 |
| Ilustrasi editorial yang merepresentasikan paradoks sebuah negara dengan tradisi pertanian yang kuat tetapi masih bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri, sekaligus menggambarkan jarak antara citra swasembada dan realitas di lapangan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Indonesia adalah negara dengan tanah vulkanik paling subur di dunia. Lebih dari separuh penduduknya pernah menggantungkan hidup dari pertanian. Kita punya 17.000 pulau, ribuan sungai, curah hujan yang tidak pernah absen, dan matahari sepanjang tahun. Kita adalah negara yang seharusnya tidak pernah kekurangan pangan — apalagi sampai harus mengimpor bahan makanan pokok dari negara lain. Tapi di tahun 2025 dan 2026, Indonesia masih mengimpor beras, jagung, kedelai, dan sederet komoditas pangan lainnya.
Petani padi kita — orang-orang yang paling berjasa dalam mengisi piring makan ratusan juta orang — adalah salah satu kelompok termiskin di negeri ini. Dan setiap kali angka impor naik, selalu ada penjelasan teknis yang nyaman: cuaca ekstrem, El Niño, gangguan rantai pasok global. Yang tidak pernah cukup dibahas adalah pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa setelah puluhan tahun merdeka, sistem pertanian kita masih begini rapuh?
Angka yang Tidak Boleh Dibaca Sambil Lalu
Luas lahan sawah Indonesia menyusut dari 7,75 juta hektare pada 2018 menjadi 7,46 juta hektare pada 2022. Hampir 300 ribu hektare sawah hilang dalam empat tahun — diubah menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, dan berbagai proyek pembangunan yang dianggap lebih "produktif" dari sekadar menanam padi.
Sementara itu, mayoritas petani Indonesia masih berusia di atas 45 tahun. Petani berumur 19–39 tahun hanya sebanyak 6,18 juta orang, atau sekitar 21,93 persen dari total petani Indonesia. Artinya hampir 80 persen petani kita sudah melampaui usia produktif puncak — dan tidak ada generasi yang cukup besar untuk menggantikan mereka.
Alih fungsi lahan yang masif, krisis regenerasi petani, serta stagnasi produktivitas menjadi hambatan serius dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Tiga masalah sekaligus — dan ketiganya bukan baru muncul kemarin. Ketiganya sudah dibicarakan selama puluhan tahun dalam rapat-rapat perencanaan, seminar kebijakan, dan laporan tahunan kementerian. Yang berubah hanyalah angkanya — yang terus memburuk.
Petani yang Menanam Pangan tapi Tidak Bisa Membeli Pangan
Ada ironi yang paling menyakitkan dari seluruh cerita pertanian Indonesia, dan ia jarang disebutkan dengan keras: petani Indonesia yang ironisnya justru banyak menjadi konsumen bersih. Artinya, petani padi — orang yang menanam beras untuk seluruh bangsa — sering kali harus membeli beras untuk kebutuhan sehari-harinya sendiri karena hasil panen tidak cukup menguntungkan.
Ini bukan paradoks kebetulan. Ini adalah hasil dari sistem yang sudah lama tidak berpihak pada produsen. Spekulasi harga dan dominasi oligopoli dalam distribusi menyebabkan distorsi pasar: harga di tingkat konsumen tetap tinggi, sementara harga di tingkat petani cenderung rendah. Ketimpangan ini menciptakan "asimetri pasar" yang menghambat peningkatan kesejahteraan petani.
Ketika petani menjual gabah, harganya ditentukan oleh tengkulak dan mekanisme pasar yang tidak pernah sepenuhnya transparan. Ketika mereka membeli pupuk — yang sebagian besar diimpor atau diproduksi oleh produsen terbatas — harganya mengikuti pasar global dan kebijakan distribusi yang sering kacau. Margin yang tersisa untuk petani sangat tipis. Dan dari margin yang tipis itulah jutaan keluarga petani harus hidup, menyekolahkan anak, dan menanggung risiko gagal panen yang bisa menghabiskan semuanya dalam sekali musim.
Sawah Jadi Perumahan: Ketika Pembangunan Melawan Ketahanan Pangan
Setiap kali sawah produktif di pinggiran kota diratakan untuk dibangun perumahan atau mall, yang hilang bukan hanya hamparan hijau yang enak dipandang. Yang hilang adalah kapasitas produksi pangan yang butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali — kalau pun bisa dibangun kembali.
Salah satu masalah utama adalah rendahnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian, rendahnya kualitas infrastruktur, serta dampak perubahan iklim yang mengurangi hasil pertanian. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor pangan pokok, seperti beras dan jagung, semakin memperburuk situasi ketahanan pangan nasional.
