.png){kind=small}
 |
| Husni Kewaya Fuad / Nalar Merdeka |
Nalarmerdeka.com – Keamanan kota bukan sekadar urusan aparat. Di Pontianak, sebuah langkah kolaboratif tengah dibangun antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi digital untuk memperkuat jaring keamanan berbasis komunitas. Inisiatif ini mengajak driver ojek online sebagai mitra aktif dalam memantau situasi di lapangan, menjadikan mereka bagian dari sistem ketertiban yang bekerja dua puluh empat jam penuh.
Kolaborasi Lintas Sektor di Balik Program Sabuk Kamtibmas
Program Sabuk Kamtibmas menjadi wadah resmi bagi sinergi antara Polresta Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, serta manajemen dan perwakilan driver ojek online Gojek. Kegiatan ini dihadiri oleh Kanit Turjawali Polresta Pontianak IPTU Abdul Jalal yang mewakili Kasat Lantas, Kabid Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Heri Suwito yang mewakili Kasat Pol PP, serta perwakilan manajemen Gojek dan para driver.
IPTU Abdul Jalal menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia secara khusus menekankan pentingnya layanan Call Center 110 sebagai saluran pelaporan yang cepat dan bebas biaya bagi siapa saja yang menyaksikan gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, maupun tindak pidana lainnya. Para driver ojek online pun diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan tampil sebagai pelopor keselamatan di jalan raya.
Regulasi Posko dan Batas Fasilitas Umum
Dalam forum yang sama, Kabid Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Heri Suwito menegaskan bahwa pendirian posko di atas fasilitas umum seperti jalan dan parit tidak dibenarkan. Dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021, khususnya Pasal 19 huruf d, yang secara tegas melarang pembangunan di atas saluran atau parit karena berpotensi mengganggu fungsi umum kawasan.
Meski demikian, Heri Suwito menjelaskan bahwa pendirian posko di luar kawasan fasilitas umum tetap dimungkinkan selama memenuhi sejumlah persyaratan, meliputi aspek legalitas, kejelasan lokasi, jenis bangunan yang digunakan, serta penggunaan atribut dan pemasangan iklan yang sesuai ketentuan. Penjelasan ini menjadi panduan penting bagi para driver dalam menentukan titik kumpul yang aman secara hukum.
Driver Ojek Online sebagai Mata Masyarakat
Perwakilan manajemen Gojek, Anton, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Ia menilai bahwa mitra driver yang beroperasi sepanjang waktu memiliki posisi strategis sebagai sumber informasi awal terkait situasi keamanan di berbagai sudut kota. Oleh karena itu, para driver didorong untuk proaktif melaporkan kejadian mencurigakan, baik melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan 110.
Lebih jauh, pihak Gojek menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Polri dan pemerintah daerah dalam penataan titik kumpul atau posko driver agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan teknologi transportasi untuk tidak sekadar hadir sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai mitra sosial yang berkontribusi pada ketertiban kota.
Keamanan sebagai Tanggung Jawab Bersama
Program Sabuk Kamtibmas membawa pesan yang relevan untuk era urban saat ini: keamanan kota tidak bisa hanya disandarkan pada institusi formal. Dengan melibatkan pelaku ekonomi digital seperti ojek online, pendekatan ini memperluas jangkauan pengawasan berbasis komunitas secara organik. Di satu sisi, driver mendapat kejelasan hukum soal keberadaan posko mereka. Di sisi lain, aparat mendapat mitra yang hadir di lapangan selama dua puluh empat jam.
Sinergi semacam ini patut dijadikan model bagi kota-kota lain yang tengah mencari formula keamanan yang inklusif dan berkelanjutan. Pontianak menunjukkan bahwa menjaga ketertiban bisa dimulai dari kolaborasi sederhana yang dilandasi kepercayaan bersama.
Penulis: Husni Kewaya Fuad
Redaktur: Muhammad Jazuli
