Muhammad Mahbub: CEO. Bidang Gerakan dan Jaringan PMII komisariat Al-Qolam Malang

Momentum Sekolah Islam Gender (SIG) seringkali menjadi suatu perkenalan pertama bagi banyak kader dengan istilah "Feminisme". Sering juga istilah ini disandingkan dengan stigma: dianggap produk Barat, liberal, dan jauh dari nilai agama. Padahal, jika kita melihat kembali pada sejarahnya dan menarik benang merahnya ke dalam tubuh Pergerakan, kita akan menemukan satu istilah yang sama dan yang sering kita perbincangkan di perkopian aktivis, yaitu: perlawanan terhadap ketidakadilan.

Sebagai kader PMII, bagaimana seharusnya kita memposisikan sejarah panjang perjuangan perempuan ini?

Bukan Sekadar soal sejarahnya yang mempunyai tiga (3) gelombang, meskipun secara akademis, kita diajarkan tentang gelombang feminisme. Mulai dari First Wave pada abad ke-19 yang berfokus pada perjuangan hak pilih (hak suara) perempuan dalam ranah politik yang kemudian pengikutnya di sebut dengan (suffragisme/suffragette). Dan selanjutnya Second Wave (1960–1980-an), yang mana perjuangan feminisme mulai meluas ke ranah domestik dan ketimpangan gender yang marak terjadi pada tahun tersebut, mereka menegaskan bahwa pengalaman pribadi perempuan baik itu tubuh, keluarga, dan kerja domestik, merupakan persoalan struktural belaka. Sementara itu, Third Wave (1990-an) hadir dengan Fokus utama interseksionalitas, yaitu kesadaran bahwa pengalaman perempuan tidak hanya dibentuk oleh gender saja melainkan juga oleh persinggungan dengan ras, kelas, etnis, budaya, agama, seksualitas, dan identitas lainnya. 

Namun, bagi kader Pergerakan, menghafal tahun dan tokoh Barat saja tidak cukup. Kita perlu melihat spirit di baliknya. Ketika Mary Wollstonecraft (1759–1797) atau Simone de Beauvoir (1908–1986) menulis, dalam tulisannya mereka tidak mendeskriminasi laki-laki. Mereka sedang melawan sistem patriarki yang membuat perempuan di jadikan sebagai second choise, second sex setelah laki-laki.

Di sinilah titik temunya bahwa feminisme, pada akar sejarahnya, adalah gerakan memanusiakan manusia.

Saya kira kita tidak perlu jauh-jauh berkiblat ke Barat jika hanya ingin mencari validasi kesetaraan. Di negara kita sendiri, Indonesia, R.A. Kartini (1899–1904

Surat-suratnya kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang dan Dewi Sartika pendiri Sekolah Istri di Bandung pada 1904, (sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia) sudah menyuarakan ini jauh sebelum feminisme menjadi tren viral. Di sejarah Islam, kita melihat Sayyidah Khadijah sebagai perempuan berdaya secara ekonomi, dan Sayyidah Aisyah sebagai rujukan intelektual (perawi hadis) bagi ribuan laki-laki.

Benang merahnya jelas, Sejarah membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas sebagai Khalifah fil Ardh (pemimpin di muka bumi) yang setara dengan laki-laki. Ketimpangan yang terjadi bukanlah perintah Tuhan atau Takdir, melainkan konstruksi sosial dan budaya yang diwariskan dan dianggap benar selama berabad-abad.

Lantas, apakah PMII perlu menjadi feminis? Jawabannya ada pada Nilai Dasar Pergerakan (NDP) kita sendiri.

Dalam kerangka Tauhid, kita meyakini bahwa hanya Allah SWT yang Maha Esa. Selain Allah, semuanya setara, yang membedakan hanyalah ke-Taqwaan. Tidak boleh ada satu manusia pun (laki-laki) yang menuhankan dirinya atas manusia lain (perempuan).

Jika feminisme adalah alat analisis untuk membongkar penindasan, maka ia selaras dengan prinsip Al-Adl (Keadilan) dan Al-Musawah (Kesetaraan). Kita tidak menelan mentah-mentah feminisme liberal yang menabrak syariat, tetapi kita mengambil apinya, yaitu, semangat pembebasan dari belenggu ketidakadilan struktural.

Kemudian pertanyaannya adalah, Sudahkah Kopri (Korps PMII Putri) diberikan ruang setara dalam dialektika gagasan, atau hanya diposisikan sebagai pelengkap administrasi dan seksi konsumsi?

Sejarah perjuangan perempuan mengajarkan kita bahwa hak tidak pernah diberi cuma-cuma, melainkan harus direbut lewat kapasitas dan intelektualitas.

Penulis: Muhammad Mahbub (CEO. Bidang Gerakan dan Jaringan PMII Komisariat Al-Qolam Malang)