 |
| Ilustrasi tentang bayang-bayang kekuasaan istana yang mengiringi kepemimpinan Ketum PBNU. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang jelas menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama: ia dan Istana tidak ikut campur dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Tapi program investigasi Bocor Alus Politik dari Tempo justru menemukan cerita berbeda di lapangan — indikasi manuver dari lingkaran dekat Prabowo untuk mengonsolidasikan dukungan bagi calon yang dianggap selaras dengan pemerintahannya. Ketika kita sandingkan klaim ini dengan data resmi hasil tabulasi suara di Jombang, ada beberapa kebetulan yang terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja.
Klaim Netral yang Diuji oleh Fakta Lapangan
Pernyataan netralitas dari kepala negara memang lazim kita dengar setiap kali ada suksesi kepemimpinan di ormas besar. Tapi klaim semacam ini baru bermakna kalau teruji oleh fakta di lapangan, bukan sekadar pernyataan di depan kamera. Bocor Alus Politik mengklaim menemukan pergerakan figur-figur di ring dalam Prabowo yang aktif menggalang dukungan dari PWNU dan PCNU, dengan tujuan meloloskan calon tertentu yang dianggap punya keselarasan politik dengan pemerintahan ke depan.
Kita perlu bersikap adil di sini: tuduhan semacam ini butuh pembuktian yang lebih jauh dari sekadar laporan investigasi satu media, betapapun kredibelnya. Tapi yang membuat klaim ini tidak bisa langsung ditepis adalah keselarasannya dengan pola yang justru terlihat jelas dalam data resmi tabulasi calon Ketum PBNU.
Ketika Dua Menteri Justru Terganjal Aturan Sendiri
Inilah bagian paling menarik dari dinamika Muktamar kali ini. Dalam penjaringan awal, setidaknya tiga calon usulan peserta muktamar justru terganjal aturan rangkap jabatan politik: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf yang belum genap setahun mundur dari jabatan Ketua DPW PKB.
Dua dari tiga nama itu adalah menteri aktif di Kabinet Prabowo. Kalau benar ada upaya mengonsolidasikan dukungan bagi calon yang selaras dengan Istana, kehadiran dua menteri kabinet dalam bursa awal calon Ketum bukan kebetulan biasa. Justru fakta bahwa keduanya akhirnya terganjal aturan main organisasi sendiri menunjukkan bahwa mekanisme internal NU masih punya daya tahan untuk menyaring kepentingan yang datang dari luar strukturnya.
Peta Lima Nama yang Akhirnya Lolos
Setelah penyaringan berdasarkan aturan, lima nama akhirnya ditetapkan sebagai calon resmi berdasarkan tabulasi suara tertinggi: KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dengan 472 suara, KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam dengan 261 suara, petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan 258 suara, dan KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dengan 155 suara — masuk menggantikan posisi yang sebelumnya terganjal aturan rangkap jabatan.
Gus Kikin, Pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, mengungguli jauh empat nama lainnya. Selisih suara yang begitu lebar ini layak jadi perhatian tersendiri: apakah ini murni cerminan basis dukungan struktural yang kuat di akar rumput Jawa Timur, atau ada faktor konsolidasi tambahan yang mempercepat perolehan suaranya.
Ketegangan Klasik: Independensi versus Kedekatan Kekuasaan
Dinamika ini sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah NU. Ketegangan antara kubu yang ingin organisasi tetap berjarak dari kekuasaan negara, dengan kubu yang melihat kedekatan dengan pemerintah sebagai keuntungan strategis, selalu muncul di setiap suksesi kepemimpinan PBNU. Yang membuat momentum kali ini terasa lebih tegang adalah besarnya proporsi kabinet Prabowo yang bersinggungan langsung dengan struktur NU — mulai dari menteri yang juga menjabat posisi struktural di PBNU, sampai calon yang baru saja melepas jabatan politiknya.
Kalau kita menempatkan diri di posisi kiai-kiai independen atau pengasuh pesantren yang menjaga jarak dari kekuasaan, kekhawatiran mereka masuk akal: semakin banyak jalur kader NU yang terhubung langsung dengan kabinet, semakin besar potensi kepentingan politik jangka pendek pemerintahan ikut menentukan arah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini.
Kenapa Independensi PBNU Bukan Perkara Sepele
Ada alasan kuat kenapa independensi PBNU dari kekuasaan negara selalu dijaga ketat oleh kalangan nahdliyin. NU adalah rumah bagi lebih dari empat puluh juta warga, dengan jaringan pesantren dan struktur yang menjangkau sampai pelosok desa. Kalau kepemimpinan tertingginya dianggap sekadar perpanjangan tangan kekuasaan, dampaknya bukan cuma soal citra organisasi, tapi berpotensi mengikis kepercayaan warga nahdliyin terhadap independensi fatwa dan sikap keagamaan yang selama ini jadi rujukan mereka.
Ini juga menjelaskan kenapa laporan semacam Bocor Alus Politik penting untuk terus diproduksi dan dikawal publik, terlepas dari perdebatan soal sejauh mana buktinya bisa diverifikasi secara terbuka. Fungsi jurnalisme investigatif dalam konteks ini adalah menjaga agar proses internal organisasi sebesar NU tidak berlangsung dalam kegelapan yang sepenuhnya tertutup dari pengawasan publik.
Prabowo boleh saja menegaskan dirinya tidak ikut campur, dan secara formal memang tidak ada bukti langsung keterlibatannya. Tapi ketika dua menteri aktif kabinetnya sempat masuk bursa calon Ketum PBNU sebelum akhirnya terganjal aturan sendiri, publik punya alasan sah untuk terus mempertanyakan sejauh mana batas antara "tidak ikut campur" secara formal dan manuver informal yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Begitu Ketum baru resmi terpilih lewat mekanisme AHWA, pertanyaan berikutnya yang lebih penting untuk kita ajukan: apakah pilihan itu benar-benar murni suara nahdliyin, atau bayang-bayang kekuasaan yang selama ini disebut "tidak ikut campur" ikut berperan di baliknya?
Penulis: Muhammad Jazuli
