![]() |
| Perwakilan fraksi DPRD Kabupaten Malang berdialog langsung dengan mahasiswa di depan gerbang gedung dewan, Selasa (10/11/2026). / Foto: Massa Aksi |
Nalarmerdeka.com – Puluhan mahasiswa Kabupaten Malang menggelar aksi simbolik di depan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026) sore. Aksi bertajuk "5+1: Lima Tuntutan Satu Seruan" itu mengangkat isu nasional. Massa berangkat dari keresahan atas berbagai ketidakadilan yang mereka nilai masih terjadi di negara ini. Aksi berlangsung lancar, tertib, dan kondusif.
Aliansi tiga kampus turun ke jalan
Sekitar 60 mahasiswa ikut dalam aksi ini. Mereka tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu. Aliansi itu terdiri dari BEM Kampus Al Qolam, UMAIN, dan Ibnu Sina. Organisasi ekstra kampus PMII dari ketiga kampus tersebut juga ikut bergabung.
Massa duduk bersama di badan jalan. Jajaran Polres Malang mengawal jalannya aksi.
Lima tuntutan mahasiswa
Dalam aksi ini, massa menyuarakan lima tuntutan:
- Karhutla. Mahasiswa mendesak Presiden menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan jika memenuhi ketentuan perundang-undangan. Mereka juga meminta penguatan penanganan, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menolak pelaksanaannya karena dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif. Program ini dikhawatirkan merugikan ekonomi masyarakat desa dan UMKM lokal, sehingga perlu dievaluasi menyeluruh.
- Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa meminta evaluasi total. Cakupannya meliputi transparansi anggaran, kualitas gizi, keamanan pangan, dan distribusi. Pengawasan SPPG serta pertanggungjawaban pelaksanaan juga masuk dalam evaluasi itu.
- Kesejahteraan. Pemerintah diminta menjamin pendidikan yang adil dan terjangkau, memperluas beasiswa, dan mengevaluasi biaya pendidikan yang membebani masyarakat. Pemerintah juga diminta menstabilkan harga kebutuhan pokok, memperbaiki distribusi pangan, serta melindungi daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani.
- TNI. Mahasiswa meminta TNI dikembalikan pada fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil diminta dievaluasi. Keterlibatan militer dalam urusan sipil diminta dibatasi sesuai ketentuan hukum.
Seruan dari lapangan
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Suhadak, mengajak massa membangun Komite Perlawanan Rakyat. Tujuannya melawan penindasan dan merebut kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa aksi sore itu bersifat simbolik dan dilakukan secara damai.
"Harapan besar kami, tuntutan ini didengar dan betul-betul diperbaiki oleh pemerintah yang ada pada saat ini," ujarnya.
Dewan menerima massa
Pihak dewan menerima kedatangan massa. Mahasiswa ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga Anggota Fraksi Gerindra, Alayk Mubarrok. Hadir pula Anggota Fraksi PDI Perjuangan Zulham Akhmad Mubarrok, Ketua Fraksi NasDem Amarta Faza, dan Anggota Fraksi PKS Syaiful Rosyid.
Sebelum tuntutan ditandatangani, para wakil fraksi berdialog langsung dengan peserta aksi. Mereka menyimak penyampaian tuntutan secara terbuka.
Dalam tanggapannya, Alayk menyatakan seluruh tuntutan ditujukan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, tuntutan itu bukan kewenangan daerah. Karena itu, DPRD Kabupaten Malang akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat.
Alayk menyebut penyampaian pendapat sebagai bagian dari demokrasi yang perlu dirawat. Ia juga mengajak mahasiswa melanjutkan pembahasan lewat audiensi. Dengan begitu, aspirasi memiliki dasar pemikiran yang jelas.
Redaktur: Muhammad Jazuli
