 |
| Ilustrasi editorial tentang demokrasi Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, ketika kekuasaan politik tampak digerakkan oleh segelintir elite ekonomi, sementara suara rakyat semakin terpinggirkan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Setiap lima tahun, Indonesia menggelar pesta demokrasi yang meriah. Antrean di TPS, tinta di jari, euforia penghitungan suara. Semua tanda-tanda demokrasi yang sehat.
Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan setelah pesta selesai: apakah orang yang kamu pilih benar-benar yang menentukan kebijakan yang memengaruhi hidupmu?
Apa Itu Oligarki — dan Mengapa Bukan Sekadar Kata Kasar
Oligarki sering digunakan sebagai kata makian politik — label yang ditempelkan pada pihak lawan untuk mendiskreditkan mereka. Tapi dalam ilmu politik, ia punya definisi yang lebih presisi.
Ilmuwan politik Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai sistem di mana segelintir individu dengan kekayaan material yang luar biasa besar menggunakan kekayaan itu untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Bukan sembarang orang kaya — tapi mereka yang kekayaannya cukup besar untuk secara sistematis memengaruhi struktur politik demi melindungi kekayaan tersebut.
Dalam kerangka ini, oligarki bukan lawan dari demokrasi — ia bisa hidup di dalam demokrasi. Pemilu tetap berlangsung. Partai tetap berkompetisi. Tapi agenda kebijakan yang paling mendasar — pajak, regulasi bisnis, pengelolaan sumber daya alam — tetap bergerak dalam batas yang tidak pernah benar-benar mengancam kepentingan mereka yang paling berkuasa secara ekonomi.
Wajah Oligarki Indonesia Pasca-Reformasi
Winters dalam bukunya Oligarchy (2011) secara khusus menganalisis Indonesia sebagai studi kasus oligarki yang bertransformasi — bukan dihancurkan — oleh reformasi 1998.
Orde Baru adalah oligarki terpusat: kekayaan dan kekuasaan berputar di sekitar Soeharto dan lingkaran dalamnya. Ketika Soeharto jatuh, banyak yang mengira oligarki ikut runtuh.
Yang terjadi justru sebaliknya. Oligarki Indonesia terdesentralisasi — menyebar ke partai-partai politik, ke pemerintahan daerah, ke media, ke lembaga legislatif. Para oligark lama beradaptasi. Yang baru bermunculan. Dan struktur dasarnya — bahwa kekayaan besar bisa digunakan untuk memengaruhi kebijakan — tetap utuh bahkan menguat.
Pada Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang lima konglomerat terbesar Indonesia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk pertemuan yang berlangsung lebih dari empat setengah jam. Kelima konglomerat tersebut adalah Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Franky Oesman Widjaja, Garibaldi Thohir, dan satu nama lain. (KBA13 INSIGHT) Pertemuan semacam ini bukan skandal — ia adalah cara normal sistem ini bekerja. Dan itulah tepatnya yang menggelisahkan.
Mekanisme: Bagaimana Oligarki Bekerja dalam Demokrasi
Ada beberapa saluran utama yang digunakan kekayaan besar untuk memengaruhi politik demokratis.
Pertama, pembiayaan partai dan kampanye. Biaya politik di Indonesia sangat mahal — dan sebagian besar tidak transparan. Kandidat yang punya akses ke modal besar punya keunggulan struktural yang hampir tidak bisa dikompensasi oleh kandidat tanpa backing finansial yang kuat.
Kedua, kepemilikan media. Sebagian besar media besar Indonesia dimiliki oleh konglomerat yang juga aktif di politik. Ini menciptakan ekosistem informasi di mana narasi yang mengancam kepentingan pemilik media sangat sulit mendapat ruang yang proporsional.
Ketiga, revolving door antara bisnis dan regulasi. Pengusaha masuk ke posisi politik dan membentuk regulasi. Pejabat keluar dari jabatan dan masuk ke dunia bisnis. Perputaran ini mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat sampai keduanya hampir tidak bisa dibedakan.
Keempat, produksi hukum yang melindungi modal. Undang-undang yang melemahkan serikat buruh, membuka akses tambang, atau membatasi kewenangan KPK tidak muncul dari ruang hampa — ada tekanan terorganisir di baliknya yang hampir selalu bisa dilacak ke kepentingan ekonomi yang spesifik.
Apakah Pemilu Masih Bermakna?
Ini adalah pertanyaan yang paling tidak nyaman — dan paling penting.
Jawabannya bukan sederhana. Pemilu di Indonesia bukan kosmetik belaka. Ada kebijakan yang benar-benar berbeda tergantung siapa yang berkuasa. Ada ruang manuver yang terbuka dan tertutup bergantung pada hasil elektoral.
Tapi ruang manuver itu tidak tak terbatas. Ada batas-batas yang hampir tidak pernah dilampaui — batas yang ditentukan bukan oleh konstitusi, tapi oleh kepentingan yang cukup besar untuk membuat siapa pun yang mencoba melampauinya menghadapi konsekuensi yang serius.
Dalam kondisi itu, demokrasi masih bermakna — tapi ia bermakna dalam koridor yang lebih sempit dari yang dijanjikan oleh definisi idealnya.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Melawan oligarki bukan proyek satu generasi. Tapi ada titik-titik intervensi yang nyata.
Transparansi pembiayaan politik adalah salah satunya — memaksa partai dan kandidat untuk membuka sumber dana mereka secara penuh dan terverifikasi. Penguatan lembaga pengawas yang benar-benar independen adalah yang lain. Dan yang paling fundamental: ekosistem media yang tidak sepenuhnya bergantung pada kepemilikan konglomerat.
Semua itu membutuhkan tekanan dari bawah yang konsisten — bukan hanya setiap lima tahun di hari pemilu, tapi setiap hari di ruang-ruang yang lebih kecil dan lebih dekat.
Oligarki bertahan bukan karena rakyatnya bodoh. Ia bertahan karena ia sangat pandai membuat dirinya sendiri terlihat seperti tidak ada — seperti semua yang terjadi adalah hasil dari proses yang sah dan terbuka. Pertanyaannya: kebijakan apa yang paling memengaruhi hidupmu hari ini — dan pernahkah kamu bertanya siapa yang sebenarnya mendorongnya?
Penulis: Muhammad Jazuli
