.png){kind=small}
Nalarmerdeka.com – Setiap awal Mei, jalanan di berbagai kota besar Indonesia kembali dipenuhi mahasiswa. Spanduk terbentang, tuntutan bergema, tagar trending di media sosial. Momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional selalu berhasil menggerakkan ribuan orang turun ke jalan. Namun di balik gegap gempita itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: setelah demo bubar, gerakan itu pergi ke mana?
Bagian Pertama: Ritual Tahunan yang Terasa Familiar
Demonstrasi mahasiswa di awal Mei sudah menjadi semacam ritual yang bisa diprediksi. Wajah-wajahnya hampir sama, tuntutannya hampir sama, dan responnya dari pemerintah pun hampir sama — yaitu nyaris tidak ada yang berubah secara signifikan. Ini bukan berarti demonstrasi adalah sesuatu yang salah atau tidak perlu. Tekanan kepada pemerintah adalah bagian sah dari dinamika demokrasi, dan sejarah mencatat bahwa aksi massa punya peran nyata dalam mendorong perubahan struktural.
Masalahnya bukan pada demonstrasi itu sendiri. Masalahnya ada pada apa yang tidak dikerjakan di luar demonstrasi.
Kalau kita jujur melihat peta gerakan mahasiswa hari ini, ada ketimpangan yang mencolok. Energi, sumber daya, dan perhatian publik hampir seluruhnya tertuju pada satu arah: menekan pemerintah dari atas. Sementara gerakan yang bekerja dari bawah — yang turun langsung ke masyarakat, yang membangun kesadaran di akar rumput — nyaris tidak mendapat tempat yang setara, baik dalam skala maupun dalam ruang perhatian publik.
Bagian Kedua: Yang Viral dan Yang Terlupakan
Ada sebuah ironi yang menarik untuk dicermati. Pamflet berisi tuntutan kepada pemerintah bisa disebar ribuan lembar dalam semalam dan viral di berbagai platform media sosial. Foto mahasiswa berdiri di depan barikade aparat menjadi konsumsi publik yang luas. Orasi-orasi di depan gedung DPR direkam, diunggah, dan ditonton jutaan orang.
Tapi pernahkah kita melihat hal yang sama terjadi pada sekelompok mahasiswa yang menggelar lapak buku gratis di pinggir jalan? Atau pada diskusi refleksi kecil yang digelar di sudut kampung untuk mengajak warga berpikir kritis tentang kondisi Indonesia? Atau pada pamflet ajakan membaca, berdiskusi, dan mempertanyakan yang disebar di ruang-ruang publik?
Hampir tidak pernah. Dan itu bukan karena gerakan seperti itu tidak ada. Sebagian memang ada, bahkan dilakukan bersamaan dengan aksi demonstrasi. Masalahnya adalah tidak ada yang merasa perlu meramaikanya, memviralkannya, atau menganggapnya sepenting foto di depan gedung pemerintah.
Ini bukan sekadar soal strategi komunikasi. Ini mencerminkan bagaimana gerakan mahasiswa secara kolektif mendefinisikan apa yang dianggap penting dan apa yang tidak.
Bagian Ketiga: Pelajaran dari Freire yang Belum Selesai Dibaca
Paulo Freire, filsuf pendidikan asal Brasil, dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan dan berpikir kritis adalah fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sadar dan mandiri. Bukan sekadar masyarakat yang patuh pada pemimpin baru, atau masyarakat yang bergembira karena kebijakan berganti. Tapi masyarakat yang mampu membaca realitasnya sendiri, mempertanyakannya, dan bergerak atas kesadaran yang lahir dari dalam.
Freire juga mengingatkan bahwa masyarakat yang tampak pasif atau tidak peduli bukanlah masyarakat yang secara alamiah demikian. Mereka adalah produk dari sistem yang memang tidak dirancang untuk memberdayakan. Artinya, tanggung jawab untuk membangun kesadaran itu nyata dan mendesak — dan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah yang sedang kita tuntut.
Kalau kita sepakat dengan Freire, maka konsekuensinya cukup jelas: gerakan yang hanya menekan dari atas tanpa membangun dari bawah akan berjalan pincang. Perubahan struktural yang tidak diimbangi dengan perubahan cara pandang masyarakat akan rapuh, bahkan bisa berbalik arah.
Bagian Keempat: Analogi yang Perlu Kita Renungkan
Bayangkan ada seribu orang yang setiap minggu turun ke sungai untuk membersihkan sampah. Mereka bekerja keras, konsisten, dan hasilnya nyata. Tapi di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang setiap harinya membuang sampah ke sungai yang sama.
Apakah kerja seribu orang itu sia-sia? Tidak sepenuhnya. Tapi ada yang kelewat — ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu mendatangi orang yang membuang sampah itu, berbicara kepadanya, dan mengubah cara pandangnya tentang sungai dan lingkungan.
Demonstrasi adalah pekerjaan membersihkan sungai. Tapi siapa yang mengerjakan bagian yang satunya?
Bagian Kelima: Soal Keseriusan dan Konsistensi
Ada pertanyaan yang lebih dalam di balik semua ini, dan pertanyaan itu menyentuh soal motivasi. Demonstrasi menawarkan sesuatu yang segera dan konkret: identitas sebagai pejuang, citra yang dramatis, dan kepuasan emosional dari kebersamaan di lapangan. Semua itu nyata dan tidak harus dianggap buruk.
Tapi gerakan penyadaran di akar rumput tidak menawarkan itu semua. Tidak ada kamera yang meliput. Tidak ada tagar yang trending. Tidak ada foto heroik yang bisa diunggah. Yang ada hanya percakapan panjang dengan orang-orang yang mungkin tidak langsung mengerti, di tempat-tempat yang tidak glamor, pada hari-hari yang tidak ada momentum seremonialnya.
Di situlah keseriusan sebuah gerakan diuji. Bukan di bulan Mei yang penuh sorotan. Tapi di bulan-bulan yang sepi, di sudut-sudut kota yang tidak ada yang meliput.
Demo mahasiswa di awal Mei bukan sesuatu yang perlu dihentikan. Tekanan kepada pemerintah adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat. Tapi demokrasi yang sehat juga membutuhkan masyarakat yang kritis, melek, dan sadar — dan itu tidak tumbuh sendiri.
Kalau mahasiswa benar-benar seserius itu dengan cita-cita perubahan Indonesia, maka yang perlu diviralkan bukan hanya foto di depan barisan aparat. Yang perlu disebar bukan hanya tuntutan kepada penguasa. Yang perlu diramaikan juga adalah undangan untuk berpikir, untuk membaca, untuk berdiskusi — karena bangsa yang maju tidak hanya butuh pemerintah yang baik, tapi juga masyarakat yang tidak mudah untuk ditipu.
Penulis: Muhammad Jazuli
