 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan bagaimana pendidikan pada masa kolonial tidak sekadar menjadi sarana belajar, tetapi juga bagian dari strategi membentuk cara berpikir, kepatuhan, dan struktur kekuasaan yang jejaknya masih dapat dibaca hingga hari ini. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com– Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membangun ribuan sekolah di seluruh pelosok Hindia Belanda. Namanya terdengar mulia: Volksschool, atau Sekolah Rakyat. Kurikulumnya sederhana — membaca, menulis, berhitung. Tapi jangan terburu-buru menyebutnya sebagai hadiah. Di balik pendirian sekolah itu ada kalkulasi yang jauh lebih dingin dari sekadar niat baik: Belanda butuh tenaga kerja murah yang bisa membaca surat perintah dan menandatangani kontrak kerja. Itulah agendanya.
Politik Etis: Balas Budi atau Strategi Baru
Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengalaman panjang kolonialisme Belanda. Berbagai kebijakan diterapkan, sebagian besar berorientasi pada kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya. Ketika sistem Tanam Paksa menuai kecaman internasional — termasuk lewat novel Max Havelaar karya Multatuli yang mengguncang opini publik Eropa — Belanda merasa perlu mengganti citra.
Lahirlah Politik Etis pada awal 1900-an, yang dikenal dengan program Trias van Deventer: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Secara resmi, program ini disebut sebagai "hutang kehormatan" Belanda kepada rakyat Hindia Belanda. Tapi di balik tujuan mulianya, pendirian Sekolah Desa menyimpan motif lain: pemerintah kolonial membutuhkan banyak tenaga kerja terdidik yang murah. Mereka disiapkan untuk menjadi juru tulis, pegawai rendahan, dan mandor di perkebunan.
Volksschool: Sekolah yang Sengaja Dibuat Terbatas
Sekolah Rakyat didirikan oleh Belanda pada tahun 1907 pada setiap daerah yang berhasil dikuasai. Sekolah Rakyat didirikan atas swadaya masyarakat, baik dari biaya pembangunan maupun gurunya. Pendidikan ini awalnya ditempuh selama 3 tahun.
Tiga tahun — cukup untuk membaca, menulis, dan patuh. Tidak lebih. Rakyat pribumi pada umumnya hanya bisa belajar di Sekolah Rakyat yang sangat sederhana, dengan kurikulum yang menekankan kepatuhan dan keterampilan dasar. Sistem ini memperkuat kesenjangan sosial antara kaum penjajah dan rakyat Indonesia.
Sementara anak-anak Eropa dan golongan elit pribumi bisa melanjutkan ke HIS, MULO, AMS, lalu universitas di Belanda, umumnya siswa yang lulus dari Sekolah Rakyat tidak bisa langsung masuk ke jenjang selanjutnya seperti MULO yang setara SMP. Dinding pemisah itu bukan kecelakaan — ia dirancang. Sistem pendidikan berlapis itu memastikan setiap orang tetap berada di tempat yang sudah ditentukan oleh darah dan kelas sosialnya.
Diskriminasi yang Dilembagakan
Edukasi yang disediakan sangat diskriminatif berdasarkan strata sosial dan keturunan. Sekolah kelas satu hanya untuk anak-anak priyayi atau pejabat, sedangkan rakyat jelata hanya mendapatkan pendidikan dasar yang sangat minim di sekolah kelas dua. Tujuan utama edukasi ini sebenarnya adalah untuk mencetak tenaga administrasi rendahan yang murah untuk birokrasi kolonial dan perusahaan swasta.
Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berharta, dan di sekolah kelas II untuk anak-anak pribumi pada umumnya.
Jadi bahkan di dalam sistem yang sudah terbatas pun, masih ada stratifikasi. Sekolah Rakyat bukan puncak dari kemurahan hati kolonial — ia adalah lantai paling bawah dari piramida pendidikan yang memang tidak dirancang untuk bisa dipanjat.
Senjata Makan Tuan
Tapi sejarah punya ironi yang indah. Program edukasi yang awalnya dirancang untuk menciptakan tenaga kerja murah bagi Belanda, justru menjadi "senjata makan tuan" bagi pemerintah kolonial. Melalui sekolah-sekolah seperti STOVIA dan OSVIA, lahirlah golongan baru: kaum terpelajar pribumi. Mereka adalah anak-anak muda yang mendapatkan akses pendidikan Barat, mempelajari ide-ide tentang kemajuan, kesetaraan, dan nasionalisme yang sedang berkembang di Eropa.
Muncul tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mulai menyadari pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, yang pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa — lembaga pendidikan yang menanamkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan berpikir di kalangan pelajar pribumi.
Belanda ingin mendidik supaya bisa memerintah. Tapi yang terdidik justru belajar untuk melawan. Di sinilah letak paradoks terbesar kolonialisme: kekuasaan yang mau langgeng tidak bisa sepenuhnya membodohi rakyatnya, tapi kalau membiarkan mereka terlalu pintar, mereka akan mempertanyakan kekuasaan itu sendiri.
Warisan yang Belum Selesai Kita Urai
Ketika Indonesia merdeka, angka buta huruf masih 90 persen. Sekolah hanya bisa dinikmati 10 persen penduduk saja. Itulah warisan nyata dari sistem pendidikan kolonial yang selama ratusan tahun sengaja dibuat sempit. Kita mewarisi ketimpangan akses pendidikan bukan karena bangsa ini malas belajar — tapi karena sistem yang ada memang dirancang untuk tidak membiarkan semua orang belajar setara.
Pertanyaannya hari ini: sudah sejauh mana kita benar-benar meninggalkan logika kolonial itu? Ketika akses ke pendidikan berkualitas masih ditentukan oleh kode pos dan ketebalan dompet orang tua, kita perlu jujur bahwa tembok itu belum sepenuhnya runtuh — hanya berganti nama.
Kalau Belanda mendirikan sekolah untuk menciptakan rakyat yang patuh dan murah, pertanyaan yang lebih mengganggu adalah: sistem pendidikan kita hari ini sedang mencetak manusia yang seperti apa?
Penulis: Muhammad Jazuli
