 |
| Ilustrasi tentang pembacaan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan melalui persepsi masyarakat, indikator penilaian, dan interpretasi data. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Dua survei, periode hampir sama, dua kesimpulan yang bertolak belakang. Satu bilang kurang dari separuh warga puas pada Presiden Prabowo. Satu lagi bilang hampir semua puas. Menjelang 20 Oktober 2026, saat pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun, angka-angka beterbangan di linimasa kita. Tapi angka tanpa konteks mudah jadi senjata. Jadi bagaimana kita membacanya tanpa terjebak di kubu mana pun?
Angka yang Bertabrakan
Mari kita lihat dulu apa yang beredar. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dilakukan pada 1–10 Oktober 2026. Hasilnya, kepuasan pada kinerja Presiden Prabowo 44,5 persen. Untuk pertama kalinya, mayoritas warga, 53,4 persen, menyatakan kurang atau tidak puas.
SMRC juga mencatat arah negara. Hanya 47,7 persen warga menilai Indonesia berada di jalur yang benar. Angkanya 83 persen pada Oktober 2024. Kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi pun turun menjadi sekitar 40 persen.
Di sisi lain, ada survei yang berbunyi sangat berbeda. Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis angka kepuasan 80,7 persen untuk survei 8–20 September 2026. INES menyebut 79,3 persen untuk survei September. IPO, pada akhir Juli hingga awal Agustus, mencatat 63 persen.
Lalu ada rapor dari CELIOS dan Kabinet Bayangan. Mereka memberi nilai 4,7 dari 10 menurut masyarakat umum dan 2,9 menurut ahli.
Jadi dalam rentang beberapa pekan, kita punya angka dari 44 sampai 80. Mana yang benar? Dari pemberitaan saja, kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi kita bisa belajar cara membandingkannya.
Bedakan Dulu: Puas, Arah Negara, atau Nilai Rapor?
Hal pertama yang sering terlewat: angka-angka itu tidak mengukur hal yang sama.
SMRC menanyakan kepuasan pada kinerja presiden. Itu satu pertanyaan. Mereka menanyakan arah negara dan kepuasan demokrasi dalam pertanyaan yang lain. Tiga angka ini bisa naik atau turun dengan cara berbeda.
CELIOS memakai skor 0–10. Itu bukan persentase warga yang puas. Skor 4,7 dari 10 tidak sama dengan 47 persen puas. CELIOS juga menambahkan pertanyaan tentang perasaan. Hasilnya, 75 persen warga mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah.
Karena itu, jangan menaruh angka 44,5 persen, 47,7 persen, dan 4,7 dari 10 di satu baris seolah semuanya sama. Tanyakan dulu: yang diukur kepuasan, optimisme, atau penilaian kinerja?
Siapa yang Ditanya, dan Bagaimana Dipilih?
Hal kedua: cara memilih responden.
Survei CELIOS melibatkan 1.142 responden masyarakat umum. Pengambilannya memakai pendekatan non-probability sampling lewat Meta Ads. Itu artinya orang yang melihat iklan dan memilih ikut. Responden ahli, sebanyak 129 orang, dijaring dengan snowball sampling.
Itu bukan kesalahan. Metode ini lazim untuk riset eksploratif. Tapi hasilnya tidak bisa dibaca sebagai potret seluruh warga Indonesia. Ia lebih tepat dibaca sebagai suara kelompok yang terjangkau dan mau menjawab.
Survei SMRC melibatkan sekitar 1.200 responden, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei LKPI melibatkan 1.246 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling. INES menyebut 1.400 responden di 36 provinsi. Metode INES tidak kami temukan dalam pemberitaan yang kita baca.
Di sinilah menariknya. SMRC dan LKPI sama-sama menyebut sampel acak, dan selisih angka mereka sekitar 36 poin. Itu jauh melampaui margin of error. Jadi perbedaan metode "acak versus tidak acak" saja tidak cukup menjelaskan. Penyebabnya bisa waktu pengambilan data, redaksi pertanyaan, cara wawancara, atau kualitas lapangan. Dari berita, kita tidak bisa memastikan yang mana.
