 |
| Ilustrasi yang menggambarkan ketimpangan antara jumlah massa aksi dan besarnya pengamanan aparat, di tengah luasnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan perubahan kebijakan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Massa utama di Tugu Tani diperkirakan sekitar 500 orang. Namun aparat menyiapkan 9.505 personel gabungan untuk mengawal 52 kegiatan masyarakat di Jakarta. Angka itu belum menjelaskan semuanya. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran lewat aksi di beberapa kota. Jakarta relatif kondusif, Yogyakarta ricuh. Kita bedah datanya pelan-pelan.
Hari Itu dalam Angka: dari Tugu Proklamasi sampai 33 Titik di Makassar
Kita mulai dari fakta lapangan. Koalisi bernama Komite Selamatkan Daulat Rakyat, atau Sadar, menggelar aksi dua sesi di Jakarta Pusat. Pukul 09.00 WIB, mereka memulai aksi simbolik di Tugu Proklamasi. Siangnya, aksi massa digelar di Tugu Tani pukul 15.00 WIB. BEM Universitas Indonesia memimpin aksi di Jakarta bersama organisasi mahasiswa lain.
Menjelang malam, massa berangsur bubar. Laporan lapangan mencatat massa mulai meninggalkan Tugu Tani sekitar pukul 18.30 sampai 18.50 WIB. Sebelum pulang, sebagian mahasiswa memunguti sampah di area aksi. Di kawasan IRTI Monas, aksi sempat diwarnai pembakaran benda. Polisi memadamkan api, lalu terjadi adu mulut singkat sebelum situasi terkendali. Hingga malam, tidak ada laporan terverifikasi tentang kerusuhan besar di dua titik utama itu.
Pengamanannya jauh lebih besar dari massa utama. Polda Metro Jaya mengerahkan 9.505 personel gabungan. Rinciannya 7.660 Polri, 1.540 TNI, 135 dari Pemda DKI, dan 170 Pamdal. Mereka mengawal 52 kegiatan masyarakat, termasuk 26 aksi demonstrasi. Jadi angka personel tidak bisa dibandingkan langsung dengan 500 peserta di satu titik. Polisi juga memperketat tiga stasiun dan tiga gerbang tol di Tangerang untuk mencegah pelajar bergerak ke Jakarta.
Aksi tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Yogyakarta, ribuan peserta mendatangi kantor DPRD DIY sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Di Makassar, polisi mencatat 33 titik aksi dengan 3.000 personel gabungan. Di Bandung, massa berjalan kaki dari Alun-Alun melewati Jalan Asia Afrika. Polanya jelas. Gerakan ini tidak bertumpu pada satu panggung.
Lima Tuntutan, Satu Keluhan Besar: Hidup Makin Mahal
Sadar membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah:
- Menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, menjamin pemulihan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab.
- Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar.
- Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
- Memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, serta memeratakan aksesnya.
Menariknya, isu yang paling ramai di media sosial justru tidak jadi sorotan. Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, tidak menampik adanya polemik ijazah Wakil Presiden Gibran dan wacana pemakzulan. Namun ia menyebut massa memilih fokus pada kesejahteraan dan biaya hidup yang makin mahal. Kita bisa membaca ini sebagai pilihan strategi: agenda yang dirasakan langsung warga lebih mudah menyatukan banyak kelompok.
Strategi serupa terlihat dari pakaian peserta. Koordinator Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, menjelaskan alasan banyak mahasiswa tidak memakai almamater. Tujuannya agar lebih inklusif dan membaur dengan masyarakat sipil. Pesannya sederhana: ini bukan hanya urusan kampus.
Di daerah, daftarnya lebih panjang. Mahasiswa UII di Yogyakarta menambahkan beberapa butir. Mereka meminta moratorium dan evaluasi program strategis nasional seperti MBG dan KDMP. Mereka juga menuntut transparansi tata kelola BBM subsidi dan perampingan kabinet. Selain itu, mereka mendesak penghentian militerisme di ranah sipil dan proses peradilan HAM untuk 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka pun meminta perbaikan pola komunikasi presiden, yang menurut mereka kerap merendahkan rakyat.
Karhutla dan OTT BNPB: Dua Kabar yang Bertemu di Jalan
Di Yogyakarta, seorang orator menyebut luka bencana Sumatra belum sembuh setahun. Lalu datang gempa NTT, dan kini karhutla. Kekecewaan itu bertambah ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
KPK mengamankan 14 orang pada 13 Oktober 2026, termasuk Sekretaris Utama BNPB. Hitungan awal menyebut uang tunai sekitar Rp1,4 miliar disita. Dugaan KPK berkaitan dengan pengadaan yang memakai Dana Siap Pakai, anggaran darurat bencana. Pada awal 2026, BNPB menerima Rp4,6 triliun dan mengajukan tambahan Rp5,6 triliun. KPK menelusuri dugaan penyimpangan sepanjang 2022 sampai 2026. Laporan lain menyebut sudah ada lima tersangka, tetapi perkembangannya masih bergerak. Kita perlu menunggu proses hukum, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Pemerintah sebenarnya punya data penindakan karhutla. Pada 16 September, Kementerian Kehutanan menyebut 46 kasus sedang diproses, terdiri atas 15 korporasi dan 31 perorangan. Menteri Kehutanan juga menyatakan 26 korporasi sudah dibekukan izin usahanya. Pada 29 September, Kemenhut melaporkan 27 subjek hukum naik ke tahap penyidikan di 10 provinsi. Lima di antaranya korporasi dan 22 perorangan.
