 |
| Ilustrasi yang menggambarkan dilema rokok ilegal: di satu sisi merugikan penerimaan negara, di sisi lain menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat kecil. |
Nalarmerdeka.com – Rokok ilegal selalu digambarkan sebagai penjahat ekonomi yang merugikan negara puluhan triliun rupiah setiap tahun. Tapi coba tanya warga yang tinggal di sekitar pabriknya. Sebagian dari mereka justru merasa terbantu, entah karena dapat pekerjaan atau bisa membeli rokok dengan harga jauh lebih murah. Dua realitas ini sama-sama benar, dan justru di situlah letak dilemanya. Kita coba bedah dari kedua sisi.
Kerugian Negara yang Nyata di Atas Kertas
Secara makro, dampak rokok ilegal terhadap negara memang sulit dibantah. Riset Indodata Research Center memperkirakan kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp97,81 triliun, dengan rokok polos tanpa pita cukai sebagai penyumbang terbesar. Uang sebesar itu semestinya masuk ke kas negara lewat cukai, lalu dipakai membiayai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Ketika rokok ilegal beredar bebas, negara kehilangan sumber pendapatan sekaligus kehilangan kendali atas peredaran produk tembakau di pasar.
Risiko Kesehatan yang Sering Terlewat
Bahaya rokok ilegal bukan cuma soal pajak yang hilang. Produk tanpa pengawasan resmi ini juga lolos dari standar kandungan dan kualitas yang biasanya diatur ketat untuk rokok legal. Konsumen tidak punya jaminan apa pun soal kadar tar, nikotin, atau bahan campuran di dalamnya. Harga murah yang jadi daya tarik utama rokok ilegal, secara tidak langsung, justru mempermudah akses rokok ke kalangan usia muda dan kelompok berpenghasilan rendah, sebuah kelompok yang sebenarnya paling rentan terhadap dampak kesehatan jangka panjang.
Sisi Ekonomi Mikro yang Sering Diabaikan
Namun cerita ini tidak berhenti di angka kerugian negara. Di lapangan, pabrik rokok ilegal kerap berdiri di kantong-kantong ekonomi lemah, termasuk sejumlah wilayah di Madura. Pemberitaan lokal bahkan mencatat suara warga yang meminta persoalan rokok ilegal tidak dilihat semata dari sisi penegakan hukum, karena keberadaan pabrik itu turut membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Bagi keluarga yang bergantung pada upah harian dari pabrik itu, rokok ilegal bukan sekadar isu penerimaan negara, melainkan urusan dapur yang mengepul setiap hari.
Harga jual yang jauh lebih murah dibanding rokok legal juga jadi alasan praktis di tingkat konsumen. Bagi sebagian perokok dengan daya beli terbatas, selisih harga itu terasa signifikan setiap kali membeli sebungkus rokok. Secara tidak langsung, keberadaan rokok ilegal seolah menjadi jaring pengaman ekonomi kecil-kecilan di tengah tingginya harga rokok legal akibat kenaikan tarif cukai.
Kenapa Dilema Ini Sulit Diputus Begitu Saja
Persoalan ini jadi rumit karena kedua sisi sama-sama punya alasan kuat. Pemerintah butuh cukai tinggi untuk menekan konsumsi rokok demi alasan kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga penerimaan negara. Tapi kenaikan cukai yang agresif juga mendorong disparitas harga makin lebar, membuat rokok ilegal semakin menarik secara ekonomi baik bagi produsen kecil maupun konsumen. Selama disparitas ini tidak dijembatani, penindakan hukum saja hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya sampai ke akar.
Bantuan Ekonomi yang Rapuh dan Berisiko
Kita perlu jujur soal satu hal penting di sini. Manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar pabrik rokok ilegal sifatnya rapuh dan berisiko tinggi. Pekerjaan itu tidak punya jaminan hukum, bisa hilang kapan saja saat ada penindakan, dan tidak diiringi perlindungan ketenagakerjaan yang layak. Bantuan ekonomi jangka pendek ini juga berjalan seiring dengan ongkos sosial jangka panjang, mulai dari hilangnya penerimaan negara sampai risiko kesehatan warga yang mengonsumsi produk tanpa standar itu.
Mencari Jalan Tengah yang Lebih Realistis
Alih-alih terjebak memilih salah satu sisi, persoalan ini sebenarnya menuntut solusi struktural. Kebijakan cukai yang lebih proporsional, insentif bagi pelaku usaha kecil untuk beralih ke jalur legal, dan penciptaan lapangan kerja alternatif di kantong-kantong ekonomi lemah, bisa jadi langkah yang lebih berkelanjutan dibanding sekadar razia berulang tanpa akar masalah tersentuh.
Jadi, apakah rokok ilegal pantas dianggap penyelamat ekonomi warga kecil, atau justru solusi semu yang menutupi masalah kebijakan yang lebih besar? Kalau negara bisa menyediakan alternatif ekonomi yang lebih layak dan legal, apakah warga masih akan memilih bertahan di jalur ilegal ini? Menurutmu, di mana sebenarnya letak tanggung jawab utamanya?
Catatan redaksi: Artikel ini bertujuan edukatif dan tidak bermaksud membenarkan peredaran rokok ilegal. Manfaat ekonomi yang disebutkan bersifat kontekstual di lapangan dan tidak mengubah status hukumnya sebagai pelanggaran terhadap regulasi cukai.
Penulis: Muhammad Jazuli (Founder Nalarmerdeka.com)
