 |
| Ilustrasi editorial yang menggambarkan perdebatan mengenai program URI Prabowo, antara upaya mencetak pemimpin masa depan dan kekhawatiran akan lahirnya birokrasi yang semakin berlapis. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Pada Rabu, 22 Juli 2026, di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melantik Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur sebuah lembaga yang namanya baru pertama kali banyak orang dengar: Universitas Republik Indonesia. Tidak ada rapat kabinet terbuka yang mendahuluinya. Tidak ada pembahasan di DPR. Tidak ada konsultasi publik yang tercatat. Dalam satu Keputusan Presiden bernomor 80/P Tahun 2026, lahirlah sebuah institusi pendidikan baru yang diklaim akan mendidik calon pemimpin bangsa — dengan rencana 10 kampus di seluruh Indonesia yang seluruhnya dibiayai APBN.
Sehari setelahnya, Wakil Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyatakan sesuatu yang sangat mengejutkan: mereka belum menerima apapun — bukan penjelasan soal dasar hukum, bukan tugas dan fungsi, bukan sumber anggaran. Tidak ada satu pun. Dan dari celah itulah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dihindari mulai mengalir.
Apa Sebenarnya URI Itu
URI dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara terintegrasi. Sasaran lembaga tersebut meliputi calon pejabat pemerintahan, aparatur sipil negara, pegawai BUMN, serta peserta didik yang dipersiapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan pada masa mendatang.
URI merupakan lembaga baru yang dibentuk seiring dengan fokus Prabowo untuk melahirkan sumber daya manusia berkualitas. URI menjadi salah satu rencana besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekosistem pendidikan nasional untuk mencetak calon pemimpin Indonesia masa depan.
Pendirian URI merupakan bagian dari upaya Prabowo mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi hingga Lembaga Administrasi Negara.
Nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan cinta Tanah Air akan menjadi fondasi utama pendidikan di lembaga tersebut. Program pertamanya sudah berjalan sejak Mei 2026 — sebulan sebelum nama URI bahkan diumumkan secara resmi ke publik. Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD dibuka pada 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Saat ini, sebanyak 399 pegawai baru BUMN tengah mengikuti pendidikan kepemimpinan dalam angkatan pertama URI.
Artinya: lembaga ini sudah beroperasi sebelum publik tahu ia ada. Dan ia dilantik pimpinannya sebelum DPR tahu ia akan dibentuk.
Tiga Pertanyaan yang Belum Dijawab
Sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam, ada tiga pertanyaan fundamental yang sampai artikel ini ditulis belum mendapat jawaban yang memadai dari pemerintah.
Pertama, apa dasar hukumnya? Pakar Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Indonesia, Lina, mempertanyakan legalitas pendirian URI. "Legalitas pendiriannya atas dasar apa, PP atau bukan? Kalau Keppres seperti ini, maka itu tidak bisa disetarakan dengan perguruan tinggi seperti biasa," kata Lina. Keppres hanya mengangkat gubernur dan wakil gubernurnya — bukan landasan hukum yang cukup untuk mendirikan sebuah universitas dalam sistem pendidikan nasional yang sudah punya UU Perguruan Tinggi sendiri.
Kedua, siapa yang mengawasi dan bertanggung jawab ke mana? Lina juga menilai pemerintah perlu memperjelas tata kelola dan garis pertanggungjawaban URI. Hal ini penting mengingat salah satu institusi yang disebut akan berada di bawah koordinasi URI adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang selama ini bertanggung jawab kepada Menteri PANRB. "Nanti akan jadi masalah dalam hal pertanggungjawaban dan seterusnya," beber Lina.
Ketiga, berapa anggarannya dan dari mana? "Kami juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai dasar hukum pembentukan, desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, maupun kebutuhan anggaran URI," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah. "Komisi X DPR belum menerima apapun, baik penjelasan soal dasar hukum, tugas, fungsi, juga sumber anggarannya," kata Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian.
Sepuluh kampus yang dibiayai penuh APBN — dalam kondisi anggaran negara yang sedang ketat dengan berbagai pemangkasan di berbagai sektor — adalah komitmen fiskal yang tidak kecil. Dan publik berhak tahu berapa biayanya.