Kebijakan tata ruang kita di atas kertas melarang konversi lahan sawah irigasi teknis. Tapi di lapangan, izin demi izin terus keluar. Sawah yang hari ini masih ada di peta rencana tata ruang wilayah bisa jadi sudah menjadi cluster perumahan ketika rencana itu selesai dicetak. Mekanisme pengawasannya lemah, sanksinya tidak mengikat, dan kepentingan ekonomi jangka pendek selalu mengalahkan kepentingan ketahanan pangan jangka panjang.
Pupuk Bersubsidi: Program Baik yang Pelaksanaannya Selalu Bermasalah
Pemerintah sudah lama mengetahui bahwa petani tidak mampu membeli pupuk dengan harga pasar. Maka hadirlah pupuk bersubsidi — program yang secara prinsip benar, tapi secara implementasi sudah bermasalah selama puluhan tahun berturut-turut.
Distribusi yang tidak merata membuat petani di daerah terpencil sering tidak mendapat pupuk tepat waktu. Penyelewengan membuat pupuk bersubsidi berakhir di pasar bebas dengan harga non-subsidi. Dan ketika kuota subsidi dipangkas karena tekanan anggaran, petani kecil lah yang paling pertama merasakan dampaknya.
Skala usaha petani yang kecil, keterbatasan teknologi pengolahan, akses pembiayaan yang terbatas, serta infrastruktur logistik yang belum merata menjadi kendala utama. Semua masalah itu sudah lama diketahui. Yang kurang adalah kemauan politik yang konsisten untuk menyelesaikannya — bukan dengan program-program percontohan yang berhenti setelah pergantian menteri, tapi dengan reformasi struktural yang benar-benar mengubah posisi tawar petani dalam sistem.
Anak Muda Kabur, Siapa yang Akan Bertani?
Krisis regenerasi petani bukan sekadar soal demografi — ia adalah soal martabat. Anak muda desa pergi ke kota bukan hanya karena di sana lebih banyak peluang kerja. Mereka pergi karena menjadi petani — dalam kondisi yang ada sekarang — tidak memberikan kehidupan yang layak, tidak memberikan kepastian, dan tidak memberikan status sosial yang dihargai.
Siapa yang ingin mewarisi ladang yang hasilnya tidak cukup untuk membayar biaya produksi musim berikutnya? Siapa yang ingin menghabiskan hidup membungkuk di sawah di bawah matahari terik, lalu menjual hasil kerjanya kepada tengkulak dengan harga yang ditentukan sepihak?
Selama menjadi petani identik dengan kemiskinan, ketidakpastian, dan kerja keras tanpa penghargaan yang setara, tidak ada kebijakan yang bisa memaksa generasi muda untuk bertahan di sektor ini. Yang bisa mengubah itu bukan kampanye "ayo bertani" yang viral di media sosial — tapi reformasi nyata pada sistem harga, akses lahan, mekanisasi pertanian, dan perlindungan sosial bagi petani.
Impor: Solusi Jangka Pendek yang Membunuh Jangka Panjang
Setiap kali cadangan beras nasional menipis, solusi yang paling cepat ditempuh adalah impor. Dan secara teknis, itu masuk akal sebagai respons darurat. Yang bermasalah adalah ketika impor menjadi kebijakan rutin yang tidak disertai reformasi pada sisi produksi dalam negeri.
Beras impor masuk dengan harga jual yang lebih rendah akan menyulitkan petani lokal untuk bersaing dan menjualkan hasil panennya. Masyarakat umumnya akan lebih memilih beras impor dengan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Ini adalah jebakan yang sangat nyata: impor menstabilkan harga untuk konsumen jangka pendek, tapi secara bersamaan merusak insentif bagi petani lokal untuk berproduksi. Siklus itu kemudian berulang — produksi lokal tidak berkembang, ketergantungan pada impor makin dalam, dan posisi tawar Indonesia di pasar pangan global makin lemah.
Negara agraris yang impor beras bukan hanya ironi statistik. Ia adalah pengingat bahwa kebijakan yang tidak konsisten, sistem yang tidak memihak produsen, dan pembangunan yang mengorbankan lahan produktif demi pertumbuhan instan adalah pilihan-pilihan yang punya harga — dan harga itu dibayar oleh petani yang paling tidak punya kuasa untuk menolak membayarnya. Pertanyaannya bukan apakah kita punya tanah yang subur. Kita punya. Pertanyaannya adalah: apakah kita punya kemauan politik yang cukup untuk berhenti memperlakukan petani sebagai variabel yang bisa dikorbankan?
Penulis: Muhammad Jazuli
Referensi:
- Bappenas Working Paper, "Hilirisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan" Vol. IX No. 1 (Januari 2026)
- Jagad Tani, "Refleksi Pertanian Indonesia di Tahun 2025" (Januari 2026)
- BPS, Sensus Pertanian 2023
- IJOSPL, "Ketahanan Pangan di Tengah Ketergantungan Impor Beras" (Oktober 2025)
- Jurnal Pertanian, "Krisis Global dan Implikasinya bagi Petani Indonesia"