Kita juga tidak punya dasar untuk menuduh lembaga mana pun. Yang kita bisa lakukan adalah meminta laporan metodologi lengkap dan membandingkannya.
Tren Lebih Jujur daripada Satu Titik
Hal ketiga: jangan membaca satu angka sendirian.
SMRC punya rangkaian waktu yang bisa dilihat. Kepuasan pada presiden 81,2 persen pada November 2025, lalu 66,4 persen pada Februari–Maret 2026, 51,1 persen pada Juli 2026, dan 44,5 persen pada Oktober 2026. Penurunannya terjadi terus-menerus selama setahun terakhir.
Rangkaian seperti ini lebih informatif daripada satu angka. Kita bisa melihat arah, bukan hanya posisi. Satu survei dengan angka tinggi atau rendah, tanpa pembanding dari lembaga yang sama, sulit dibaca.
SMRC juga menunjukkan hubungan menarik. Di antara warga yang menilai ekonomi nasional baik atau sangat baik, 87 persen puas pada kinerja presiden. SMRC mengaitkan anjloknya kepuasan dengan penilaian yang memburuk pada kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Survei LKPI pun memberi petunjuk, walau arahnya berbeda dari kesimpulan SMRC. Kepuasan umumnya 80,7 persen. Tapi kepuasan pada sektor ekonomi hanya 52,8 persen, dengan 41,5 persen tidak puas. Pada stabilitas harga bahan pokok, kepuasan 51,6 persen dan ketidakpuasan 40,8 persen. Bahkan di survei yang angkanya tinggi, urusan dapur dan dompet tetap jauh lebih rendah daripada angka kepuasan umum.
Jadi satu lembaga yang menyebut hampir semua puas tetap melaporkan sekitar empat dari sepuluh warga tidak puas soal ekonomi. Angka besar tidak berarti tidak ada keluhan.
Apa yang Tetap Perlu Kita Tanyakan
Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pembaca? Ada beberapa pertanyaan sederhana.
Siapa pelaksana dan penyandang dananya? Ini bukan soal curiga. Ini soal transparansi. Lembaga yang terbuka biasanya mencantumkan keduanya.
Kapan dan bagaimana datanya diambil? Tanggal lapangan, jumlah responden, metode wawancara, dan margin of error harus tersedia. Jika tidak ada, tahan dulu kesimpulan kita.
Apa bunyi pertanyaannya? "Puas atau tidak puas" berbeda dari "bagaimana nilai Anda dari 0 sampai 10".
Adakah pembanding dari waktu ke waktu? Tren dari lembaga yang sama lebih berharga daripada satu angka.
Apa kata data lain di luar survei? Survei mengukur persepsi. Persepsi penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Kolumnis Budiman Tanuredjo mengingatkan bahwa angka kepuasan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Sejumlah suara pendukung pemerintah juga mengingatkan agar survei tidak jadi satu-satunya dasar menilai kinerja. Keduanya benar.
Karena itu, penilaian yang utuh perlu data konkret. Misalnya harga dan lapangan kerja, penanganan kebakaran hutan, atau kebijakan yang diperdebatkan seperti penyesuaian Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. CELIOS menyebut angkanya mencapai Rp34,57 triliun secara kumulatif melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026. Angka seperti itu bisa kita periksa ke dokumen resmi, tidak bergantung pada persepsi siapa pun.
Pengamat UGM Mada Sukmajati mengingatkan satu hal yang adil. Dua tahun masih terbilang awal, dan dampak kebijakan butuh waktu. Itu benar. Tapi waktu bukan alasan untuk tidak mengukur.
Survei bukan wasit akhir. Ia cermin yang kualitasnya tergantung cara kita membuatnya dan membacanya. Ada cermin yang jernih, ada yang buram, dan ada yang kita pegang miring tanpa sadar. Jika kita hanya memilih angka yang cocok dengan keyakinan kita, apakah kita sedang mencari kebenaran atau sekadar pembenaran? Dan jika dua tahun pemerintahan ini harus kita nilai sendiri, data apa yang kita siapkan untuk menjawabnya?
Penulis: Muhammad Jazuli