URI di Tengah Hutan Lembaga yang Sudah Ada
Indonesia tak kekurangan lembaga untuk mengajarkan kepemimpinan. Jangan sampai proyek mencetak pemimpin justru menambah biaya birokrasi baru. (Kompas)
Ini adalah kritik yang paling substantif dan paling sulit dibantah. Mari kita inventarisasi: ada Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) yang sudah puluhan tahun mendidik pejabat tingkat nasional tentang kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Ada IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang khusus mencetak calon birokrat pemerintahan daerah. Ada LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang mendidik ASN di berbagai tingkatan. Ada SESKOAD, SESKOAL, SESKOAU untuk kepemimpinan militer. Ada sekolah-sekolah kedinasan dari berbagai kementerian. Ada ratusan PTN dan PTS yang sudah punya program administrasi publik, kebijakan publik, dan kepemimpinan.
Model pembinaan kepemimpinan di Indonesia selama ini cenderung bersifat sektoral. Birokrat dibina melalui jalur administrasi pemerintahan, militer melalui sistem pendidikan pertahanan, akademisi melalui universitas, dan politisi melalui mekanisme partai. Akibatnya, ruang perjumpaan lintas sektor yang menghasilkan pemahaman bersama tentang visi kebangsaan masih terbatas.
Argumentasi bahwa URI mengisi kekosongan "integrasi lintas sektor" itu ada nilainya. Tapi pertanyaan yang harus dijawab adalah: mengapa solusinya harus berupa lembaga baru yang mahal, bukan reformasi pada lembaga-lembaga yang sudah ada? Di era kecerdasan buatan, digitalisasi, dan pembelajaran tanpa batas, persoalan bangsa bukan lagi minimnya akses terhadap pendidikan. Pengetahuan terbaik dunia dapat dipelajari secara daring, kolaborasi lintas negara semakin mudah, dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa harus selalu membangun institusi baru.
Gubernur Bukan Rektor: Sinyal tentang Filosofi yang Dianut
Ada satu detail yang tampak sepele tapi sangat signifikan: pemimpin URI tidak disebut rektor, dekan, atau direktur — ia disebut Gubernur. Dan ia adalah seorang Marsekal TNI Purnawirawan.
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah mengapa URI dipimpin oleh seorang purnawirawan TNI. Penunjukan Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan tentu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, karena URI adalah sebuah universitas, publik berhak mengetahui filosofi yang melatarbelakangi pilihan tersebut. Apakah negara ingin membangun model kepemimpinan yang lebih berorientasi pada tradisi akademik, inovasi, dan kebebasan berpikir, atau justru lebih menonjolkan pendekatan komando dan disiplin khas militer?
Ini bukan pertanyaan tentang kapabilitas personal Donny Ermawan — ia mungkin seorang administrator yang sangat kompeten. Pertanyaannya adalah tentang sinyal yang dikirimkan: ketika sebuah universitas dipimpin oleh jenderal purnawirawan dengan gelar "gubernur", apa model pendidikan yang sedang dibayangkan? Dan apakah model itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan Indonesia untuk mencetak pemimpin di abad ke-21?
Salah satu program awal URI adalah long march menelusuri rute perjuangan Panglima Besar Soedirman. "Kita memberikan salah satunya nilai-nilai perjuangan Panglima Soedirman, pantang menyerah, dalam kondisi sakit pun juga tetap melaksanakan perjuangan. Nah, nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada para peserta didik," ujar Gubernur URI Donny.
Semangat Soedirman memang luar biasa. Tapi pemimpin birokrasi dan BUMN abad ke-21 membutuhkan kemampuan yang jauh melampaui daya tahan fisik dan semangat pantang menyerah dalam kondisi perang. Mereka butuh kemampuan analitis yang tajam, literasi data, empati terhadap warga yang dilayani, kemampuan bernegosiasi dalam sistem yang kompleks, dan keberanian untuk mempertanyakan kebijakan yang salah dari dalam sistem.
