 |
| Ilustrasi ini menggambarkan kritik terhadap pernyataan Cak Imin kepada HMI, di antara kritik kepemimpinan dan dugaan manuver politik. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Di tengah panasnya Muktamar ke-35 NU, satu pernyataan Cak Imin justru mencuri perhatian lebih dari isu Ketum PBNU itu sendiri: NU disebutnya terpuruk lima tahun terakhir karena dipimpin oleh alumni HMI. Kalimat pendek ini menyulut reaksi berantai — dari pembelaan PKB, protes kalangan HMI, sampai sindiran balik yang mempertanyakan kenapa kritik kepemimpinan harus menyeret nama organisasi mahasiswa lain. Di balik kegaduhan ini, ada satu pertanyaan yang lebih penting untuk kita ajukan: apakah ini kritik yang jujur, atau sekadar cara termudah menghindar dari substansi persoalan sebenarnya?
Ketika Latar Belakang Dijadikan Kambing Hitam
Kita perlu jujur mengurai logika di balik pernyataan Cak Imin. Ia menyebut kegagalan kepemimpinan NU lima tahun terakhir sebagai akibat dari latar belakang HMI sang pemimpin. Tapi logika ini punya cacat mendasar: latar belakang organisasi mahasiswa seseorang puluhan tahun lalu tidak otomatis menentukan kualitas kepemimpinannya hari ini. Kalau memang ada kegagalan kebijakan, program, atau tata kelola di tubuh PBNU, yang perlu dibedah adalah kebijakan dan programnya itu sendiri — bukan almamater kampus tempat sang pemimpin pernah berproses puluhan tahun silam.
Menyalahkan latar belakang organisasi adalah jalan pintas yang menghindari kerja lebih berat: menunjukkan data, kebijakan spesifik, atau keputusan konkret apa yang benar-benar merusak ukhuwah nahdliyah seperti yang ia klaim. Tanpa itu, kritik semacam ini berhenti jadi sekadar sentimen, bukan evaluasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Membela Diri dengan Memisahkan Kritik dari Sasarannya
PKB berkilah bahwa ini kritik terhadap kepemimpinan, bukan serangan ke HMI sebagai institusi, dan latar belakang HMI hanya disebut sebagai "fakta biografis". Pembelaan ini terdengar rapi di atas kertas, tapi lemah kalau diuji dengan kalimat aslinya. Cak Imin tidak berkata "Gus Yahya gagal mengelola organisasi", ia berkata NU "terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI". Subjek kalimatnya bukan individu, tapi kategori — dan itulah yang membuat jutaan kader dan alumni HMI, yang bahkan mungkin tidak pernah bersinggungan dengan kebijakan PBNU, merasa ikut dituding.
Kritik terhadap Ferry Koto menangkap persis titik lemah ini: kalau memang masalahnya spesifik dengan Gus Yahya, kenapa harus menyeret institusi HMI secara keseluruhan, padahal tidak sedikit warga dan tokoh NU sendiri yang juga berlatar belakang HMI?
Timing yang Tidak Bisa Dianggap Kebetulan
Ada satu hal yang sulit diabaikan: pernyataan ini muncul persis saat Muktamar ke-35 sedang berlangsung, dan nama Cak Imin sendiri disebut-sebut masuk bursa Ketum PBNU. Ini bukan pernyataan yang lahir dari ruang netral seorang pengamat, tapi dari seorang aktor politik yang punya kepentingan langsung dalam proses suksesi yang sedang berjalan.
Kalau kita menempatkan diri sebagai warga nahdliyin biasa, pernyataan semacam ini seharusnya membuat kita lebih waspada, bukan lebih terpengaruh. Kritik yang datang dari pihak berkepentingan dalam kontestasi yang sama, sangat mungkin dirancang bukan untuk memperbaiki organisasi, melainkan untuk melemahkan citra kandidat atau kelompok tertentu menjelang keputusan penting diambil.
Ukhuwah yang Justru Terancam oleh Cara Mengkritiknya Sendiri
Ironisnya, Cak Imin sendiri menekankan pentingnya menjaga ukhuwah nahdliyah dalam pernyataannya. Tapi cara mengkritik yang menyeret identitas kolektif organisasi lain justru berpotensi menciptakan luka baru — bukan cuma antara NU dan HMI, tapi juga di internal NU sendiri, mengingat banyak kader dan tokoh NU yang juga besar dari rahim HMI. Kritik yang seharusnya menyatukan untuk perbaikan, malah berisiko membuka front pertentangan baru yang sebenarnya tidak perlu.
Ini pelajaran penting bagi siapa pun yang ingin mengkritik kepemimpinan sebuah organisasi: substansi kritik akan selalu lebih kuat dan lebih sulit dibantah ketika ia menyasar kebijakan dan keputusan konkret, bukan identitas kolektif yang kebetulan melekat pada sosok yang dikritik.
Kalau Cak Imin benar-benar punya bukti kegagalan kepemimpinan PBNU lima tahun terakhir, publik nahdliyin berhak mendengar detailnya — kebijakan mana yang gagal, keputusan mana yang keliru, bukan sekadar tudingan berbasis almamater. Sampai penjelasan itu datang, pertanyaan yang lebih layak kita ajukan bukan soal HMI atau NU, tapi soal kita sendiri sebagai publik: sudahkah kita cukup kritis membedakan kritik yang jujur dari kritik yang sengaja dilempar untuk kepentingan kontestasi kekuasaan?
Penulis: Muhammad Jazuli
