"Pendidikan tidak membebaskan manusia dari belenggu jika ia hanya mengajarkan kepatuhan. Selama guru dipaksa untuk diam dalam ketakutan akan kehilangan pekerjaan, maka sekolah bukanlah tempat belajar, melainkan penjara bagi nalar kritis." Begitulah Paulo Freire mengingatkan kita.
Sudah terlalu lama guru terjebak dalam retorika "pengabdian" untuk membungkam kritik terhadap bobroknya manajemen pendidikan di tingkat lokal. Ketika salah seorang guru bicara soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sekolah, pungli di dinas, atau arogansi yayasan, jawaban yang diterima selalu sama: “Kalau tidak nyaman, silakan mundur.”
Ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan kegagalan sistemik dalam struktur pengawasan pendidikan kita.
Sudah saatnya kita berhenti membuang energi untuk memaki tembok bisu bernama Pemda atau Yayasan. Mengeluhkan korupsi dinas, kelambatan birokrasi daerah, atau kebiadaban yayasan yang feodal, itu ibarat memprotes banjir kepada air. Sia-sia dan buang-buang waktu saja.
Mereka adalah produk dari sistem yang membiarkan mereka tumbuh subur tanpa rasa takut. Bagi kita, guru yang berada di kasta struktural terbawah, konfrontasi langsung dengan mereka bukan sekadar sulit, tapi adalah tindakan bunuh diri profesional.
"Kalau tidak mau, silakan cari sekolah lain," adalah kalimat keramat yang digunakan untuk membungkam akal sehat kita. Maka, mari kita berhenti bersikap naif.
Ilusi Otonomi dan Realitas Intimidasi
Secara struktural, guru berada di dasar piramida. Mengarahkan kritik langsung ke Pemda atau Yayasan sering kali menjadi tindakan "bunuh diri" profesional. Di tingkat lokal, relasi kuasa bersifat sangat personal dan intimidatif. Guru yang vokal mudah didepak karena mereka dianggap sebagai sekadar unit produksi, bukan aset intelektual.
Argumen bahwa guru harus menyelesaikan masalah di tingkat lokal adalah argumen yang menutup mata pada fakta bahwa posisi tawar guru tidak setara. Kita tidak bisa melawan premanisme birokrasi dengan tangan kosong di level bawah.
Secara logis, jika sebuah mesin rusak di bagian baut terkecilnya, yang harus bertanggung jawab adalah perancangnya, bukan bautnya. Pusat memiliki anggaran, pusat memiliki regulasi, dan pusat memiliki "tangan besi" yang bisa mencabut izin sekolah atau memotong urat nadi anggaran daerah yang nakal.
Jika mereka bisa memaksakan kurikulum berubah dalam semalam, mengapa mereka tidak bisa menjitak kepala kepala dinas atau pemilik yayasan yang berperilaku seperti raja kecil?
Menggugat Kegagalan Pengawasan "Top-Down"
Kritik terhadap pusat bukanlah sebuah misleading (salah sasaran). Justru, menganggap masalah selesai hanya dengan membuat aturan di Jakarta adalah kenaifan birokrasi.
Pusat tidak boleh hanya menjadi "pabrik kertas" yang mencetak regulasi, lalu membiarkan guru bertarung sendiri melawan "naga" di daerah. Ketika aturan tidak sampai ke bawah, atau ketika aturan tersebut justru menjadi senjata bagi yayasan untuk menindas guru, maka pusatlah yang harus pertama kali ditunjuk hidungnya.
Pusat harus bertanya: Siapa yang memotong jalur ini? Mengapa instruksi kami menjadi alat intimidasi di bawah?
Kita butuh tawaran baru yang lebih manusiawi, bukan sekadar janji-janji administratif. Kita butuh Pusat yang bertindak sebagai algojo bagi para birokrat brengsek, bukan hanya sebagai tukang stempel kertas.
Jika Pusat bisa mengawasi nilai ujian siswa hingga ke pelosok, mereka seharusnya juga bisa mengawasi keamanan posisi guru dari ancaman "dirumahkan" hanya karena mereka kritis.
Berhenti mengharapkan belas kasihan dari yayasan yang rakus atau pemda yang korup; sudah saatnya kita menagih janji perlindungan langsung ke pemegang mandat tertinggi.
Maksud tulisan ini tidaklah sedang mencari-cari kesalahan, justru kita sedang menuntut tanggung jawab dari pemegang mandat tertinggi. Jika berharap pada perubahan dari bawah yang sudah terkontaminasi KKN, kita hanya akan mendapatkan jawaban yang sama selama puluhan tahun ke depan.
Percayalah! Sudah saatnya Pusat menggunakan kuasanya untuk membenahi "kekacauan" yang terjadi di level daerah dan yayasan demi martabat guru yang lebih manusiawi.
Penulis: Maulidin
