 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan lahirnya sebuah kampus di tengah situasi konflik, sebagai simbol ketahanan pendidikan, harapan, dan semangat membangun masa depan di Aceh. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Ketika kebanyakan orang menyebut Aceh, yang muncul pertama dalam benak sering kali adalah konflik — pemberontakan GAM, operasi militer, darurat sipil, bencana tsunami 2004. Tapi ada satu cerita lain tentang Aceh yang tidak kalah kuat, dan jarang diceritakan dengan kebanggaan yang seharusnya ia dapatkan: cerita tentang bagaimana rakyat Aceh, di tengah gejolak dan keterbatasan pasca-kemerdekaan, bersatu dengan satu tekad untuk membangun sebuah universitas.
Polisi, tentara, pegawai, anak sekolah, rakyat di sekitar perkampungan Darussalam, turut serta bergotong royong untuk mewujudkannya. Universitas Syiah Kuala — yang kini dikenal sebagai USK — bukan kampus yang lahir dari proyek pemerintah. Ia lahir dari kehendak rakyat.
Warisan Peradaban yang Lama Tertidur
Untuk memahami mengapa Unsyiah begitu penting bagi Aceh, kita harus melihat lebih jauh ke belakang. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda di abad ke-17, Kerajaan Aceh telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal di Asia Tenggara. Para mahasiswa dan pengajar datang dari berbagai penjuru dunia: Kesultanan Turki, Iran, India. Aceh bukan hanya kekuatan militer dan perdagangan — ia adalah kekuatan intelektual.
Nama yang dipilih untuk universitas ini bukan kebetulan. Syiah Kuala merujuk pada Tengku Abdur Rauf as-Singkili, ulama Nusantara terkemuka abad ke-16 yang dikenal luas dalam bidang ilmu hukum dan keagamaan. Memilih namanya berarti menyatakan sesuatu dengan lantang: universitas ini bukan institusi baru tanpa akar — ia adalah kebangkitan kembali dari tradisi keilmuan yang pernah membuat Aceh berdiri sebagai salah satu pusat peradaban di dunia.
Mimpi 1957: Ketika Provinsi Baru Butuh Kampusnya Sendiri
Pada 1957, saat Aceh baru saja resmi menjadi provinsi tersendiri, para pemimpinnya sudah memikirkan satu hal yang sama mendesaknya dengan infrastruktur fisik: pendidikan tinggi. Gubernur Ali Hasjmy, Penguasa Perang Letnan Kolonel H. Syamaun Ghaharu, Mayor T. Hamzah Bendahara, bersama para ulama, cendekiawan, dan politisi lainnya sepakat untuk meletakkan dasar bagi pembangunan pendidikan tinggi di Aceh.
Pada 21 April 1958, berdirilah Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh (YDKA). Ini bukan yayasan biasa — ia adalah ekspresi kolektif dari sebuah daerah yang baru merdeka dan ingin segera merebut kembali martabat intelektualnya. Program utamanya jelas: mendirikan perkampungan mahasiswa di ibukota provinsi dan mengusahakan berdirinya satu universitas untuk Nanggroe Aceh Darussalam.
Selang dua bulan kemudian, pada 29 Juni 1958, Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh membentuk Komisi Perencana dan Pencipta Kota Pelajar/Mahasiswa — diketuai langsung oleh Gubernur Ali Hasjmy dengan Letkol T. Hamzah sebagai wakil ketua. Hasil kerja pertama komisi ini terdengar sederhana tapi bermakna besar: menciptakan nama. Darussalam untuk kota pelajarnya. Syiah Kuala untuk universitasnya. Dua nama yang masing-masing membawa beban sejarah dan aspirasi yang tidak ringan.
Soekarno Membuka Darussalam: Simbol yang Lebih dari Seremoni
Pada 2 September 1959, Presiden Soekarno secara resmi membuka Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam — menancapkan tiang dan menggurat nama di Tugu Darussalam dengan tangannya sendiri. Momen itu diabadikan bukan hanya sebagai seremonial, melainkan sebagai pernyataan bahwa negara mengakui mimpi rakyat Aceh. Mulai saat itu, semua komponen rakyat Aceh ikut mencurahkan pikiran dan tenaga serta bekerja bahu membahu dalam membangun Darussalam.
Cikal bakal Unsyiah dimulai dari Fakultas Ekonomi yang awalnya merupakan bagian dari Universitas Sumatera Utara, dilanjutkan dengan pembentukan Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan pada 1960. Universitas Syiah Kuala secara resmi berdiri pada 2 September 1961 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961. Pendirian ini dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 161 tahun 1962. Bersamaan dengan SK itu dibuka pula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Hukum — dua fakultas yang mencerminkan kebutuhan paling mendesak: mencetak guru dan mencetak penjaga hukum.
Bertahan di Tengah Konflik yang Panjang
Yang membuat sejarah Unsyiah lebih dari sekadar narasi pembangunan adalah apa yang terjadi setelahnya. Kampus ini berdiri dan tumbuh di tengah konflik bersenjata yang panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia. Dayan Dawood, seorang Rektor Unsyiah, ditembak oleh orang tidak dikenal dalam perjalanan pulang — dan namanya kini diabadikan dalam gedung Academic Activity Center (AAC) Dayan Dawood yang berdiri kokoh di kampus tersebut. Itu bukan sekadar penamaan gedung. Itu adalah pengingat bahwa membangun kampus di tanah yang bergolak bukan perkara mudah, dan ada harga yang dibayar.
Tsunami 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Banda Aceh juga tidak melewati kampus ini. Darussalam menjadi salah satu titik evakuasi dan koordinasi bantuan. Dalam bencana terbesar yang pernah melanda Aceh, Unsyiah tidak hanya menjadi institusi pendidikan — ia menjadi pusat ketahanan komunitas.
Dari Unsyiah ke USK: Transformasi yang Terus Berjalan
Hari ini, Universitas Syiah Kuala — yang kini lebih sering disebut USK setelah perubahan nama resmi — adalah universitas negeri terbesar dan tertua di Aceh dengan lebih dari 30.000 mahasiswa yang belajar di 12 fakultas. USK menyimpan jumlah publikasi ilmiah internasional berindeks Scopus terbanyak di Sumatera — sebuah pencapaian yang tidak datang dari kemewahan, tapi dari persistensi panjang sebuah institusi yang tumbuh dari keterbatasan.
Sebagai universitas yang menyebut dirinya "Jantung Hati Rakyat Aceh", USK menanggung beban yang tidak ringan: menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan dan identitas budaya Aceh harus bisa tumbuh berdampingan. Di tanah yang pernah lama dikenal dunia karena konflik, USK adalah bukti bahwa Aceh juga punya cerita lain — dan cerita itu dimulai dari sekelompok orang yang pada 1957 memutuskan bahwa provinsi baru mereka butuh sebuah universitas, dan tidak mau menunggu lebih lama lagi.
Kalau Unsyiah lahir dari keyakinan bahwa pendidikan adalah cara paling beradab untuk membangun sebuah daerah dari dalam, pertanyaan yang relevan hari ini adalah: sudahkah kita — sebagai bangsa yang mengklaim menghargai pendidikan — benar-benar memberi institusi seperti ini sumber daya dan otonomi yang sepadan dengan beban yang mereka pikul?
Penulis: Muhammad Jazuli
Referensi:
- USK, "Sejarah Universitas Syiah Kuala" (usk.ac.id)
- FEB USK, "Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK"
- Wikipedia, "Syiah Kuala University"
- Gramedia, "Universitas Syiah Kuala: Jurusan, Akreditasi, Fakultas"
