Massa aksi di depan kantor bupati Kabupaten Malang. Foto: Muhammad Jazuli

Malang, Nalarmerdeka.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang menggelar demo di Kantor Bupati Kabupaten Malang pada Jumat (13/2/2026). Aksi ini menyoroti ketidakjelasan status dan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Malang.

Aksi dimulai dari Stadion Kanjuruhan sebagai titik kumpul, kemudian massa berjalan kaki menuju Kantor Bupati sambil menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara dari mobil pick up yang disewa.

"Yang perlu kita aspirasikan adalah perihal kesejahteraan guru Kabupaten Malang,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Mahasiswa juga menyinggung surat audiensi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada pemerintah daerah namun belum mendapat tanggapan. “Kami sudah melayangkan surat audiensi tapi tidak diindahkan. Apakah suara masyarakat sudah tidak penting lagi?” ucap orator lainnya.

Selain persoalan kesejahteraan guru honorer, massa juga menilai sektor pendidikan di Kabupaten Malang sedang menghadapi persoalan serius. “Kabupaten Malang sedang tidak baik-baik saja, khususnya di sektor pendidikan,” tegas salah satu peserta aksi.

Bagus Sulistyawan (Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kiri) dan Nurman Ramdansyah (Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Kanan) Menemui mahasiswa di gerbang kantor bupati. Foto: Muhammad Jazuli

Sempat Terjadi Ketegangan di Gerbang Kantor Bupati

Setibanya di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian ketika massa berupaya masuk ke halaman kantor. Situasi memanas dalam waktu singkat sebelum akhirnya dilakukan negosiasi.

Dr. Nurman Ramdansyah selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Malang kemudian menemui massa di depan gerbang.

"Kebetulan bupati sedang tidak di tempat. Akan kami jelaskan dengan sedetail-detailnya,” ujarnya.

Awalnya, pemerintah daerah menawarkan dialog dengan perwakilan mahasiswa saja. Namun massa menolak dengan alasan solidaritas. “Masuk satu, harus masuk semua,” teriak salah satu mahasiswa. Setelah melalui pembicaraan, disepakati bahwa dialog dilakukan di pendopo kabupaten dengan seluruh massa diperbolehkan masuk.

Suasana diskusi di pendopo Kabupaten Malang. Foto: Muhammad Jazuli

Sorotan Status PLT Kepala Sekolah

Dalam diskusi di pendopo yang turut dihadiri Dr. Ir. Budiar Anwar selaku Sekretaris Daerah dan Bagus Sulistyawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, mahasiswa juga menyoroti masih banyaknya kepala sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Menanggapi hal tersebut, Nurman menyatakan, “PLT tidak menghambat tugas kepala sekolah.” Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang dalam forum diskusi mengatakan, “Tolong didampingi, tolong dikawal supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.”

Audiensi berlangsung dengan pembahasan seputar mekanisme pengangkatan, skema kesejahteraan, serta kejelasan status guru honorer di Kabupaten Malang. Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan di daerah, sekaligus dorongan agar pemerintah daerah lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Reporter: Muhammad Jazuli