Nalarmerdeka.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) harus bertransformasi menjadi organisasi modern yang tidak hanya menjadi ruang silaturahmi anak dan cucu transmigran, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
Hal tersebut disampaikan Viva Yoga saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PATRI yang digelar di Gedung Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta, Jumat (7/2/2026).
Rakernas V PATRI mengusung tema “Penguatan Peran PATRI dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan” dan dihadiri pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PATRI dari berbagai provinsi di Indonesia.
Viva Yoga mendorong PATRI, yang berdiri sejak 16 Februari 2004, untuk mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, kehadiran organisasi ini dapat memperkuat implementasi kebijakan di lapangan.
“Hadirnya PATRI membuat program yang dijalankan oleh pemerintah bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Ia menegaskan Kementerian Transmigrasi membuka ruang kolaborasi dengan PATRI dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
“Kita akan bersinergi dengan PATRI untuk mengembangkan kawasan transmigrasi,” kata Viva Yoga.
Namun demikian, sinergi tersebut hanya dapat terwujud apabila PATRI dikelola secara profesional, memiliki visi ke depan, inovatif, kreatif, mampu melakukan regenerasi, serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas organisasi yang bernilai kemajuan.
Kepada wartawan, Viva Yoga menjelaskan bahwa seluruh program Kementerian Transmigrasi dijalankan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya pembangunan dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Ia menyebutkan, kementerian berupaya menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan potensi unggulan yang mampu meningkatkan ekonomi, pendapatan masyarakat, kesejahteraan, serta membuka lapangan kerja.
Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kementerian Transmigrasi harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, BUMN, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Menanggapi keluhan peserta rakernas terkait berbagai persoalan di kawasan transmigrasi, Viva Yoga memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Terkait masalah pengairan di sawah, kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Viva Yoga juga mengungkapkan bahwa program transmigrasi saat ini mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Tercatat, sebanyak 62 kabupaten telah mengajukan wilayahnya untuk ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.
Ia menilai, ketertarikan tersebut muncul karena konsep transmigrasi kini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan berfokus pada pembangunan kawasan secara terpadu.
“Membangun kawasan ekonomi di mana di dalamnya terintegrasi berbagai aktivitas yang saling mendukung,” pungkasnya.
Redaktur: Muhammad Jazuli
