 |
| Ilustrasi yang menggambarkan dugaan penyalahgunaan upah rakyat oleh pejabat pribumi dalam sistem kerja paksa pada masa kolonial. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Benarkah Ada Korupsi oleh Pejabat Pribumi?
Bagian ini memang benar dan tercatat rapi dalam sejarah. Selama era tanam paksa atau cultuurstelsel (1830–1870), pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada bupati dan kepala desa. Pemerintah kolonial memberi bonus bernama cultuurprocenten kepada pejabat pribumi, besarnya tergantung jumlah setoran hasil bumi yang berhasil dikumpulkan. Skema insentif ini justru mendorong sebagian bupati memeras rakyatnya sendiri, memaksa lahan lebih dari ketentuan 20 persen, bahkan turut memotong upah yang seharusnya sampai ke petani.
Tapi Siapa yang Merancang Sistemnya?
Di sinilah letak masalah dari narasi yang beredar. Cultuurprocenten bukan inisiatif pejabat pribumi, melainkan kebijakan resmi pemerintah kolonial Belanda di bawah Johannes van den Bosch. Sistem itu sengaja dirancang agar pengawas, baik pribumi maupun pejabat Eropa, punya motif ekonomi untuk memeras hasil sebesar-besarnya. Penelitian sejarawan Peter Carey bahkan mencatat bahwa budaya suap di kalangan priayi sudah bergejala sejak awal masa kolonial, bukan muncul begitu saja dari watak bangsa sendiri.
Korupsi Juga Terjadi di Level Pejabat Eropa
Klaim viral itu sering lupa menyebut satu fakta penting: pejabat Eropa yang mengawasi tanam paksa juga terlibat penyelewengan. Upah pegawai VOC dan pejabat kolonial yang rendah sejak awal mendorong praktik korupsi di kalangan mereka sendiri, jauh sebelum cultuurstelsel diberlakukan. Artinya, korupsi dalam sistem kolonial bukan monopoli pejabat pribumi, melainkan penyakit struktural yang menjalar di semua lapisan kekuasaan, termasuk penguasa kolonial itu sendiri.
Sistemnya Sendiri Sudah Dirancang Tidak Adil
Bahkan tanpa korupsi sekalipun, sistem tanam paksa tetap merugikan rakyat secara struktural. Harga jual komoditas ditentukan sepihak dan dimonopoli pemerintah kolonial, sehingga petani nyaris tidak pernah menikmati keuntungan wajar. Risiko gagal panen tetap ditanggung rakyat, sementara kewajiban pajak jalan terus tanpa kompromi. Kalau fondasi sistemnya memang dibangun untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi Belanda, menyalahkan korupsi pribumi sebagai penyebab utama jelas mengaburkan akar masalah.
Jadi, Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?
Klaim bahwa Belanda "sudah bayar tapi dikorupsi orang kita sendiri" bukan sepenuhnya bohong, tapi juga jauh dari lengkap. Korupsi pejabat pribumi nyata terjadi, namun ia tumbuh dari sistem insentif yang sengaja diciptakan penguasa kolonial. Menempatkan seluruh kesalahan pada pejabat pribumi sama saja mencuci tangan pihak yang merancang dan paling diuntungkan dari sistem itu.
Kalau begitu, apakah adil menyalahkan korupsi pribumi sebagai penyebab utama penderitaan rakyat di masa tanam paksa? Atau kita justru sedang dijebak narasi yang sengaja mengalihkan tanggung jawab sejarah kolonial? Menurutmu, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab di sini?
Penulis: Muhammad Jazuli (Founder Nalarmerdeka.com)
