lama dan Orde Baru, RRI praktis menjadi corong pemerintah—sebuah kemunduran dari semangat awal para pendirinya yang merebut mikrofon justru untuk melawan kekuasaan yang menindas.
Reformasi 2002 membawa perubahan legal dengan menjadikan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, tetapi transformasi budaya institusional berjalan jauh lebih lambat dari perubahan regulasi. Warisan ganda RRI—sebagai medium perlawanan sekaligus alat negara—terus membentuk ketegangan internal yang belum terselesaikan.
RRI adalah cermin paradoks media Indonesia: lahir dari semangat pembebasan, tumbuh dalam pelukan kekuasaan, dan kini berusaha menemukan kembali identitasnya sebagai ruang publik yang sesungguhnya. Sejarahnya bukan sekadar kronik institusi—ia adalah refleksi tentang relasi abadi antara informasi, kekuasaan, dan kedaulatan. Di era banjir konten digital, pertanyaan yang dihadapi para pendiri RRI pada 1945 tetap relevan: siapa yang memegang mikrofon, dan untuk kepentingan siapa ia berbicara?
Penulis: Muhammad Jazuli
