Scroll untuk melanjutkan membaca

Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?

Ilustrasi lulusan merenungkan masa depan kerja.
Ilustrasi editorial yang merefleksikan perubahan makna gelar sarjana di tengah dunia kerja yang semakin kompetitif, serta pentingnya keterampilan, daya adaptasi, dan pembelajaran sepanjang hayat. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli

Nalarmerdeka.com – Empat tahun. Kadang lima. Kadang lebih — karena skripsi yang berlarut, dosen pembimbing yang susah ditemui, atau karena kamu harus sambil kerja paruh waktu untuk membayar biaya hidup. Setelah semua itu, kamu berdiri di atas panggung wisuda dengan toga dan senyum yang susah payah dipertahankan untuk foto, lalu pulang ke rumah dan mulai mengirim CV ke puluhan perusahaan. Satu bulan berlalu. Tiga bulan. Enam bulan. Beberapa ada yang memanggil interview — tapi sebagian besar bahkan tidak membalas. Dan di media sosial, kamu melihat teman-teman yang tampak sudah settled: ada yang langsung dapat kerja korporat, ada yang buka bisnis, ada yang melanjutkan S2. Sementara kamu masih menunggu. Dan pertanyaan yang paling melelahkan bukan dari orang lain — tapi dari dirimu sendiri: ada yang salah dengan aku?

Tidak. Tapi ada yang salah dengan sistemnya. Dan kita sudah terlalu lama tidak membicarakannya dengan cukup jujur.

Angka yang Tidak Bisa Dibaca Sambil Lalu

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbaru Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2025 mencatat bahwa pengangguran dari lulusan Diploma IV, S1, S2, hingga S3 terus bertambah sejak 2022. Puncaknya terjadi pada Februari 2025 dengan jumlah lebih dari satu juta penganggur, tepatnya 1.010.652 orang. Ini menjadi angka tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Satu juta lebih sarjana yang menganggur. Dalam satu titik pengukuran. Itu bukan angka yang bisa ditutup dengan narasi "kamu harus lebih gigih" atau "generasi muda sekarang terlalu pilih-pilih kerja." Dari total 7,28 juta pengangguran nasional, 13,89 persen berasal dari lulusan pendidikan tinggi — naik dari tahun sebelumnya 12,2 persen. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan sebesar 14,6 persen, menjadikan kelompok lulusan sarjana sebagai kelompok dengan pertumbuhan pengangguran tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya.

Yang perlu digarisbawahi: pengangguran di kelompok lulusan SMA turun. Lulusan SMK turun. Yang naik justru lulusan perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi pendidikanmu, semakin besar kemungkinanmu menganggur — bukan sebaliknya. Kalau itu tidak cukup untuk membuat kita mempertanyakan sesuatu yang sangat mendasar tentang sistem ini, apa lagi yang perlu terjadi?

"Jebakan Pengalaman": Lingkaran Setan yang Sangat Nyata

Ribuan lulusan baru kini terjebak dalam situasi dilematis yang dikenal sebagai "The Experience Trap" atau Jebakan Pengalaman — situasi di mana mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena butuh pengalaman, namun tidak bisa mendapatkan pengalaman karena tidak ada yang mau mempekerjakan mereka.

Ini adalah salah satu absurditas paling menyakitkan dari pasar kerja Indonesia saat ini. Lowongan kerja "entry level" — yang secara definisi seharusnya terbuka bagi yang baru lulus — mencantumkan syarat "minimal 2 tahun pengalaman kerja." Bagaimana fresh graduate bisa punya dua tahun pengalaman kerja kalau baru saja lulus? Dan bagaimana ia bisa mendapat pengalaman kalau tidak ada yang mau memberinya kesempatan?

Jawabannya yang paling sering: magang. Tapi seperti yang sudah pernah kita bahas, magang di Indonesia masih sangat tidak terstandardisasi — kompensasinya sering tidak layak, tugas yang diberikan sering jauh dari yang dideskripsikan, dan pengalaman yang diperoleh tidak selalu relevan dengan pekerjaan yang kemudian diincar. Magang menjadi syarat masuk pasar kerja, tapi magang itu sendiri tidak selalu mengantarkan ke mana yang dijanjikan.

Bukan Kamu yang Kurang Keras — Sistemnya yang Tidak Berjalan

Ada narasi yang sangat nyaman bagi semua orang kecuali korbannya: bahwa pengangguran sarjana adalah masalah karakter. Mereka terlalu pemilih. Terlalu manja. Tidak mau kerja kasar. Tidak punya soft skills. Kurang networking.

Narasi itu tidak sepenuhnya salah — ada lulusan yang memang perlu mengembangkan keterampilan tertentu. Tapi ketika angkanya satu juta lebih dan terus naik, ini sudah bukan persoalan individu. Ini adalah persoalan struktural.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi cenderung memicu kenaikan pengangguran yang lebih tajam di kalangan pekerja dengan pendidikan menengah dan tinggi dibandingkan yang berpendidikan rendah. Kelompok ini juga cenderung kurang fleksibel dalam mendapatkan kembali pekerjaan setelah mengalami PHK.

Ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen di kuartal pertama 2025 — lebih lambat dari tahun sebelumnya. Ketika ekonomi melambat, sektor formal yang paling banyak menyerap sarjana adalah yang pertama kali mengerem rekrutmen. Sementara sektor informal yang tumbuh lebih cepat sering tidak membutuhkan ijazah sarjana, atau membayar jauh di bawah ekspektasi yang wajar setelah empat tahun kuliah.

