 |
| Ilustrasi editorial yang mengeksplorasi batas tipis antara pembentukan karakter, disiplin, dan masuknya logika militer ke dalam ruang pendidikan sipil. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Sekolah Rakyat adalah program yang terdengar mulia: pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dibiayai negara, dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sulit untuk tidak mendukungnya.
Tapi kemudian datang kabar yang mengubah gambarannya: Taruna Akademi Militer dilibatkan dalam program ini atas arahan langsung Presiden. Dan pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah ini efektif — tapi apa yang sebenarnya sedang dibangun di sini.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang digagas pemerintahan Prabowo untuk anak-anak dari keluarga dalam kategori miskin ekstrem. Konsepnya: anak-anak tinggal di asrama, mendapat pendidikan penuh, makan, dan kebutuhan dasar ditanggung negara.
Program ini merespons masalah nyata. Kemiskinan antargenerasi di Indonesia sebagian besar direproduksi melalui akses pendidikan yang tidak merata. Anak dari keluarga miskin ekstrem punya peluang yang secara struktural jauh lebih kecil untuk mendapat pendidikan berkualitas — bukan karena tidak cerdas, tapi karena ekosistem yang mengelilingi mereka tidak mendukung.
Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat punya potensi yang nyata. Tapi potensi itu bergantung sepenuhnya pada bagaimana ia diimplementasikan — dan siapa yang mengimplementasikannya.
Taruna Akmil: Kenapa Ini Jadi Masalah?
Keterlibatan Taruna Akademi Militer di Sekolah Rakyat berlangsung atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. (Tempo) Menteri Sosial menyebut keterlibatan ini sebagai bagian dari pendekatan pembinaan karakter.
Argumennya terdengar masuk akal pada permukaan: militer dikenal dengan disiplin, struktur, dan pembentukan karakter. Anak-anak dari keluarga kurang mampu membutuhkan lingkungan yang terstruktur.
Tapi argumen ini menyimpan beberapa asumsi yang perlu diperiksa.
Pertama, ia mengasumsikan bahwa masalah anak-anak miskin adalah masalah karakter dan disiplin — bukan masalah struktural. Framing ini sangat berbahaya. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan tidak kekurangan kedisiplinan bawaan — ia kekurangan sumber daya, stabilitas, dan akses. Merespons kemiskinan struktural dengan pembinaan karakter ala militer adalah cara yang sangat efektif untuk menyembunyikan akar masalah sebenarnya.
Kedua, ia mengasumsikan bahwa lingkungan militer adalah lingkungan pendidikan yang baik untuk anak sipil. Riset pendidikan secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak berkembang paling baik dalam lingkungan yang aman secara psikologis, mengutamakan eksplorasi, dan membangun kepercayaan diri intrinsik. Lingkungan militer dirancang untuk tujuan yang sangat berbeda: kepatuhan, hierarki, dan eksekusi perintah.
Pola yang Perlu Diperhatikan
Keterlibatan militer dalam Sekolah Rakyat bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang lebih luas di bawah pemerintahan Prabowo.
Program Wajib Militer yang sedang didiskusikan, keterlibatan TNI dalam program-program sosial sipil, hingga retorika tentang "bela negara" sebagai nilai pendidikan dasar — semua ini menunjukkan arah yang perlu dibaca secara utuh, bukan masing-masing sebagai kebijakan yang terisolasi.
Ini bukan tuduhan bahwa ada niat jahat di baliknya. Prabowo adalah berlatar belakang militer dan sangat mungkin secara tulus percaya bahwa nilai-nilai militer adalah nilai-nilai yang baik untuk ditanamkan pada generasi muda.
Tapi "bermaksud baik" dan "kebijakan yang baik" adalah dua hal yang berbeda. Dan sejarah Indonesia sendiri sudah pernah menunjukkan ke mana arah pendidikan yang mengutamakan kepatuhan dan ketundukan kepada institusi negara berujung.
Pendidikan untuk Apa?
Di sinilah pertanyaan fundamentalnya: pendidikan untuk apa?
Jika pendidikan adalah tentang membantu manusia muda untuk berpikir kritis, memahami diri dan dunia mereka, dan mengembangkan kapasitas untuk membuat pilihan yang otonom — maka lingkungan militer adalah hampir antitesis dari tujuan itu.
Jika pendidikan adalah tentang mencetak warga yang patuh, terstruktur, dan siap berkontribusi pada proyek nasional yang sudah didefinisikan dari atas — maka keterlibatan militer sangat masuk akal.
Pertanyaan tentang Sekolah Rakyat dan Taruna Akmil adalah pertanyaan tentang definisi mana yang dianut oleh kebijakan ini.
Yang Paling Rentan Tidak Punya Pilihan
Ada dimensi kekuasaan yang tidak boleh diabaikan: anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Mereka tidak punya banyak alternatif.
Ketika negara menawarkan satu-satunya akses ke pendidikan yang layak dengan syarat tertentu — termasuk lingkungan dan pendekatan yang mungkin tidak ideal secara pedagogis — keluarga-keluarga itu hampir tidak punya posisi untuk menolak atau menegosiasikan.
Ini adalah dinamika yang sangat tidak seimbang. Dan dalam ketidakseimbangan itu, penting untuk memastikan bahwa program yang ditujukan untuk melindungi yang paling rentan tidak justru menempatkan mereka dalam kondisi yang mengurangi otonomi dan kemampuan berpikir kritis mereka.
Bukan Penolakan, Tapi Pertanyaan
Kritik terhadap keterlibatan Taruna Akmil dalam Sekolah Rakyat bukan penolakan terhadap program itu sendiri. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem berhak mendapat pendidikan berkualitas — itu tidak perlu diperdebatkan.
Yang perlu diperdebatkan adalah: berkualitas menurut standar siapa? Dengan tujuan apa? Dan dengan metode yang seperti apa?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hambatan untuk program yang baik. Ia adalah syarat untuk memastikan program yang bermaksud baik tidak menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang dijanjikan.
Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu program sosial paling transformatif dalam sejarah Indonesia. Atau ia bisa menjadi instrumen untuk menanamkan kepatuhan pada generasi yang paling tidak punya posisi untuk mempertanyakannya. Perbedaannya ada pada detail implementasi yang sedang ditentukan sekarang — dan pada ada tidaknya suara kritis yang cukup keras untuk memastikan detailnya benar.
Pertanyaannya: siapa yang seharusnya menentukan seperti apa pendidikan untuk anak-anak paling rentan di negara ini — dan apakah mereka yang paling terdampak punya suara dalam keputusan itu?
Penulis: Muhammad Jazuli
