 |
| Ilustrasi yang menggambarkan kaburnya batas antara fakta, opini, dan informasi di tengah derasnya arus komunikasi digital. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Kita hidup di zaman ketika fakta dan opini semakin sulit dibedakan, bukan karena informasi semakin langka, melainkan karena informasi berlimpah tanpa penjaga gerbang yang jelas. Istilah "post-truth" bukan sekadar jargon media, melainkan gejala dari krisis yang jauh lebih dalam: runtuhnya otoritas yang dulu menjadi rujukan bersama tentang apa yang layak disebut kebenaran.
Latar Belakang
Istilah post-truth mencuat ke permukaan wacana publik global sekitar pertengahan dekade 2010-an, ketika Oxford Dictionaries menobatkannya sebagai word of the year pada 2016. Secara sederhana, post-truth menggambarkan kondisi ketika fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi.
Namun gejala ini sesungguhnya bukan barang baru dalam sejarah pemikiran manusia. Sejak zaman Yunani kuno, perdebatan antara kaum Sofis dan Sokrates sudah menyentuh persoalan serupa: apakah kebenaran adalah sesuatu yang objektif dan dapat ditemukan, ataukah sekadar konstruksi retorika yang bisa dimenangkan oleh siapa pun yang paling pandai berargumen. Yang membedakan era kita adalah skala dan kecepatan penyebaran klaim kebenaran tersebut, yang kini difasilitasi oleh teknologi digital.
Fakta & Data
Secara epistemologis, otoritas kebenaran dalam masyarakat modern selama ini bertumpu pada sejumlah institusi penjaga gerbang: media arus utama dengan standar verifikasi jurnalistik, lembaga akademik dengan mekanisme tinjauan sejawat (peer review), dan institusi keagamaan atau kenegaraan dengan struktur otoritas yang diakui bersama. Ketiganya berfungsi sebagai filter yang memisahkan klaim yang telah teruji dari klaim yang belum terverifikasi.
Ekosistem media sosial dan platform digital mengubah struktur ini secara fundamental. Setiap individu kini dapat memproduksi dan menyebarkan klaim kebenarannya sendiri tanpa melalui mekanisme verifikasi institusional, sementara algoritma platform cenderung memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan emosional dibandingkan akurasi faktual. Riset dalam kajian Knowledge Gap Theory (Tichenor, Donohue, dan Olien) bahkan menunjukkan bahwa derasnya arus informasi tidak serta-merta meratakan kapasitas masyarakat dalam mengevaluasi informasi tersebut — sebagian kelompok justru semakin tertinggal dalam kemampuan literasi kritis, sementara kesenjangan itu justru melebar seiring banjir informasi.
Analisis Kritis
Krisis otoritas kebenaran ini dapat dibaca dari dua sudut filosofis yang saling berkelindan.
Pertama, dari sudut epistemologi, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang berhak menentukan apa yang benar? Dalam tradisi pemikiran modern, otoritas epistemik biasanya disandarkan pada metode — metode ilmiah, metode jurnalistik, metode hermeneutika teks keagamaan. Post-truth menggerus kepercayaan terhadap metode itu sendiri, bukan hanya terhadap kesimpulan yang dihasilkannya. Ketika metode dicurigai sebagai alat kepentingan tertentu, maka setiap klaim — betapapun kokoh landasannya — berisiko direduksi menjadi "sekadar pendapat pihak lain."
Kedua, dari sudut sosiologi pengetahuan, otoritas kebenaran sesungguhnya selalu bersifat sosial, bukan murni logis. Masyarakat mempercayai sains bukan karena setiap orang memverifikasi sendiri eksperimennya, melainkan karena ada kepercayaan kolektif terhadap institusi yang menjaga proses tersebut. Ketika kepercayaan kolektif ini terkikis — baik karena skandal, polarisasi politik, maupun disinformasi yang berulang — maka runtuh pula fondasi bersama yang memungkinkan masyarakat plural untuk berdebat secara produktif, karena mereka tidak lagi berdiri di atas dasar fakta yang sama.
Yang perlu diwaspadai adalah godaan menyederhanakan persoalan ini menjadi sekadar "masyarakat kurang pintar" atau "masyarakat dibohongi." Post-truth bukan semata soal kebodohan, melainkan soal insentif: emosi dan identitas kelompok kerap menjadi penentu yang lebih kuat daripada bukti, bahkan bagi orang-orang yang secara kognitif sangat mampu memproses informasi kompleks.
Dampak & Implikasi
Bagi ruang publik, krisis otoritas kebenaran ini melahirkan fenomena "epistemic bubble" atau gelembung epistemik, ketika kelompok-kelompok masyarakat hidup dalam realitas informasi yang berbeda-beda, masing-masing dengan sumber rujukan dan standar verifikasinya sendiri. Dialog lintas kelompok menjadi semakin sulit, karena perdebatan tidak lagi soal interpretasi atas fakta yang sama, melainkan soal fakta mana yang dianggap sah untuk dipercaya.
Bagi institusi pengetahuan seperti media dan akademisi, tantangannya bukan sekadar memproduksi informasi yang benar, melainkan merebut kembali kepercayaan yang telah tererosi — sebuah pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar verifikasi fakta, karena menyangkut relasi kepercayaan jangka panjang antara institusi dan publik.
Perspektif Alternatif
Sebagian pemikir justru mengingatkan agar tidak terlalu nostalgik terhadap "era pra-post-truth" yang dianggap lebih murni. Otoritas kebenaran di masa lalu pun tidak pernah sepenuhnya netral — media arus utama dan institusi akademik memiliki sejarah panjang bias, eksklusi, dan kepentingan tersembunyi. Dari perspektif ini, yang sedang terjadi bukan semata "kerusakan" atas tatanan lama yang ideal, melainkan pergeseran kekuasaan epistemik yang, meski membawa kekacauan jangka pendek, juga membuka ruang bagi suara-suara yang sebelumnya tersingkir dari otoritas kebenaran arus utama.
Krisis otoritas kebenaran barangkali bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan satu resep tunggal, melainkan kondisi struktural yang harus terus-menerus dinegosiasikan ulang oleh setiap generasi. Tugas berpikir kritis hari ini bukan lagi sekadar mencari fakta yang benar, melainkan juga memahami mengapa otoritas yang menjaga fakta itu bisa runtuh — dan bagaimana kepercayaan kolektif terhadap kebenaran bisa dibangun kembali di atas fondasi yang lebih tahan uji.
Penulis: Muhammad Jazuli (Founder Nalarmerdeka.com)
