 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan dilema antara idealisme, pengaruh, dan pencitraan dalam ruang politik digital, serta mengajak pembaca merefleksikan batas antara perubahan nyata dan sekadar performa di hadapan publik. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Tarian "Oke Gas!" membanjiri media sosial sebelum Pemilu 2024 ditutup. Ratusan influencer dengan jutaan pengikut ikut menari, mengunggah, dan menyebarkan. Bukan karena cinta pada gerakan itu — tapi karena ada strategi kampanye yang sangat terencana di baliknya. Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran sebesar 58 persen suara tidak bisa dipisahkan dari mesin influencer yang bekerja keras jauh sebelum hari pemilihan. Pertanyaannya bukan apakah influencer berpengaruh — itu sudah terbukti. Pertanyaannya adalah: berpengaruh untuk siapa?
Ketika Influencer Menggantikan Aktivis
Di tengah mandegnya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dalam memproduksi wacana kritis, kini muncul kelas penggerak baru yang disebut influencer. Para kaum influencer ini banyak mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh organisasi kepemudaan — atau bahkan suara kritis yang ditinggalkan oleh partai oposisi.
Fenomena ini punya dua wajah. Di satu sisi, influencer berhasil membuat politik terasa lebih relevan dan dekat bagi generasi muda yang selama ini apatis. Bahasa yang mudah dicerna, kemasan yang menghibur, dan topik yang menyentuh kehidupan nyata — itu semua adalah kelebihan yang tidak dimiliki rilis pers partai atau pidato pejabat. Di sisi lain, ketika ruang publik yang tadinya diisi aktivis ideologis kini diisi content creator berbayar, ada sesuatu yang bergeser secara diam-diam: dari perjuangan gagasan menuju pengelolaan citra.
Bayaran yang Tidak Selalu Uang
Dalam praktik kampanye digital, bayaran yang diterima influencer tak melulu soal uang, melainkan juga jabatan politik publik. Gus Miftah mendapatkan jabatan Utusan Khusus Presiden setelah menjadi bagian dari timses Prabowo-Gibran. Taufik Hidayat, mantan atlet bulu tangkis yang gencar mendukung pasangan 02 di media sosial, kemudian diangkat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.
Ini bukan tuduhan, ini adalah fakta yang bisa kita verifikasi. Dan fakta itu memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar: ketika seorang influencer berbicara tentang kebijakan pemerintah, apakah kita sedang mendengar analisis independen atau endorsement yang sudah dinegosiasikan? Batas antara dua hal itu semakin kabur — dan kabur itu menguntungkan pihak yang membayar, bukan kita yang menonton.
Hubungan Parasosial sebagai Modal Politik
Pemimpin opini memiliki lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi pengikutnya apabila dipersepsikan memiliki pandangan, nilai, dan norma yang sama dengan audiensnya. Kredibilitas yang dibuat-buat, daya tarik, dan persepsi homogenitas adalah faktor pemengaruh yang lebih kuat dari pembuktian keahlian nyata.
Inilah yang membuat influencer politik jauh lebih berbahaya — sekaligus efektif — dibanding iklan konvensional. Kita tidak merasa sedang ditonton kampanye. Kita merasa sedang mendengar pendapat teman. Hubungan parasosial — ilusi kedekatan antara pengikut dan figur media sosial — adalah celah yang dimasuki dengan sangat efisien oleh kepentingan politik. Dan kita tidak selalu sadar ketika itu terjadi.
Regulasi kampanye politik di Indonesia, seperti UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2019, belum secara spesifik mengatur peran influencer, sehingga menimbulkan tantangan normatif terkait transparansi, etika, dan akuntabilitas dalam kampanye digital. Artinya, influencer bisa berkampanye tanpa harus mengungkapkan apakah mereka dibayar, oleh siapa, dan berapa nilainya.
Yang Kritis dan Yang Berbayar, Sulit Dibedakan
Micro-influencer kerap dipersepsikan lebih autentik dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga mampu merepresentasikan suara publik dan memiliki pengaruh tersendiri dalam membentuk opini. Justru inilah yang menjadikannya instrumen kampanye yang sempurna — mereka terlihat tidak seperti kampanye.
Di Indonesia ada influencer yang benar-benar kritis dan independen. Ada juga yang berbayar tapi pintar mengemas konten seolah analisis pribadi. Dan ada yang awalnya kritis, lalu tiba-tiba berubah haluan setelah mendekati kekuasaan. Publik sering tidak tahu mana yang mana — dan ketidaktahuan itulah yang dieksploitasi.
Literasi, Bukan Benci
Solusinya bukan membenci influencer atau menutup media sosial. Solusinya adalah literasi yang lebih dalam: membiasakan diri untuk bertanya "siapa yang diuntungkan dari konten ini?", memeriksa rekam jejak si pembuat konten, dan tidak menjadikan influencer sebagai satu-satunya sumber pemahaman politik.
Masalah muncul ketika influencer mulai ditawari harta dan jabatan oleh oknum pejabat. Uang yang ditawarkan sangat besar untuk membuat opini-opini yang baik terhadap isu yang sedang hangat, dan hal ini menyebabkan polarisasi masyarakat antara yang mendukung pemerintah dan yang tidak. Polarisasi bukan produk sampingan — ia adalah tujuan.
Kalau influencer bisa menggerakkan jutaan suara tanpa harus mengungkapkan siapa yang membiayai mereka, pertanyaannya bukan siapa influencer yang harus kita percaya — tapi sistem seperti apa yang kita bangun agar kepercayaan publik tidak terus-menerus bisa dibeli?
Penulis: Muhammad Jazuli
