 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan kekecewaan generasi muda terhadap dinamika politik yang dianggap semakin jauh dari aspirasi publik. Sikap "terserah" divisualisasikan bukan sebagai bentuk ketidakpedulian, melainkan ekspresi dari hilangnya kepercayaan akibat janji, kepentingan, dan pertunjukan politik yang terus berulang. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com - Survei Indikator Politik Indonesia mencatat angka yang tidak bisa diabaikan begitu saja: sebanyak 64,7% anak muda yang menjadi responden menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali/tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Dan data terbaru dari Kawula17 kuartal pertama 2026 menunjukkan bahwa skor penilaian umum anak muda terhadap pemerintah berada di angka 5,4 dari skala 10, turun dari 5,7 pada kuartal IV 2025. Dua pertiga anak muda merasa tidak diwakili. Lebih dari separuhnya memberi nilai merah untuk pemerintahan yang ada. Bisa saja kita sebut ini apatis. Tapi mungkin itu bukan kata yang tepat.
Bukan Tidak Peduli, Tapi Tidak Percaya
Ada perbedaan penting yang sering dilewatkan dalam diskusi tentang anak muda dan politik: perbedaan antara apatis dan kecewa. Generasi muda tetap peduli terhadap isu publik, tetapi tidak sepenuhnya percaya pada model politik lama. Mereka sedang mencari cara baru untuk terlibat, sekaligus mendefinisikan ulang makna partisipasi politik itu sendiri.
Ini bukan generasi yang tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka yang memenuhi jalanan pada demonstrasi Agustus 2025, yang menggalang kampanye Save Raja Ampat dan All Eyes on Papua di media sosial — itu adalah anak muda yang sangat peduli. Yang mereka tolak bukan politik sebagai gagasan, melainkan partai politik sebagai institusi yang sudah lama tidak membuktikan diri layak dipercaya.
Apa yang Membuat Kepercayaan Itu Runtuh
Survei IDN Research Institute tahun 2025 menemukan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia tidak mempercayai lembaga politik formal seperti partai dan DPR, karena dianggap sarat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta janji politik yang sering diingkari.
Dan itu bukan persepsi yang lahir dari kemalasan berpikir. Itu adalah kesimpulan dari pengamatan bertahun-tahun: melihat kasus korupsi datang silih berganti tanpa henti, melihat undang-undang yang kontroversial disahkan diam-diam di tengah malam, melihat politisi yang sebelum pemilu berjanji tentang rakyat lalu setelah terpilih sibuk dengan kepentingannya sendiri. Persepsi negatif itu tidak dapat terhindarkan karena dunia politik selalu menggambarkan hal negatif, seperti perilaku tidak etis, penyelewengan kekuasaan, intrik politik, kekerasan, dan merebaknya kasus korupsi yang melanda para politisi.
Ditambah lagi dimensi yang lebih personal: ketika ruang politik dipenuhi oleh orang-orang berkuasa dengan wajah-wajah yang dikenal karena dinastinya, tentu saja hal ini membuat generasi muda merasa tidak punya tempat untuk bersuara. Ketika kursi-kursi di partai dan di pemerintahan terus berputar di antara nama-nama yang sama dan keluarga-keluarga yang sama, pesan yang diterima anak muda sangat jelas: ini bukan ruang untukmu.
Yang Paling Mengkhawatirkan: Hanya 1,1 Persen
Survei CSIS mengungkapkan, minat anak muda untuk ikut dalam partai politik sangat rendah. Hanya 1,1% anak muda yang saat ini bergabung dengan partai politik. Di sisi lain, prosentase anak muda yang ikut dalam organisasi kepemudaan cukup besar, yakni 21,6%.
Angka 1,1 persen itu bukan sekadar statistik tentang keanggotaan partai. Ia adalah tanda bahaya tentang regenerasi demokrasi. Partai politik adalah salah satu institusi paling sentral dalam sistem demokrasi — tempat gagasan diuji, kebijakan dirumuskan, dan pemimpin dikaderisasi. Kalau anak muda tidak mau masuk ke sana, bukan berarti mereka bodoh atau malas. Bisa jadi mereka melihat bahwa masuk ke dalam sistem yang ada hanya akan mengubah mereka menjadi bagian dari masalah.
Antara Aktivisme Digital dan Perubahan Nyata
Anak muda hari ini lebih memilih mengekspresikan pandangan politiknya lewat media sosial, komunitas independen, dan aktivisme berbasis isu — ketimbang bergabung dengan partai dan bersabar di antrian kaderisasi yang panjang dan tidak transparan. Ini bukan pelarian, ini adalah adaptasi rasional terhadap situasi yang ada.
Tapi ada risikonya. Aktivisme digital bisa sangat efektif dalam membangun kesadaran dan tekanan publik. Ia kurang efektif dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang berkelanjutan — karena pada akhirnya, kebijakan dibuat di ruang-ruang yang masih dikuasai oleh mereka yang mau masuk dan bertahan dalam sistem politik formal. Anak muda telah memanfaatkan berbagai kanal aspirasi, dari demonstrasi jalanan hingga kampanye media sosial, namun belum mendapat respons memadai dari pemerintah maupun partai politik.
Di sinilah lingkaran setan itu terbentuk: anak muda tidak mau masuk partai karena tidak percaya pada sistem, tapi karena tidak masuk, sistem tidak berubah, dan kepercayaan terus tergerus.
Siapa yang Harus Bergerak Lebih Dulu
Menyuruh anak muda untuk "tetap terlibat" dan "memperbaiki dari dalam" tanpa menawarkan reformasi nyata dari institusi yang ada adalah nasihat yang nyaman untuk diberikan tapi sulit untuk diikuti. Yang lebih mendesak adalah menyesuaikan ruang politik dengan perkembangan zaman. Partai politik perlu menjadi lebih terbuka, relevan, dan inklusif — tidak hanya menjadikan anak muda sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor dalam pengambilan keputusan.
Itu bukan sekadar soal merekrut wajah-wajah muda sebagai duta partai. Itu soal membuka akses nyata ke proses pengambilan keputusan — soal memastikan bahwa anak muda yang masuk partai punya peluang nyata untuk naik berdasarkan gagasan dan kerja, bukan berdasarkan koneksi dan keturunan.
Kalau 64,7% anak muda merasa tidak diwakili oleh partai politik yang ada, pertanyaannya bukan lagi "kenapa anak muda tidak mau ikut partai?" — tapi "partai politik seperti apa yang layak mendapat kepercayaan generasi yang paling kritis dan paling terhubung dalam sejarah Indonesia ini?"
Referensi:
- Kawula17 / JakartaSatu, "Survei Kawula17: Anak Muda Cabut Kepercayaan dari Pemerintah Prabowo" (Juni 2026)
- Media Indonesia, "Mencegah Generasi Apolitis" (2021)
- Semut Api Media, "Generasi Muda dan Politik: Apatisme atau Transformasi Partisipasi?" (April 2026)
- Jurnal Riwayat USK, "Tinjauan Psikologi Politik Generasi Muda" (2025)
- Survei CSIS tentang partisipasi politik anak muda Indonesia (2022)
