Nalarmerdeka.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Irawadi, menegaskan bahwa organisasinya merupakan wadah yang secara khusus menghimpun para kepala desa. Menurutnya, karakter inilah yang membedakan AKSI dari berbagai organisasi lain yang membawa nama desa. Penjelasan tersebut disampaikan Irawadi saat bersama jajaran pengurus AKSI melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Gedung C, Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
AKSI yang berdiri sejak 2022 hadir ke Kementrans untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan gagasan. Irawadi menyebut, cukup banyak kepala desa yang wilayah administratifnya berada di kawasan transmigrasi. Kondisi tersebut mendorong AKSI untuk membangun sinergi serta memperoleh dukungan dalam pengembangan wilayah desa.
Sekretaris Jenderal AKSI, Eko Mulyadi, menambahkan bahwa organisasi yang telah memiliki kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten itu ingin menjalin komunikasi serta bertukar pandangan terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyambut positif kehadiran AKSI. Ia menilai AKSI telah menerapkan tata kelola organisasi yang modern, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan kartu anggota, hingga struktur organisasi yang tertata dengan baik. Menurutnya, modernisasi merupakan kebutuhan mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan.
Viva Yoga menegaskan pentingnya kemitraan antara organisasi desa dengan kementerian, pemerintah daerah, serta unsur lainnya. Kementrans, kata dia, terbuka terhadap upaya sinergi yang ditawarkan AKSI. Ia juga mengungkapkan bahwa desa-desa di kawasan transmigrasi jumlahnya cukup besar. Di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional terdapat 1.231 desa, sementara di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian tercatat sebanyak 3.513 desa.
“Jika desa-desa di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kami realisasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa program kerja Kementrans merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, hingga penciptaan lapangan kerja. Ia menyebut desa sebagai hasil nyata dari program transmigrasi. Sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Desa-desa yang tumbuh dari kawasan transmigrasi akan terus bertambah. Lahirnya desa menandakan adanya pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” tutur mantan anggota DPR RI dua periode itu.
Apabila AKSI memiliki program pembangunan desa di luar lingkup Kementrans, Viva Yoga menyatakan siap mengoordinasikannya dengan kementerian terkait. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional bermula dari desa, sehingga berbagai program kementerian beririsan langsung dengan wilayah tersebut.
Meski demikian, tidak seluruh pembangunan desa bersumber dari APBN. Oleh karena itu, langkah AKSI yang aktif melakukan audiensi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementrans serta sebelumnya dengan Kementerian Desa dan PDT, dinilai sebagai strategi yang tepat.
“AKSI merupakan wadah perjuangan para kepala desa untuk memajukan wilayahnya,” ujarnya.
Viva Yoga juga mendorong AKSI untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, guna memperkuat pembangunan di kawasan transmigrasi.
