Nalarmerdeka.com – Orang yang terancam dimakzulkan biasanya bertahan sampai akhir. Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memilih jalan lain. Ia disebut menyerahkan surat mundur kepada Presiden Prabowo, Rabu (11/11/2026). Namun di hari yang sama, Ketua MPR mengaku belum melihat suratnya. Istana pun belum mengumumkan apa pun. Sementara itu, 120 anggota DPR mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Jadi, apakah kursi wakil presiden sudah kosong, atau belum?
Dua pekan yang menentukan
Kita mulai dari urutan waktunya. Pada 2019, Direktorat Dikdasmen Kemendikbud menerbitkan surat keterangan penyetaraan SMA untuk Gibran. Surat itu kemudian menjadi syarat pencalonan di Pilpres 2024.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi HM Subhan Palal. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini sejalan dengan Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya tidak menemukan dokumen kelulusan setara SMA.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut bukti di persidangan hanya menunjukkan surat keterangan kehadiran, bukan ijazah kelulusan. Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan kontroversi Putusan MK Nomor 90. Itu penilaiannya, bukan putusan pengadilan.
Setelah putusan itu, Fraksi PAN meminta Gibran mundur. Pada Selasa pagi, 10 November, Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat mundur.
Keesokan harinya, Rabu (11/11), dua hal terjadi hampir bersamaan. Pertama, 120 anggota DPR mengajukan HMP. Kedua, kabar surat mundur mulai beredar.
Mundur yang belum final
Kabar mundur datang dari dua arah. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkannya dengan jawaban singkat, "Betul". Orang dekat Gibran juga mengatakan surat sudah diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma sore itu.
Tapi sisi institusi bicara lain. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat. "Dengar saja belum, apalagi lihat," katanya. Istana juga belum mengumumkan pengunduran diri. Prasetyo Hadi hanya membenarkan pertemuan dan niat Gibran. Ia membantah Prabowo menolak niat itu.
Gibran sendiri berbicara hati-hati. Ia menyebut Prabowo memberi banyak saran. Ia juga tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik berkepanjangan. Menurut sumber di lingkaran Gibran, surat akan diserahkan ke MPR pada 12 November sekitar pukul 10.00 WIB. Itu keterangan sumber, belum terkonfirmasi. Pada Rabu itu pula, Prabowo menghadiri HUT ke-15 NasDem tanpa didampingi Gibran.
Maka kita punya selisih. Satu pihak bilang sudah, pihak lain bilang belum. Selisih ini bukan soal kecil. Dalam urusan jabatan negara, yang menentukan adalah siapa yang menerima surat dan kapan ia dinyatakan sah.
Dua jalur, satu kursi
Ada dua jalur yang berjalan bersamaan. Jalur pertama adalah pengunduran diri. Jalur kedua adalah HMP di DPR. Keduanya menuju kursi yang sama, tapi tafsir para politisi berbeda.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR, menyebut HMP kehilangan relevansi kalau Gibran benar-benar mundur. Alasannya, objeknya hilang. Tapi Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS punya sikap lain. "Kami di DPR jalan terus untuk HMP sampai prosesnya final," katanya. Menurutnya, proses itu berlanjut sampai MPR menyatakan pengunduran diri resmi.
Rapat Paripurna DPR dijadwalkan Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB. Agendanya mengumumkan usulan HMP. Pengumuman itu belum berarti DPR memutuskan pemakzulan. Tahapannya masih harus dilalui sesuai aturan.
Satu catatan soal angka. Laporan CNN Indonesia pada 9 November menyebut 50 anggota dari enam fraksi. Laporan 11 November menyebut 120 anggota dari delapan fraksi. Kita perlu berhati-hati memakai angka mana pun sebelum ada rilis resmi.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan jalur konstitusionalnya. Pemakzulan lewat Pasal 7B UUD 1945 melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Jadi HMP baru langkah awal, bukan akhir.
Mengapa mundur terdengar lebih sunyi
Sekarang kita masuk ke tafsir. Bagian ini analisis, bukan fakta.
Bivitri menilai secara etis Gibran semestinya mundur sendiri. Menurutnya, kasusnya sudah menentukan dan ia tidak perlu menunggu ditekan. Fraksi PAN di MPR juga meminta Gibran mundur sukarela.
Kita bisa membaca satu hal dari situ. Pemakzulan berjalan di panggung terbuka, yakni DPR lalu Mahkamah Konstitusi. Mundur menghindari panggung itu. Tidak ada sidang pembuktian dan tidak ada voting. Ini jalan keluar yang lebih tenang. Tapi ini hanya salah satu tafsir. Gibran tidak pernah menyebut itu sebagai alasannya.
Alasan yang disampaikan justru berbeda. Menurut Prasetyo Hadi, Gibran menyebut perlunya menghadapi "dinamika yang berkembang". Gibran juga meminta waktu membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN. Ia menyebut Prabowo menyarankan agar tetap berjuang di PTUN. Saran lain adalah menghadirkan dokumen dari SD hingga S1 dan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.
Di sini ada kontradiksi yang menarik. Orang yang ingin membuktikan dokumennya semestinya bertahan di posisinya. Orang yang sudah menyerahkan surat mundur tidak lagi berada di posisi itu. Kita belum tahu jalan mana yang akhirnya dipilih. Karena itu, setiap kesimpulan sebaiknya menunggu pernyataan resmi.
Di lingkaran politik, jarak juga mulai tampak. The Jakarta Post mencatat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatan Sekjen PSI. Dua wakil menteri, Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari PSI. Menurut Jakarta Post, ketiganya menyatakan setia kepada Prabowo dan menjauh dari Gibran. Raja Juli sendiri menyebut alasannya satu: ingin bekerja penuh waktu.
Kalau kursi kosong, giliran MPR
Kalau pengunduran diri diterima, mekanismenya diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Pilihannya berasal dari dua calon yang diusulkan Presiden. Menurut penjelasan Khozin, Presiden dapat mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Sejarah memberi pembanding. Kumparan mencatat Mohammad Hatta satu-satunya wakil presiden yang pernah mundur. Ia menulis surat ke DPR pada 20 Juli 1956. Surat kedua menyusul pada 23 November 1956. DPR menyetujuinya pada 30 November, dan Keppres 13 Tahun 1957 terbit pada 5 Februari 1957. Prosesnya berbulan-bulan, dan sebagian fraksi sempat membujuk Hatta bertahan.
Alasan Hatta politik, bukan hukum atau etik. Kasus Gibran berangkat dari soal syarat pencalonan. Perbedaan ini penting. Kita tidak sedang melihat perpecahan dua tokoh, tetapi pertanyaan tentang keabsahan syarat sebuah jabatan.
Dari sisi regulasi, Khozin menyebut Komisi II akan memasukkan catatan dari polemik ini ke revisi UU Pemilu. Artinya, kasus ini punya potensi mengubah aturan, bukan hanya nasib satu orang.
Kita sering menunggu satu kata: resmi. Resmi mundur, resmi diterima, resmi dimakzulkan. Tapi pertanyaan yang lebih dalam datang lebih awal. Kalau syarat pencalonan baru diuji setelah pelantikan, siapa yang semestinya memeriksanya lebih dulu? Dan kalau pintu itu hanya dijaga ketika pendaftaran, apa yang membuat kita yakin kasus serupa tidak terulang?
Penulis: Muhammad Jazuli
