 |
| Ilustrasi yang menggambarkan dugaan praktik mobilisasi massa dengan imbalan uang, di tengah semangat mahasiswa memperingati Sumpah Pemuda. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Sebuah acara yang dirancang untuk menampilkan persatuan mahasiswa justru memantik pertanyaan tentang keaslian pesertanya. Pada 29 Oktober 2026, Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, menjadi sorotan setelah seorang peserta berjas almamater mengaku bukan mahasiswa dan menerima bayaran. Kampus yang almamaternya dikenakan pun angkat suara.
Latar Belakang
Kamis pagi, 29 Oktober 2026, Polda Metro Jaya menggelar Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia", acara ini diikuti sekitar 100 mahasiswa dan dihadiri unsur TNI-Polri, organisasi kepemudaan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sejumlah kreator konten dan pesohor, antara lain Willie Salim, juga hadir.
Waktu penyelenggaraannya menarik. Sehari sebelumnya, 28 Oktober, mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk UI, ITB, Unpad, Undip, dan UGM, menggelar demonstrasi di Bundaran HI dengan lima tuntutan kepada pemerintah. Pada 29 Oktober yang sama, mahasiswa Universitas Trisakti juga berdemonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan dan Patung Kuda dengan membawa "Tritura". Deklarasi di Bundaran HI itu berlangsung di tengah gelombang aksi mahasiswa yang sedang berjalan.
Fakta & Data
Kejanggalan pertama muncul dari video lapangan. Sejumlah peserta berjas almamater tampak kebingungan ketika ditanya asal kampus dan jurusan. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai "Dino" dari Universitas Dian Nusantara (Undira).
Pada 30 Oktober, pria itu muncul lewat video klarifikasi yang difasilitasi organisasi kemahasiswaan Undira. Ia menyebut nama aslinya Bayu Setiadi, menegaskan bahwa ia bukan mahasiswa Undira, dan mengaku hadir atas undangan sebuah komunitas dengan imbalan bayaran. Menurut pemberitaan, jas almamater yang ia kenakan diperoleh dari pihak penyelenggara di lokasi. Ia juga meminta maaf kepada civitas akademika Undira dan berterima kasih karena diberi ruang klarifikasi tanpa intimidasi.
Kampus lain ikut terseret. Wakil Rektor II Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Adi Supriyatna, menyatakan kampusnya tidak pernah menerima undangan maupun mengirim delegasi ke acara tersebut. Pernyataan itu menanggapi foto seorang peserta perempuan yang mengenakan almamater lama UBSI di samping para pesohor. BEM Undira juga menyebut almamaternya dicatut.
Beberapa hal belum terverifikasi. Tangkapan layar dan unggahan media sosial yang beredar, termasuk soal naskah deklarasi berlogo Polda Metro Jaya yang dipamerkan sebuah akun, belum dikonfirmasi pihak berwenang. Jumlah peserta bayaran, besaran bayaran, serta siapa yang mengoordinasi pengerahan mereka belum diungkap. Dalam sumber yang kami telusuri, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya, Raffi Ahmad, maupun Willie Salim mengenai tudingan ini.
Analisis Kritis
Pertama, persoalannya bukan sekadar "dibayar". Menghadiri acara dengan honor transport atau konsumsi bukan hal asing. Yang problematik adalah identitas yang dipalsukan: seseorang mengenakan almamater kampus yang bukan miliknya dan tampil sebagai wakil mahasiswa dalam acara bertema kebangsaan. Di titik ini, pencatutan nama institusi pendidikan dan klaim representasi menjadi isu sendiri, terlepas dari siapa penyelenggaranya.
Kedua, ada ironi pesan. Acara itu mengajak pemuda melawan hoaks dan provokasi. Ketika sebagian pesertanya diragukan keasliannya, pesan antihoaks kehilangan daya yakin. Dalam komunikasi publik, kredibilitas pembawa pesan sering lebih menentukan daripada isi pesannya.
Ketiga, konteks tudingan "demo bayaran". Sejak Juni 2026 isu massa bayaran menjadi bahan perdebatan. Presiden Prabowo menyatakan tahu siapa yang membayar demo, dan Mahfud MD meminta tudingan itu disertai bukti. Imparsial menilai demo mahasiswa umumnya organik. Kasus 29 Oktober membalik arah perdebatan: dugaan massa bayaran justru dialamatkan pada sebuah acara bernuansa resmi, sementara pembuktiannya tetap bergantung pada keterangan yang bisa diverifikasi, bukan asumsi.
Keempat, soal lokasi. Polda Metro Jaya berulang kali menyatakan Bundaran HI bukan lokasi unjuk rasa. Alasan itu disampaikan antara lain pada Juni dan Agustus 2026. Deklarasi yang digelar polisi sendiri di lokasi yang sama memang bukan unjuk rasa menurut hukum, tetapi perbedaan perlakuan itu menjadi bahan kritik publik. Kritik ini sebaiknya dibaca sebagai pertanyaan konsistensi kebijakan, bukan bukti niat tertentu.
Dampak & Implikasi
Bagi kepolisian: Verifikasi peserta menjadi sorotan. Klarifikasi terbuka tentang proses pengundangan dan penunjukan peserta akan menentukan apakah polemik ini mereda atau melebar.
Bagi kampus: Penggunaan almamater tanpa hak menunjukkan celah pengelolaan atribut institusi. Undira dan UBSI sudah menyatakan sikap, dan langkah lanjutan seperti pelaporan masih terbuka.
Bagi gerakan mahasiswa: Peristiwa ini mempertegas garis antara mahasiswa yang bersuara atas nama sendiri dan massa yang dihadirkan untuk kepentingan citra. Isu ini juga dapat dipakai pihak mana pun untuk mendiskreditkan aksi mahasiswa yang sungguhan, sehingga pemisahan fakta dari spekulasi menjadi penting.
Bagi publik: Literasi verifikasi diperlukan. Satu pengakuan, setegas apa pun, belum menjelaskan skala persoalan.
Perspektif Alternatif
Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa hanya segelintir peserta yang dipersoalkan dari sekitar 100 mahasiswa, sehingga seluruh acara tidak bisa digeneralisasi sebagai "settingan". Argumen ini masuk akal: pengakuan Bayu belum membuktikan bahwa semua peserta lain palsu. Namun, pihak penyelenggara tetap punya tanggung jawab menjelaskan bagaimana peserta yang tidak terverifikasi bisa masuk dan tampil di depan kamera. Dua hal itu, ketepatan fakta dan akuntabilitas penyelenggara, sama-sama perlu dijaga.
Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesediaan anak muda berkumpul atas nama gagasan, bukan atas nama honor. Peristiwa 29 Oktober 2026 mengingatkan bahwa persatuan yang dipentaskan tanpa kejujuran identitas akan mudah runtuh oleh satu video klarifikasi. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang hadir, melainkan siapa yang benar-benar berbicara, dan atas nama siapa.
Penulis: Muhammad Jazuli
