Presiden Soekarno bersama Guntur Soekarnoputra saat berkunjung ke Disneyland, Amerika Serikat, awal 1960-an. / Foto: Wikimedia Commons / Public Domain

Nalarmerdeka.com – Indonesia memasuki babak baru sejarahnya pada 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Namun kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan. Justru sejak saat itu, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar: membangun negara baru di tengah konflik politik, tekanan internasional, dan krisis ekonomi.

Periode inilah yang kemudian dikenal sebagai Orde Lama, sebuah era yang berlangsung hingga tahun 1966.

Awal Republik dan Demokrasi Parlementer (1945–1959)

Pasca kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya stabil. Antara 1945 hingga 1949, pemerintah masih menghadapi agresi militer Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Konflik ini berakhir setelah Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, yang mengakui kedaulatan Indonesia secara internasional.

Memasuki tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada parlemen dan kabinet, bukan presiden.

Dalam kurun waktu 1950–1959, Indonesia mengalami pergantian kabinet yang sangat cepat — lebih dari tujuh kabinet berganti dalam sembilan tahun. Ketidakstabilan politik menjadi ciri utama masa ini. Partai-partai politik dengan ideologi berbeda saling bersaing, sementara pemerintah kesulitan menjalankan program pembangunan jangka panjang.

Pemilu pertama Indonesia akhirnya digelar pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, disusul pemilihan Konstituante pada 15 Desember 1955. Pemilu ini dianggap paling demokratis dalam sejarah awal Indonesia, melibatkan jutaan pemilih dari berbagai daerah. Namun Konstituante gagal menyepakati dasar negara baru. Perdebatan panjang antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis membuat pemerintahan mengalami kebuntuan politik.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Krisis politik tersebut mencapai puncaknya ketika pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Peristiwa ini menjadi titik awal sistem Demokrasi Terpimpin, sebuah konsep politik yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan negara.

Soekarno berpendapat demokrasi Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam periode ini, ia memperkenalkan konsep NASAKOM — singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme — sebagai upaya menyatukan kekuatan politik utama bangsa. Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Asia.

Indonesia di Panggung Dunia: Konferensi Asia Afrika 1955

Salah satu pencapaian terbesar Orde Lama dalam diplomasi internasional adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 18–24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang berjuang melawan kolonialisme. Indonesia tampil sebagai pemimpin moral bagi negara-negara Dunia Ketiga.

Prinsip solidaritas anti-imperialisme dan politik luar negeri bebas aktif menjadi identitas diplomasi Indonesia pada masa itu. Momentum ini mengangkat nama Indonesia di tingkat global dan memperkuat posisi Soekarno sebagai tokoh internasional.

Ekonomi Memburuk dan Proyek Mercusuar (1960–1965)

Meski berpengaruh secara politik internasional, kondisi ekonomi domestik justru memburuk. Pada awal 1960-an, pemerintah menjalankan berbagai proyek besar yang dikenal sebagai “proyek mercusuar,” seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan kompleks olahraga Gelora Bung Karno untuk Asian Games 1962.

Namun pengeluaran negara yang besar tidak diimbangi stabilitas ekonomi. Inflasi melonjak drastis hingga mencapai sekitar 600 persen pada tahun 1965, menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Nilai rupiah merosot tajam, dan kehidupan rakyat semakin sulit. Kebijakan ekonomi berdikari yang menolak ketergantungan pada Barat juga membuat Indonesia semakin terisolasi secara ekonomi internasional.

Ketegangan Politik dan Peristiwa 30 September 1965

Situasi politik semakin panas akibat persaingan antara militer, PKI, dan kelompok politik lainnya. Ketegangan ini memuncak pada malam 30 September 1965, ketika terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa tersebut, enam jenderal Angkatan Darat terbunuh.

Pemerintah kemudian menyatakan PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab, meskipun hingga kini peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali militer untuk memulihkan keamanan. Setelahnya, terjadi gelombang kekerasan politik di berbagai daerah yang menandai perubahan besar dalam struktur kekuasaan nasional.

Akhir Orde Lama dan Lahirnya Era Baru

Krisis politik dan ekonomi membuat posisi Soekarno semakin melemah. Pada 11 Maret 1966, ia menandatangani dokumen penting bernama Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah pemulihan keamanan dan stabilitas. Dokumen ini menjadi titik transisi menuju lahirnya Orde Baru.

Secara bertahap, kekuasaan politik berpindah dari Soekarno kepada Soeharto. Pada 1967, Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden, mengakhiri secara resmi era Orde Lama.

Warisan Sejarah Orde Lama

Orde Lama meninggalkan warisan kompleks bagi Indonesia. Di satu sisi, periode ini melahirkan identitas nasional kuat, politik luar negeri bebas aktif, serta posisi strategis Indonesia di dunia internasional. Namun di sisi lain, konflik ideologi, ketidakstabilan politik, dan krisis ekonomi menunjukkan beratnya proses membangun negara muda.

Sejarah Orde Lama bukan sekadar kisah pergantian kekuasaan, melainkan perjalanan bangsa mencari bentuk terbaik bagi demokrasi dan kedaulatannya sendiri. Dari euforia kemerdekaan hingga krisis nasional, era ini menjadi fondasi penting untuk memahami arah perjalanan Indonesia hingga hari ini.

Penulis: Muhammad Jazuli