 |
| Ilustrasi Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang menjadi tonggak lahirnya solidaritas negara-negara Asia dan Afrika pascakolonial. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli / Nalar Merdeka |
Nalarmerdeka.com – April 1955. Dua puluh sembilan negara dari Asia dan Afrika — mewakili lebih dari separuh populasi dunia — berkumpul di Bandung untuk pertama kalinya dalam sejarah tanpa satu pun negara Barat atau Uni Soviet di antara mereka. Bukan untuk berperang. Bukan untuk membagi wilayah. Tapi untuk menyatakan bahwa dunia tidak harus memilih antara dua blok kekuatan yang sedang bersaing. Ini adalah momen ketika Indonesia — dan dunia ketiga — berbicara dengan suaranya sendiri.
Dunia di Ambang Perang Dingin
Untuk memahami betapa radikalnya Konferensi Asia-Afrika, kita perlu membayangkan konteks dunia pada 1955. Perang Dingin sedang pada puncak ketegangannya. Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang membangun arsenal nuklir yang cukup untuk menghancurkan bumi berkali-kali. Korea baru saja selesai berperang. Indochina sedang membara.
Dan di tengah semua itu, negara-negara baru yang baru saja merdeka dari kolonialisme dihadapkan pada tekanan yang sama: pilih sisi kami, atau kamu adalah musuh kami.
Bagi banyak negara Asia dan Afrika yang baru memerdekakan diri dengan darah dan pengorbanan, ini adalah bentuk kolonialisme baru dengan baju yang berbeda.
Prakarsa Indonesia dan Lahirnya Konferensi
Ide Konferensi Asia-Afrika lahir dari pertemuan para perdana menteri lima negara — Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Ceylon — di Colombo pada 1954, yang kemudian dikenal sebagai Colombo Powers.
Indonesia di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengusulkan agar pertemuan yang lebih besar diadakan. Sukarno — dengan visinya tentang solidaritas negara-negara terjajah — menjadi kekuatan pendorong utama.
Bandung dipilih sebagai lokasi. Gedung Merdeka menjadi panggungnya. Dan pada 18–24 April 1955, sejarah dibuat.
Siapa yang Hadir dan Apa yang Mereka Bawa
Dua puluh sembilan negara hadir — dari Indonesia, India, Tiongkok, Mesir, Ghana, hingga Ethiopia dan Afghanistan. Mereka mewakili 1,5 miliar manusia, lebih dari separuh populasi dunia saat itu.
Beberapa tokoh paling berpengaruh abad ke-20 hadir di ruangan yang sama: Sukarno sebagai tuan rumah, Jawaharlal Nehru dari India dengan kharisma dan visinya tentang non-blok, Zhou Enlai dari Tiongkok yang tampil sebagai diplomat ulung, Gamal Abdel Nasser dari Mesir yang akan segera menasionalisasi Terusan Suez, dan Kwame Nkrumah dari Gold Coast yang akan segera memerdekakan Ghana.
Setiap delegasi membawa luka kolonialisme yang berbeda — tapi juga ambisi yang sama: membangun dunia yang lebih adil.
Dasasila Bandung: Sepuluh Prinsip yang Mengubah Diplomasi
Hasil terpenting konferensi adalah Dasasila Bandung — sepuluh prinsip yang menjadi fondasi hubungan antar bangsa. Prinsip-prinsip ini mencakup penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, penolakan terhadap agresi dan intervensi urusan dalam negeri negara lain, kesetaraan semua ras dan bangsa, dan — yang paling revolusioner saat itu — penolakan untuk terlibat dalam pakta pertahanan yang melayani kepentingan negara-negara besar.
Dasasila Bandung bukan sekadar deklarasi niat baik. Ia adalah pernyataan politik yang sangat berani di tengah dunia yang sedang dibagi dua oleh dua kekuatan nuklir.
Warisan yang Melampaui Zamannya
Konferensi Bandung melahirkan semangat yang kemudian mengkristal menjadi Gerakan Non-Blok pada 1961 — koalisi negara-negara yang menolak bergabung dengan blok NATO maupun blok Soviet.
Lebih dari itu, Bandung 1955 menanamkan preseden bahwa negara-negara Global South bisa dan harus berbicara dengan suara kolektif mereka sendiri dalam urusan dunia. Ide ini terus bergema — dalam pembentukan G77, dalam perjuangan reformasi Dewan Keamanan PBB, dalam perdebatan tentang keadilan iklim yang masih berlangsung hari ini.
Indonesia tidak hanya jadi tuan rumah — ia menginisiasi salah satu momen paling berpengaruh dalam diplomasi abad ke-20. Sayangnya, ini adalah bagian dari sejarah kita yang jarang diajarkan dengan kedalaman yang seharusnya.
Tujuh puluh tahun setelah Bandung, dunia masih bergulat dengan pertanyaan yang sama: apakah negara-negara kecil dan berkembang punya suara yang benar-benar didengar dalam tatanan global? Jawabannya masih tidak memuaskan — tapi semangat Bandung mengingatkan kita bahwa tatanan dunia bukan sesuatu yang given, melainkan sesuatu yang bisa dan harus diperjuangkan untuk diubah.
Penulis: Muhammad Jazuli
