Dipa Nusantara Aidit, tokoh politik PKI, dalam potret formal. / Foto: Wikimedia Commons / Koleksi Arsip Sejarah Indonesia

Nama Dipa Nusantara Aidit kerap hadir dalam ingatan kolektif bangsa sebagai sosok yang gelap dan menakutkan. Ia disebut tanpa banyak penjelasan, dihadirkan lebih sebagai simbol ketakutan ketimbang manusia dengan sejarah dan gagasan. Dalam narasi resmi Orde Baru, Aidit adalah tokoh antagonis utama tragedi 1965. Namun sejarah, sebagaimana kehidupan, jarang sesederhana hitam dan putih. Membicarakan Aidit hingga hari ini masih memicu kecurigaan. Padahal, sejarah yang sehat justru tumbuh dari keberanian untuk membuka kembali simpul-simpul yang lama dikunci. Aidit bukan sekadar nama dalam daftar hitam ideologi, melainkan figur politik yang pernah memainkan peran penting dalam arah republik.

Dari Belitung ke Pusat Panggung Politik

Aidit lahir di Belitung pada 1923, jauh dari pusat kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Ia tumbuh sebagai anak muda dengan kecerdasan menonjol dan ketertarikan besar pada bacaan serta diskusi politik. Di usia yang relatif muda, Aidit telah terjun ke dunia pergerakan dan menunjukkan bakat organisasi yang kuat. Pasca kegagalan PKI dalam peristiwa Madiun 1948, partai tersebut nyaris runtuh. Namun justru dari situ Aidit muncul sebagai figur sentral. Pada usia 27 tahun, ia memimpin restrukturisasi PKI dengan pendekatan yang berbeda: disiplin organisasi, kerja massa, dan strategi politik legal. Langkah ini menjadikannya salah satu pemimpin partai termuda dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia.

PKI sebagai Partai Massa dan Strategi Legal

Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI menjelma menjadi partai massa terbesar di luar negara-negara sosialis. Strateginya bukan pemberontakan bersenjata, melainkan penguatan basis melalui organisasi buruh, tani, pemuda, dan perempuan. Aidit membaca bahwa ketimpangan ekonomi, konflik agraria, dan kemiskinan struktural adalah lahan subur bagi konsolidasi politik kiri. Marxisme, bagi Aidit, tidak diposisikan sebagai dogma kaku, melainkan sebagai alat analisis sosial. Ia berupaya “mengindonesiakan” komunisme agar sesuai dengan konteks nasional. Namun, keberhasilan ini sekaligus menumbuhkan kecemasan di kalangan elite militer dan kelompok konservatif yang melihat PKI sebagai ancaman laten.

Aidit dan Soekarno: Simbiosis Kekuasaan

Relasi Aidit dengan Presiden Soekarno menjadi poros penting perjalanan politiknya. Keduanya dipertemukan oleh kepentingan anti-imperialisme dan kritik terhadap dominasi Barat. Konsep Nasakom memberi ruang legal bagi PKI untuk tumbuh dalam sistem negara, sekaligus menjadikan Aidit aktor penting dalam percaturan politik nasional. Aidit melihat Soekarno sebagai pelindung politik, sementara Soekarno memanfaatkan PKI sebagai penyeimbang kekuatan militer. Namun simbiosis ini rapuh. Ketika konflik elite mengeras, posisi Aidit berada di titik paling rawan: dekat dengan kekuasaan, tetapi tanpa alat koersif untuk melindungi diri.

1965 dan Simpul Sejarah yang Terputus

Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik yang memutus seluruh jalan politik Aidit. Hingga kini, peristiwa tersebut masih menyisakan perdebatan panjang tentang aktor, skenario, dan tanggung jawab. Namun satu hal jelas: setelah peristiwa itu, Aidit tidak pernah diberi ruang untuk menjelaskan posisinya. Ia ditangkap dan dieksekusi tanpa proses hukum. Negara kemudian membangun narasi tunggal yang menempatkan Aidit sebagai dalang absolut, sekaligus pembenar bagi pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh komunis. Dalam waktu singkat, Aidit berubah dari tokoh politik menjadi simbol kejahatan negara.

Aidit dalam Narasi Orde Baru

Selama lebih dari tiga dekade, Orde Baru mengunci ingatan publik tentang Aidit. Buku pelajaran, film propaganda, dan wacana resmi negara menampilkan versi sejarah yang seragam. Aidit dilucuti dari kompleksitasnya sebagai manusia, intelektual, dan aktor politik. Sejarah tidak lagi menjadi ruang dialog, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Ketakutan diwariskan lintas generasi, menjadikan nama Aidit tabu bahkan setelah rezim berganti.

Membaca Aidit di Era Reformasi

Pasca-Reformasi, ruang diskusi mulai terbuka, meski belum sepenuhnya bebas. Membaca Aidit secara kritis sering disalahartikan sebagai pembenaran ideologi. Padahal, memahami tidak sama dengan membenarkan. Aidit bukan hanya korban, juga bukan semata pelaku tunggal. Ia adalah produk zamannya—seorang aktor politik yang membuat pilihan, mengambil risiko, dan kalah dalam pertarungan kekuasaan yang brutal. Menghapusnya dari sejarah justru mempersempit pemahaman kita tentang demokrasi, otoritarianisme, dan kekerasan negara.

Sejarah sebagai Ruang Keberanian

Membaca kembali D.N. Aidit hari ini bukan untuk menghidupkan konflik lama, melainkan untuk belajar dari masa lalu. Bahwa ideologi yang bertemu kekuasaan tanpa kontrol dapat berujung tragedi. Bahwa negara yang menutup sejarah dengan ketakutan hanya mewariskan trauma yang tak pernah selesai. Dan bahwa keberanian menghadapi masa lalu—segelap apa pun—adalah syarat penting bagi masyarakat yang ingin benar-benar merdeka secara berpikir.

Penulis: Muhammad Jazuli