Bahkan di level fundamental seperti Matematika dan Bahasa Inggris, calon tenaga kerja kita sudah tertinggal. Ketika mereka lulus kuliah, ketertinggalan ini bermanifestasi menjadi ketidakmampuan bersaing di pasar kerja global yang menuntut standar tinggi.

Ini bukan kritik terhadap mahasiswanya — ini adalah cerminan dari sistem pendidikan tinggi yang selama ini lebih fokus pada jumlah lulusan daripada kualitas kompetensi yang dihasilkan. Kampus bisa bangga dengan angka kelulusan yang tinggi sementara angka penempatan kerja alumni-nya diabaikan.

Ivan Illich dan Ilusi Ijazah

Ivan Illich, filsuf Austria-Amerika yang menulis Deschooling Society (1971), membuat argumen yang pada masanya sangat radikal dan yang hari ini terasa semakin relevan: bahwa institusi pendidikan telah mengubah belajar menjadi komoditas, dan ijazah menjadi mata uang sosial yang tidak selalu mencerminkan kompetensi nyata.

Dalam pandangan Illich, sekolah dan universitas tidak mendidik dalam arti sebenarnya — mereka mensertifikasi. Mereka memberikan cap bahwa seseorang telah melewati proses tertentu, dan cap itu kemudian diterima oleh pasar kerja sebagai proxy untuk kemampuan. Masalah muncul ketika proses yang menghasilkan cap itu tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa pemegangnya benar-benar punya kemampuan yang dijanjikan cap tersebut.

Apakah empat tahun kuliah di Indonesia benar-benar menghasilkan lulusan yang siap bekerja? Bukan pertanyaan yang nyaman — tapi sangat perlu dijawab. Kalau jawabannya "tidak selalu", maka yang bermasalah bukan mahasiswanya yang tidak cukup serius belajar. Yang bermasalah adalah desain sistemnya yang tidak cukup serius menghubungkan proses pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Hari Ini

"Mesti ada revolusi sistem pendidikan tinggi yang memastikan lulusannya mampu bersaing termasuk secara global dan kemampuan negara menyiapkan industri serta mempercepat FDI. Karena jika tidak, ini bahan bakar negatif untuk perubahan sosial yang tidak terencana," tegas Mardani.

"Revolusi sistem pendidikan tinggi" — kalimat yang mudah diucapkan dan sangat sulit dilaksanakan. Tapi ada beberapa hal konkret yang tidak bisa ditunda: kurikulum yang diperbarui secara berkala bersama industri, bukan hanya oleh akademisi yang mungkin sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia kerja nyata. Sistem magang yang terstandarisasi dan diwajibkan punya mekanisme perlindungan bagi mahasiswa. Transparansi data penempatan kerja alumni sebagai indikator akreditasi yang nyata — bukan hanya jumlah jurnal yang diterbitkan dosen. Dan yang paling penting: pengakuan bahwa masalah ini bukan soal mental generasi muda, tapi soal kesenjangan antara apa yang diproduksi sistem dan apa yang dibutuhkan pasar.

Untuk Kamu yang Sedang di Titik Itu

Kalau kamu sedang dalam posisi itu sekarang — sudah lulus, sudah melamar, sudah menunggu, dan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah denganmu — ini yang perlu kamu dengar: satu juta orang lainnya ada di posisi yang sama. Itu tidak membuat kondisinya lebih mudah, tapi itu membuktikan bahwa ini bukan kegagalan pribadimu.

Yang bisa kamu kendalikan bukan kondisi pasarnya — yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons. Apakah itu berarti memperkuat keterampilan yang paling dibutuhkan sekarang, apakah itu berarti membangun pengalaman melalui jalur lain yang tidak konvensional, atau apakah itu berarti menggeser definisi "sukses" dari sekadar status pekerjaan ke sesuatu yang lebih selaras dengan nilai yang benar-benar penting bagimu.

Ijazah tidak lagi menjamin apapun — tapi itu bukan berarti pendidikan tidak penting. Itu berarti kita perlu sangat jujur tentang apa yang kita harapkan dari sistem pendidikan, dan apakah sistem yang ada sekarang benar-benar mampu memenuhi harapan itu. Pertanyaan yang paling penting bukan "kenapa sarjana Indonesia banyak yang menganggur?" — pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab untuk membenahi jarak antara apa yang dijanjikan pendidikan dan apa yang sebenarnya bisa ia berikan?

Penulis: Muhammad Jazuli

Referensi:

  • GoodStats, "Ironi, Angka Sarjana Menganggur Kian Naik" (Juli 2025)
  • NTBSatu, "Krisis Tenaga Kerja Terdidik, Awal Tahun 2025 Pengangguran Sarjana di Indonesia Melonjak" (Mei 2025)
  • InfoPendidikan BIC, "Gelar Sarjana Tak Lagi Jaminan: Pengangguran Terdidik Tembus 5,18%" (Desember 2025)
  • RMOL, "Lulusan Sarjana Banyak Menganggur Ibarat Bencana di Atas Bencana" (Februari 2026)
  • Kompas.id, "Ekonomi Melambat, Pekerja Terdidik Rentan Menganggur" (Mei 2025)
  • Tempo.co, "Rincian Pengangguran Tertinggi Berdasarkan Jenjang Pendidikan" (2025)
  • Ivan Illich, Deschooling Society (1971, Harper & Row)

Baca Juga
Tag:
Berita Terbaru
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
  • Gelar Sarjana Bukan Tiket Emas Lagi — Lalu Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan?
Posting Komentar