Di sinilah jaraknya terlihat. Mahasiswa menuntut izin dicabut dan pelaku diadili. Pemerintah menempuh tangga sanksi, dari administratif sampai pidana. Dirjen Gakkum Kehutanan menyebut prinsip ultimum remedium, yaitu sanksi administratif lebih dulu. Kedua pihak sama-sama bicara penegakan hukum. Yang berbeda adalah kecepatan dan kerasnya langkah yang diharapkan.
Negara Menjawab: Ramah di Mimbar, Ketat di Gerbang
Respons resmi bernada terbuka. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang harus dijaga bersama. Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah mengapresiasi tuntutan mahasiswa dan mengimbau agar disampaikan damai. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap aspirasi diserap pemerintah pusat dan aksi berlangsung tertib. Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak yang harus difasilitasi.
Di sisi lain, ada langkah pencegahan yang lebih ketat. Polda Banten mendatangi 41 sekolah untuk mengimbau pelajar tidak turun ke jalan. Polisi Bekasi mengantisipasi pelajar yang bergerak ke Jakarta. Sejumlah kabupaten dan kota menerapkan larangan bagi siswa untuk ikut demo. Aparat menyebut langkah ini untuk mencegah pelajar terlibat.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, punya pembacaan lain. Ia menyebut ada upaya mengintimidasi dan menekan kelompok mahasiswa dan pemuda agar tidak ikut aksi. Klaim ini serius. Namun dalam laporan yang kami telusuri, belum ada konfirmasi independen atas bentuk dan skala tekanan itu. Kita juga belum menemukan bantahan rinci dari aparat.
Kita perlu adil melihat dua sisi. Pernyataan terbuka dan langkah pencegahan bisa berjalan bersamaan. Yang penting, publik bisa memeriksa keduanya. Di Yogyakarta, aksi awalnya kondusif lalu ricuh pada sore hingga malam. Polisi mengamankan sejumlah orang, dan sejumlah orang terluka. Jumlah pastinya belum dirilis. Beberapa hari sebelumnya, demo karhutla di depan Mapolda Sumsel juga ricuh. Enam orang menjadi korban penganiayaan: dua jurnalis, tiga mahasiswa, dan satu polisi.
Setelah 20 Oktober: Ujian Sesungguhnya Ada di Depan
Perwakilan massa menyampaikan rencana aksi nasional lanjutan pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Rinciannya belum pasti. Lokasi, jumlah peserta, dan teknis pelaksanaan masih menunggu pengumuman penyelenggara.
Soal dukungan publik, kita perlu berhati-hati membaca angka. Komite Sadar memaparkan survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua. Hasilnya, 78,8 persen menilai pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinetnya gagal. Ini survei yang dihimpun koalisi pengaksi, sehingga metodenya perlu diuji. Sementara itu, Poltracking mencatat kepuasan terhadap Prabowo-Gibran stagnan di 55,3 persen. Dua angka ini tidak harus dibaca bertentangan. Keduanya mengukur hal berbeda, dengan metode berbeda.
Ada empat hal yang belum kita ketahui. Pertama, jumlah total peserta di seluruh kota. Kedua, jumlah korban luka dan orang yang diamankan di Yogyakarta. Ketiga, apakah pemerintah akan menjawab lima tuntutan dengan kebijakan konkret. Keempat, bagaimana aksi 28 Oktober akan berjalan.
Dari data yang ada, satu hal bisa kita simpulkan dengan hati-hati. Aksi 20 Oktober 2026 bukan sekadar peringatan dua tahun. Ia mempertemukan isu lingkungan, anggaran bencana, kebebasan sipil, dan biaya hidup dalam satu rangkaian. Apakah rangkaian itu akan menjadi gerakan berkelanjutan, atau berhenti sebagai agenda tahunan, bergantung pada jawaban yang datang setelahnya.
Pemerintah sudah mengapresiasi tuntutan itu. Mahasiswa sudah menyampaikannya. Tinggal kita bertanya, apa ukuran bahwa aspirasi benar-benar didengar? Apakah cukup dengan pernyataan yang sopan, atau kita menunggu keputusan yang bisa diperiksa publik, seperti status bencana, pencabutan izin, dan transparansi dana bencana? Dan jika 28 Oktober tiba tanpa jawaban konkret, apa yang akan kita lakukan sebagai warga? Menurutmu, tuntutan mana yang paling mendesak dijawab lebih dulu?
Penulis: Muhammad Jazuli