John Dewey, Paulo Freire, dan Pertanyaan yang Paling Mendasar
Di sinilah analisis ini perlu masuk ke level yang lebih dalam dari sekadar perdebatan birokrasi. Ada pertanyaan filosofis yang sangat mendasar tentang URI yang jarang diajukan: pendidikan seperti apa yang akan diberikannya, dan untuk tujuan apa?
John Dewey, filsuf pendidikan paling berpengaruh abad ke-20, pernah menulis bahwa pendidikan yang sejati bukan tentang menanamkan nilai dari atas ke bawah — ia adalah proses di mana individu belajar berpikir kritis, berpartisipasi dalam demokrasi, dan memecahkan masalah nyata. Dewey sangat kritis terhadap model pendidikan yang hanya memproduksi kepatuhan dan keseragaman cara pandang.
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed membedakan antara "pendidikan bank" — di mana siswa adalah wadah kosong yang diisi oleh guru dengan nilai dan pengetahuan yang sudah ditentukan — dan "pendidikan dialogis" yang membebaskan. Pertanyaannya tentang URI adalah: ketika lembaga ini menekankan "nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan cinta Tanah Air" sebagai fondasi, siapa yang mendefinisikan nilai-nilai itu? Apakah ada ruang untuk mempertanyakannya? Apakah ada ruang untuk debat yang jujur tentang sejarah bangsa yang kompleks dan penuh kontradiksi?
Pakar pendidikan mengingatkan bahwa disiplin dalam dunia pendidikan sipil sangat kontras dengan kedisiplinan ala militer. Militer itu kan patuh, taat, buta pada atasan. Ketaatan buta mungkin berguna dalam medan perang. Tapi ia adalah racun dalam birokrasi sipil yang seharusnya melayani warga — bukan komando dari atas.
Pemimpin Indonesia yang dibutuhkan hari ini bukan yang paling taat pada atasan, tapi yang berani mempertanyakan kebijakan yang salah, yang bisa bekerja horizontal bukan hanya vertikal, dan yang meletakkan kepentingan warga di atas loyalitas institusional. Itu adalah kualitas yang tidak bisa ditanamkan melalui long march dan doktrinasi nilai — ia tumbuh dari tradisi akademik yang menghargai pertanyaan dan perdebatan.
Rujukan Internasional yang Disebut Pemerintah: Akurat atau Keliru?
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan konsep ini merujuk pada skema pendidikan di beberapa negara luar yang memusatkan penyiapan pejabat publik dalam satu wadah khusus.
Referensi itu ada nilainya — beberapa negara memang punya model serupa. Prancis punya ENA (École Nationale d'Administration) — sekolah elite yang mencetak hampir seluruh pejabat tinggi pemerintahan Prancis selama puluhan tahun. Singapura punya Civil Service College dan sistem talent management yang sangat terstruktur. Amerika Serikat punya Kennedy School of Government di Harvard.
Tapi ada yang tidak disebutkan tentang ENA: pada 2021, Presiden Macron menutupnya karena dianggap terlalu elitis, terlalu homogen dalam cara berpikirnya, dan menghasilkan kelas pejabat yang terlalu jauh dari realita rakyat yang dilayaninya. Mereka yang lulus ENA — disebut énarques — dikritik keras sebagai birokrat yang pandai secara teknis tapi tidak punya kepekaan sosial yang cukup untuk memimpin negara demokratis.
Apakah Indonesia akan membangun ENA-nya sendiri saat Prancis baru saja menguburnya?
"Danantara di Sektor Pendidikan": Analogi yang Mengkhawatirkan
Tirto.id menyebut URI sebagai "Danantara di sektor pendidikan." Analogi itu tajam dan perlu dipikirkan serius. Danantara adalah superbody investasi yang dibentuk dengan sangat cepat, dengan cakupan kewenangan yang sangat luas, di luar struktur yang sudah ada, dan dengan transparansi yang — setidaknya pada awal pembentukannya — sangat terbatas.
