Malang, Nalarmerdeka.com – Pasca aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kabupaten Malang pada Jumat (13/2/2026), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang menyampaikan sikap resmi terkait hasil penyampaian aspirasi sektor pendidikan.
BEM menyatakan ketidakpuasan karena tuntutan mengenai pendidikan dan kesejahteraan guru honorer tidak disampaikan secara langsung kepada Bupati Kabupaten Malang. Dalam aksi sebelumnya, massa diterima oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Dr. Nurman Ramdansyah, Dr. Ir. Budiar Anwar, serta Bagus Sulistyawan.
Menurut pernyataan BEM, ketidakhadiran bupati untuk menemui massa secara langsung dinilai belum menunjukkan respons maksimal terhadap persoalan pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan guru honorer yang hingga kini dinilai belum memiliki solusi yang jelas.
BEM berpandangan bahwa pertemuan langsung dengan kepala daerah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Meski aspirasi telah diterima oleh perwakilan pemerintah daerah, mereka menilai langkah tersebut belum dapat dianggap sebagai respons yang memadai.
“Aspirasi yang berkaitan dengan masa depan pendidikan dan nasib tenaga pendidik membutuhkan komitmen langsung dari pemangku kebijakan tertinggi di daerah,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan BEM.
Atas dasar itu, BEM menyatakan akan merancang dan mengonsolidasikan aksi lanjutan dalam skala yang lebih besar. Aksi tersebut direncanakan melibatkan lebih banyak elemen mahasiswa dan masyarakat.
Tuntutan utama dalam rencana aksi lanjutan adalah agar Bupati Kabupaten Malang bersedia turun langsung menemui massa serta menyampaikan sikap dan komitmen yang jelas terhadap persoalan kesejahteraan guru honorer dan tata kelola pendidikan di daerah.
BEM menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari konsistensi mereka dalam mengawal isu pendidikan. Mereka menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi selama belum ada kebijakan konkret yang diumumkan terkait tuntutan yang telah diajukan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari pihak Pemerintah Kabupaten Malang terkait sikap lanjutan tersebut.
Penulis: Huda (Mahasiswa Universitas Al-Qolam Malang)
Redaktur: Muhammad Jazuli
