 |
|
Nalarmerdeka.com – Sejarah Majapahit kerap dikenang melalui dua nama besar: Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Keduanya menjelma simbol kejayaan, ekspansi, dan persatuan Nusantara. Namun sebelum sumpah Palapa menggema dan sebelum Majapahit mencapai puncak imperiumnya, ada satu figur yang lebih dulu memastikan kerajaan ini tidak runtuh oleh luka internal dan konflik kekuasaan. Ia adalah Tri Bhuwana Tunggadewi, ratu yang kerap berdiri di balik bayang-bayang sejarah.
Tri Bhuwana memerintah pada masa ketika Majapahit masih rapuh. Pemberontakan belum sepenuhnya padam, otoritas pusat terus diuji, dan legitimasi kekuasaan tidak selalu diterima tanpa perlawanan. Ia bukan pemimpin yang mewarisi kejayaan, melainkan pemimpin yang memastikan negara tetap berdiri.
Mandat Dinasti dan Tanggung Jawab Kekuasaan
Tri Bhuwana Tunggadewi adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri Rajapatni. Ia naik takhta pada 1328 M, setelah ibunya memilih meninggalkan kehidupan politik dan menjadi bhiksuni. Secara formal, kekuasaan Tri Bhuwana sering disebut sebagai mandat dari Gayatri. Namun dalam praktik pemerintahan, ia bukan sekadar pelaksana kehendak ibu suri.
Tri Bhuwana memerintah sebagai penguasa penuh. Ia menanggung beban dinasti sekaligus risiko politik yang nyata. Kepemimpinannya tidak lahir dari ambisi personal, melainkan dari kebutuhan negara akan stabilitas dan arah.
Menata Majapahit yang Retak dari Dalam
Sumbangsih awal Tri Bhuwana terletak pada kemampuannya memulihkan Majapahit dari dalam. Pemberontakan Sadeng dan Keta menjadi ujian serius bagi kekuasaannya. Alih-alih membiarkan konflik melebar, ia mengambil langkah tegas untuk menegakkan kembali otoritas pusat.
Stabilitas yang dibangun Tri Bhuwana bukan stabilitas semu. Ia memulihkan kepercayaan elite istana dan daerah bawahan bahwa Majapahit masih memiliki kendali atas wilayahnya. Dalam konteks ini, kejayaan dipahami bukan sebagai ekspansi, melainkan kemampuan negara bertahan dari keretakan internal.
Keputusan Politik yang Mengubah Sejarah
Salah satu keputusan politik paling menentukan dari Tri Bhuwana adalah mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih. Keputusan ini bukan hanya soal promosi pejabat, tetapi penyerahan kepercayaan strategis kepada sosok yang kelak menjadi simbol persatuan Nusantara.
Tri Bhuwana memberi Gajah Mada ruang, legitimasi, dan otoritas. Ia menjadi saksi sekaligus penopang awal lahirnya Sumpah Palapa. Tanpa keputusan ini, Gajah Mada mungkin hanya tercatat sebagai tokoh militer, bukan figur geopolitik yang mengubah arah sejarah Majapahit.
Ekspansi sebagai Arah, Bukan Puncak Kejayaan
Pada masa pemerintahan Tri Bhuwana, Majapahit mulai memperluas pengaruhnya ke luar Jawa. Penaklukan Bali pada 1343 M menjadi salah satu tonggak penting. Namun ekspansi ini tidak serta-merta dimaknai sebagai puncak kejayaan.
Di tangan Tri Bhuwana, ekspansi adalah penegasan arah, bukan ambisi imperium sepenuhnya. Ia menempatkan Majapahit sebagai kekuatan regional yang mulai disegani, sekaligus mempersiapkan fondasi bagi ekspansi besar di masa berikutnya.
Perempuan dan Kekuasaan dalam Tradisi Jawa Kuno
Kepemimpinan Tri Bhuwana Tunggadewi menunjukkan bahwa kekuasaan perempuan bukan anomali dalam sejarah Nusantara. Dalam tradisi Jawa kuno, legitimasi tidak semata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh garis keturunan, mandat spiritual, dan kapasitas memerintah.
Tri Bhuwana diterima sebagai penguasa sah. Ia mengambil keputusan militer, politik, dan administratif tanpa delegitimasi karena gendernya. Fakta ini menantang anggapan bahwa masa lalu selalu identik dengan patriarki absolut.
Kesetaraan Gender sebagai Fakta Sejarah
Dalam diskursus kesetaraan gender hari ini, kisah Tri Bhuwana menawarkan pelajaran penting. Ia memerintah bukan sebagai simbol atau pengecualian, tetapi sebagai praktik nyata kesetaraan. Perempuan memegang kekuasaan karena dianggap mampu, bukan karena diberi peran sementara.
Namun, ingatan sejarah sering mereduksi perannya. Tri Bhuwana lebih sering dikenang sebagai “ibu dari Hayam Wuruk” ketimbang sebagai penguasa dengan rekam jejak politiknya sendiri. Reduksi ini mencerminkan bias historiografi: perempuan dikenang melalui relasi domestik, sementara laki-laki dikenang melalui tindakan negara.
Kesetaraan gender, dalam konteks ini, bukan sekadar tuntutan modern, melainkan soal pengakuan atas fakta sejarah yang terpinggirkan.
Turun Takhta tanpa Drama Kekuasaan
Ketika Hayam Wuruk siap memerintah, Tri Bhuwana memilih turun takhta. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada intrik istana. Transisi berlangsung tenang dan teratur, mencerminkan kedewasaan politik seorang pemimpin.
Ia memahami bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah yang harus dilepaskan pada waktunya.
Warisan Sunyi Seorang Ratu
Tri Bhuwana Tunggadewi bukan ratu yang membangun monumen bagi namanya sendiri. Warisannya bekerja dalam senyap: stabilitas yang terjaga, arah politik yang jelas, dan fondasi bagi kejayaan Majapahit di masa Hayam Wuruk.
Tanpa kepemimpinannya, Majapahit mungkin tidak pernah mencapai puncak sejarahnya. Dan tanpa pengakuan yang adil terhadap perannya, sejarah kita akan terus timpang—melupakan bahwa kejayaan besar sering kali dimulai dari kepemimpinan yang tenang dan nyaris tak disorot.
Penulis: Muhammad Jazuli
