Nalarmerdeka.com – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap capaian realisasi anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Tahun Anggaran 2025. Hingga 3 Januari 2026, realisasi keuangan Kementrans tercatat mencapai 86,02%, sementara realisasi fisik telah menyentuh angka 90,8%.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi APBN TA 2025 dan Rencana Program Tahun 2026 di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (3/2/2026). Rapat ini turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, serta para Wakil Menteri terkait.
Dukungan Program Unggulan 2026
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Ridwan Mbae, DPR menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program kerja Kementrans di tahun 2026. Program-program strategis tersebut meliputi Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
"Komisi ini mendukung program-program tersebut, termasuk dalam hal anggaran," ujar Viva Yoga. Ia menambahkan bahwa dukungan politik dan anggaran dari DPR sangat krusial untuk memastikan kelancaran pembangunan di kawasan transmigrasi.
Kontribusi Kawasan Transmigrasi pada Swasembada Pangan
Kementrans terus mendorong inovasi di kabupaten yang memiliki kawasan transmigrasi agar optimal dalam mengelola sumber daya alam. Salah satu bukti keberhasilannya adalah Desa Telang Rejo di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
"Kawasan Transmigrasi Telang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," jelas Viva Yoga.
Kolaborasi dengan Akademisi
Sebagai langkah strategis di tahun 2026, Kementrans melalui program Trans Patriot akan melibatkan 2.000 peneliti dari 8 perguruan tinggi unggulan dan 17 perguruan tinggi daerah. Pelibatan kampus daerah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi anggota Komisi V DPR RI.
"Dukungan dan apresiasi dari DPR menunjukkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa," tutup mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode tersebut.
Redaktur: Muhammad Jazuli
