Foto: ‘A child reading a book by Pratham Books’ karya Pratham Books via Wikimedia Commons, (CC BY-2.0)

Nalarmerdeka.com – Di negeri yang kerap merayakan diri sebagai salah satu bangsa paling bahagia, sebuah kabar dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, datang sebagai pengingat yang tidak nyaman. Seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia dan diduga mengalami tekanan berat terkait kesulitan ekonomi keluarga, yang oleh berbagai media dikaitkan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sekolah berupa buku dan alat tulis. Berita ini menyebar cepat, disertai keprihatinan luas. Namun pertanyaannya sederhana: bagaimana kabar semacam ini bisa muncul dari negeri yang katanya bahagia?

Narasi kebahagiaan nasional bukan barang baru. Ia rutin diulang dalam pidato, laporan, dan pernyataan resmi. Kebahagiaan diukur, dirangkum, lalu diumumkan. Dalam versi ini, negara tampak tersenyum rapi. Sayangnya, kebahagiaan yang rapi sering kali berjarak dengan kenyataan yang berantakan. Ketika seorang anak merasa tertekan karena tak memiliki alat belajar paling dasar, klaim kebahagiaan terdengar seperti pengumuman dari ruang yang berbeda.

Pendidikan, sebagaimana selalu ditegaskan, adalah hak setiap warga negara. Anggaran pendidikan disebut besar, program bantuan diklaim menjangkau luas. Di atas kertas, semuanya tampak berjalan. Namun kasus ini menunjukkan bahwa hak yang dijamin belum tentu dirasakan, dan kebijakan yang diumumkan belum tentu hadir tepat waktu. Gratis dalam konsep, berbiaya dalam praktik—itulah paradoks yang terus diwariskan.

Anak-anak berada di posisi paling rentan dalam paradoks ini. Mereka tidak membaca APBN, tidak memahami mekanisme bantuan, dan tidak memilih desain kebijakan. Ketika kebutuhan sekolah tidak terpenuhi, anak tidak menyalahkan sistem; mereka menyalahkan diri sendiri. Karena itu, setiap peristiwa yang melibatkan anak seharusnya dipahami sebagai kegagalan kolektif, bukan sekadar tragedi personal.

Respons negara, seperti biasa, hadir cepat dalam bentuk pernyataan. Ada ungkapan duka, keprihatinan, dan rencana evaluasi. Semua penting, tetapi belum cukup. Tajuk ini tidak meragukan ketulusan empati; yang dipertanyakan adalah daya ubahnya. Sebab publik telah berulang kali menyaksikan pola yang sama: peristiwa memilikan memantik wacana, lalu perlahan tenggelam tanpa koreksi mendasar.

Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak, juga berada dalam pusaran ini. Standar dan kewajiban sering diterapkan seragam, seolah kondisi ekonomi murid juga seragam. Tanpa mekanisme pendampingan yang peka, ruang belajar dapat berubah menjadi ruang pembanding—siapa yang siap, siapa yang tertinggal. Tekanan itu jarang tercatat, tetapi nyata dirasakan.

Di sinilah satire kebahagiaan menemukan maknanya. Mungkin yang dimaksud “paling bahagia” adalah mereka yang tidak perlu menghitung harga buku, atau mereka yang tidak pernah menjadikan alat tulis sebagai persoalan. Bagi sebagian anak, kebahagiaan nasional hanyalah istilah; yang mereka hadapi adalah hari esok dan syarat untuk bisa ikut belajar.

Peristiwa ini tidak seharusnya mendorong kita mencari kesalahan pada keluarga atau menilai daya tahan anak. Pendekatan semacam itu justru memudahkan negara untuk berlepas tangan. Anak tidak memilih kemiskinan, dan tidak memiliki kuasa untuk memperbaiki sistem yang gagal menjangkau mereka.

Tajuk rencana ini hendak mengingatkan: kebahagiaan tidak diukur dari seberapa sering ia diumumkan, melainkan dari seberapa jarang hak dasar menjadi masalah. Selama masih ada anak yang merasa tertekan karena buku dan pena, selama itu pula klaim kebahagiaan patut ditangguhkan.

Buku dan alat tulis seharusnya menjadi simbol masa depan yang terbuka. Ketika keduanya justru menandai ketimpangan, yang perlu dievaluasi bukanlah ketahanan anak-anak, melainkan kejujuran kita dalam membaca kenyataan—dan keberanian negara untuk memperbaikinya.

Penulis: Muhammad Jazuli