Nalarmerdeka.com – Halaman DPRD Kabupaten Malang, Sabtu malam (1/2/2026), berubah menjadi ruang yang tak biasa. Gamelan Kiai Kanjeng berpadu dengan improvisasi jazz, suara Noe Letto mengalun bersama Suko Widodo, dan ratusan warga berkumpul dalam sebuah tajuk besar: Konser Kemanusiaan Jazz Parlemen.
Acara ini merupakan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Malang dan kelompok musik Kiai Kanjeng—sebuah perjumpaan antara institusi politik dan ekspresi budaya. Di atas panggung, musik menjadi bahasa bersama. Di luar panggung, kemanusiaan diuji oleh realitas yang tak selalu harmonis.
Konser ini tak hanya menampilkan pertunjukan musik. Ia juga dirancang sebagai ruang dialog. Salah satu sesi yang menyita perhatian publik adalah diskusi bersama Sabrang Mowo Damar Panuluh—musisi sekaligus pemikir yang dikenal kerap menggeser perbincangan dari retorika menuju persoalan mendasar.
Namun, justru di ruang tanya-jawab itulah wajah lain dari konser kemanusiaan tampak jelas.
Sejumlah warga bergegas maju, seolah tak ingin kehilangan kesempatan langka untuk bersuara langsung. Seorang ibu menjadi penanya pertama, menyampaikan kegelisahannya tentang biaya pendidikan anak-anaknya yang kian memberat. Tak lama berselang, perwakilan guru honorer mengungkapkan keresahan serupa—tentang penurunan gaji yang harus diterima dengan alasan administratif yang tak sepenuhnya mereka pahami.
Seorang penonton yang hadir malam itu merangkum situasi dengan getir: “Konser kemanusiaan memang terdengar indah di atas panggung, tapi realitas di bawahnya masih sering sumbang.”
Kutipan itu bukan sekadar kritik emosional. Ia menunjuk pada jurang lama yang kerap muncul dalam acara-acara bertajuk kemanusiaan: antara empati simbolik dan penyelesaian struktural. Bantuan memang hadir—melalui open donasi untuk Sumatera dan Aceh, serta lelang karya seni milik pegiat seni lokal. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana gestur tersebut menyentuh akar persoalan.
“Di titik itu, bantuan kerap hadir sebagai gestur politis—bukan solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah,” lanjut penonton tersebut.
Jazz Parlemen, dalam konteks ini, menjadi cermin. Ia memantulkan wajah institusi perwakilan yang sedang berusaha tampil lebih humanis, lebih dekat, lebih mendengar. Namun cermin yang jujur tak hanya menampilkan niat baik, melainkan juga keterbatasan.
Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memang seharusnya menjadi jembatan suara publik. Bukan sekadar ruang empati sesaat yang muncul dalam momentum acara, lalu menghilang dalam rutinitas kebijakan.
“DPRD seharusnya menjadi jembatan suara rakyat, bukan sekadar ruang empati sesaat,” tegas penonton itu. “Karena yang kita butuhkan bukan lebih banyak konser, melainkan keberanian untuk membenahi sistem.”
Dalam sesi diskusi, Sabrang menegaskan satu hal penting: musuh utama masyarakat bukanlah individu atau kelompok tertentu, melainkan masalah itu sendiri. Pernyataan ini terasa relevan dengan situasi malam itu—ketika keluhan warga bukan ditujukan pada satu aktor, melainkan pada sistem yang berlapis dan sering kali tak berpihak.
Menurut Sabrang, masalah hanya bisa dihadapi jika tiga unsur mau berjalan bersama: DPR yang mau mendengar, sistem yang mau menjembatani, dan rakyat yang mau bersaksi.
Jazz Parlemen, dengan segala keindahan dan keterbatasannya, setidaknya membuka satu ruang penting: ruang perjumpaan. Ia mempertemukan musik dengan kebijakan, seni dengan keluhan, dan panggung dengan realitas.
Namun, pertanyaan yang tersisa setelah nada terakhir menghilang di halaman DPRD Kabupaten Malang adalah pertanyaan lama yang belum usai dijawab: apakah suara-suara itu akan berhenti sebagai gema konser, atau berlanjut menjadi catatan kebijakan?
Di situlah ujian kemanusiaan sesungguhnya dimulai.
Penulis: Muhammad Jazuli
