 |
| Ilustrasi dari persoalan keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan santri mengalami keracunan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Selasa siang, 1 September 2026, sekitar seribu porsi Makan Bergizi Gratis dibagikan ke santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Sidoarjo. Beberapa jam kemudian, ratusan dari mereka justru terkapar dengan pusing, mual, muntah, sampai sesak napas, memenuhi ruang gawat darurat delapan rumah sakit sekaligus. Badan Gizi Nasional mencatat 512 siswa terdampak. Yang membuat kasus ini pantas kita bongkar lebih dalam bukan cuma jumlah korbannya, tapi fakta bahwa dapur penyedia makanan ini sudah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi — bukti bahwa sertifikasi di atas kertas ternyata tidak cukup menjamin keamanan pangan di lapangan.
Kronologi yang Bergerak Cepat dari Siang ke Malam
Rentang waktu kejadian ini penting untuk kita pahami. Santri menyantap menu MBG dari SPPG Kalitengah usai salat Zuhur, sekitar tengah hari. Baru menjelang Asar — kira-kira tiga sampai empat jam kemudian — gejala mulai muncul, dan memburuk cepat hingga menjelang Magrib gelombang santri sudah dilarikan ke berbagai fasilitas kesehatan. Pola waktu inkubasi gejala yang relatif cepat ini konsisten dengan ciri khas keracunan makanan akibat kontaminasi bakteri pada bahan pangan yang tidak diolah atau disimpan dengan benar.
Skala responsnya pun tidak main-main. TNI dan Banser dikerahkan untuk mengamankan lokasi pesantren sekaligus memperlancar evakuasi ambulans yang terus berdatangan. Forkopimda Sidoarjo — mulai dari Bupati, Kapolresta, hingga Dandim — turun langsung ke lapangan. Skala pengerahan aparat ini menunjukkan betapa seriusnya insiden ini dipandang, sekaligus jadi indikasi bahwa krisis kepercayaan publik terhadap program ini sudah pada titik yang tidak bisa lagi ditangani dengan pernyataan normatif semata.
Sertifikat Higiene yang Ternyata Tidak Cukup
Ini bagian paling krusial dari kasus Sidoarjo. Dapur SPPG Kalitengah bukan dapur ilegal atau tanpa pengawasan — ia sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dokumen resmi yang semestinya menjamin standar kebersihan pengolahan pangan sudah terpenuhi. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan sertifikat ini gagal mencegah ratusan orang jatuh sakit dalam satu waktu.
Kita perlu bertanya jujur: apakah persoalannya ada pada standar sertifikasi yang terlalu longgar, ataukah pada praktik harian di dapur yang tidak konsisten dengan apa yang tertulis di atas kertas sertifikat itu? Dugaan awal mengarah pada menu telur orak-arik sebagai sumber kontaminasi — bahan pangan yang sebenarnya sederhana, tapi sangat rentan jadi media pertumbuhan bakteri kalau penyimpanan suhu dan waktu penyajiannya tidak diperhatikan dengan disiplin, apalagi dalam produksi massal seribu porsi sekaligus.
Ini mengingatkan kita bahwa sertifikasi hanyalah snapshot kondisi pada satu titik waktu pemeriksaan. Ia tidak otomatis menjamin konsistensi praktik higienis setiap hari, terutama pada dapur yang dituntut memproduksi ribuan porsi dalam skala industri dengan tenggat waktu ketat setiap paginya.
Bukan Kasus Pertama, dan Itu yang Mengkhawatirkan
Yang membuat kasus Sidoarjo lebih meresahkan lagi adalah fakta bahwa ini bukan insiden keracunan MBG yang pertama. Sejumlah anggota legislatif bahkan menyebut akumulasi korban keracunan MBG secara nasional sudah mendekati puluhan ribu orang sejak program ini bergulir. Kalau angka itu benar, maka yang sedang kita hadapi bukan lagi insiden lokal yang bisa diselesaikan dengan menutup satu dapur bermasalah, melainkan persoalan sistemik dalam rantai produksi dan distribusi program pangan nasional ini.
BGN merespons cepat dengan menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Langkah ini tepat sebagai respons darurat, tapi kita perlu mempertanyakan apakah pola yang sama — insiden terjadi, dapur disuspend, lalu program tetap berjalan seperti biasa di tempat lain — sudah cukup untuk mencegah kasus serupa berulang di kabupaten lain minggu atau bulan depan.
Mempertaruhkan Kepercayaan Publik terhadap Program Unggulan
MBG adalah program prioritas nasional yang menyasar jutaan anak sekolah dan santri di seluruh Indonesia, dengan tujuan mulia memperbaiki gizi generasi muda. Tapi program sebaik apa pun akan kehilangan legitimasinya di mata publik kalau implementasinya justru berulang kali membahayakan nyawa penerima manfaatnya sendiri. Orang tua yang tadinya menyambut baik program ini, kini punya alasan sah untuk was-was setiap kali anak mereka membawa pulang cerita soal menu MBG hari itu.
Kepercayaan publik terhadap program pemerintah dibangun bertahun-tahun, tapi bisa runtuh hanya dalam hitungan insiden yang berulang. Kalau evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, standar penyimpanan bahan baku, dan pengawasan harian dapur-dapur SPPG di seluruh Indonesia tidak segera dilakukan secara serius, kita akan terus menyaksikan siklus yang sama: insiden, suspend satu dapur, lalu berulang lagi di lokasi berbeda.
Ratusan santri Sidoarjo kini berangsur pulih, dan syukurlah tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tapi keberuntungan tidak boleh jadi standar keberhasilan sebuah program pangan nasional. Kalau sertifikat higiene saja tidak cukup mencegah insiden seperti ini, evaluasi apa yang sebenarnya dibutuhkan program ini secara menyeluruh — bukan cuma di Sidoarjo, tapi di seluruh dapur SPPG yang tersebar di penjuru negeri, sebelum korban berikutnya mungkin tidak seberuntung ini?
Penulis: Muhammad Jazuli (Founder NalarMerdeka.com)