Kalau URI mengikuti pola yang sama: dibentuk lewat Keppres tanpa pembahasan legislatif, dengan kewenangan yang mengintegrasikan berbagai lembaga (LAN, Lemhannas, sekolah kedinasan), dibiayai APBN tanpa transparansi anggaran, dan dipimpin oleh purnawirawan militer — maka kekhawatiran tentang duplikasi, tumpang tindih, dan rendahnya akuntabilitas adalah kekhawatiran yang sangat sah.
Hetifah menilai pemerintah perlu memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan duplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, maupun fragmentasi dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional. "Setiap institusi baru semestinya dapat memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga pengembangannya tetap selaras dan saling mendukung."
Yang Seharusnya Dilakukan
Nalar Merdeka bukan menolak ide mendidik calon pemimpin dengan lebih serius. Indonesia memang membutuhkan birokrat dan pemimpin BUMN yang lebih kompeten, lebih berintegritas, dan lebih punya visi kebangsaan yang nyata — bukan hanya KPI korporat. Itu adalah kebutuhan yang sangat riil dan sangat mendesak.
Tapi cara mencapainya sangat menentukan apakah tujuan itu akan tercapai. Yang dibutuhkan adalah:
Transparansi legal yang lengkap — dasar hukum yang kuat, bukan sekadar Keppres, serta proses pembahasan yang melibatkan DPR dan masyarakat sipil sebelum anggaran dikucurkan.
Diferensiasi yang jelas — URI harus bisa menjelaskan secara sangat konkret apa yang bisa ia lakukan yang tidak bisa dilakukan Lemhannas, IPDN, LAN, dan perguruan tinggi yang sudah ada. Kalau jawabannya kabur, itu adalah sinyal bahwa duplikasi memang tidak bisa dihindari.
Kepemimpinan akademik yang kuat — seorang Wakil Gubernur bergelar profesor dari ITB adalah langkah yang tepat. Tapi keseluruhan kultur URI harus dibangun di atas tradisi akademik, bukan tradisi komando. Universitas yang membanggakan long march sebagai inti kurikulumnya adalah universitas yang belum memahami apa yang dibutuhkan pemimpin sipil abad ke-21.
Akuntabilitas anggaran yang transparan — dalam kondisi fiskal yang ketat, setiap rupiah dari APBN untuk proyek baru harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik yang membayar pajaknya.
Presiden Prabowo kembali memilih jalan besar untuk menjawab masalah yang belum terlihat jelas diagnosisnya. Ketika kualitas kepemimpinan pemerintahan dan BUMN dianggap perlu diperbaiki, jawaban yang disiapkan bukan terlebih dahulu membenahi sistem rekrutmen, pengembangan talenta, dan promosi jabatan, melainkan mendirikan Universitas Republik Indonesia beserta sepuluh kampusnya.
Masalah kepemimpinan Indonesia bukan karena tidak ada cukup institusi pendidikan. Ia ada karena sistem yang sudah ada tidak mendorong pemimpin yang kompeten ke atas, tidak menghukum pemimpin yang tidak kompeten, dan tidak menciptakan insentif yang benar untuk integritas. Membangun institusi baru yang mewah di atas sistem seleksi dan promosi yang masih bermasalah seperti membangun lantai baru di atas fondasi yang retak. Itu bukan solusi — itu adalah penundaan dari pertanyaan yang lebih sulit.
Pertanyaan yang paling jujur dan paling mendesak bukan "apakah URI bisa mencetak pemimpin yang baik?" Pertanyaannya adalah: pemimpin yang baik untuk siapa, dengan nilai yang siapa definisikan, dan apakah sistem yang merekrut dan mempromosikan mereka setelah lulus URI akan menghargai kebaikan itu atau menghukumnya?
Penulis: Muhammad Jazuli
Referensi:
- Wikipedia Indonesia, "Universitas Republik Indonesia" (diperbarui 22–24 Juli 2026)
- Kompas.com, "Pembentukan Universitas Republik Indonesia yang Menyisakan Tanya" (24 Juli 2026)
- Kompas.com, "10 Kampus URI di Tengah Tumpukan Lembaga Pendidikan Kepemimpinan" (24 Juli 2026)
- Tempo.co, "Komisi X DPR: Belum Ada Penjelasan Soal Pembentukan Universitas RI" (23 Juli 2026)
