 |
| Ilustrasi tentang posisi para penasihat presiden, relasi kekuasaan, serta pertanyaan mengenai ruang pengaruh elite dalam pemerintahan. / Ilustrasi: Muhammad Jazuli |
Nalarmerdeka.com – Mereka bukan menteri, tapi haknya setingkat menteri. Mereka tidak menjalankan program, tapi duduk sangat dekat dengan Presiden. Hari ini, 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 tokoh sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Ada ulama, jenderal, pengusaha, mantan pejabat, bahkan kritikus pemerintah. Pertanyaannya bukan siapa mereka. Pertanyaannya: apa yang sebenarnya akan mereka kerjakan?
Apa yang Terjadi di Istana
Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta. Dasarnya Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.
Ada 26 tokoh yang ditunjuk. Dua di antaranya, Ignasius Jonan dan Jacky Manuputty, tidak terlihat di lokasi. Sisanya, 24 orang, hadir dan menandatangani berita acara.
Pimpinannya sudah jelas. Pratikno menjadi Ketua, Hatta Rajasa Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari Sekretaris. Pratikno adalah mantan Menko PMK dan sebelumnya Menteri Sekretaris Negara di era Jokowi. Hatta adalah politikus PAN yang pernah berduet dengan Prabowo pada Pilpres 2014. Qodari baru saja lepas dari jabatan Kepala Bakom. Di hari yang sama, Syahganda Nainggolan dilantik sebagai Kepala Bakom.
Lembaga ini baru terbentuk setelah kosong hampir dua tahun sejak era Jokowi berakhir.
Wantimpres Itu Sebenarnya Apa?
Banyak dari kita mendengar namanya, tapi jarang tahu fungsinya. UUD 1945 Pasal 16 memerintahkan pembentukan dewan pertimbangan. Seorang pakar menegaskan, setelah amandemen keempat, keberadaannya wajib, bukan opsional.
Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya memberi nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Ia dapat meminta informasi dari instansi pemerintah dan lembaga negara lain. Ia juga dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kenegaraan. Tiap anggota dibantu satu sekretaris anggota.
Anggotanya bukan menteri. Tapi hak keuangan dan fasilitasnya setingkat menteri.
Inilah paradoks lembaga ini. Ia dekat dengan kekuasaan, tapi tidak memegang kekuasaan eksekutif. Ia tidak menjalankan program dan tidak menetapkan kebijakan. Pada dasarnya ia hanya menasihati. Presiden bebas mendengar atau mengabaikan.
Maka nilai Wantimpres bertumpu pada dua hal: kualitas nasihatnya, dan kemauan Presiden mendengar. Selain itu, tidak ada lagi.
Membaca Komposisinya: Siapa Mewakili Apa
Komposisinya lebar. Ada tokoh agama seperti Quraish Shihab, Said Aqil Siroj, dan Anwar Iskandar. Ada Shinta Nuriyah Wahid. Ada purnawirawan jenderal Agum Gumelar. Ada pengusaha seperti Chairul Tanjung dan Jusuf Hamka. Ada pula mantan Ketua MK Anwar Usman, yang disebut sebagai ipar Jokowi.
Pratikno menyebut anggota baru ini tokoh nasional dari berbagai bidang, agama, dan profesi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran atas kepercayaan itu.
Ada dua cara membaca daftar ini. Pembacaan pertama optimistik. Ini upaya merangkul. Berbagai suara masuk dalam satu ruang, dan Presiden mendapat masukan dari latar yang tidak seragam. Di masyarakat majemuk, itu nilai positif.
Pembacaan kedua lebih skeptis. Daftar ini bisa dibaca sebagai peta konsolidasi elite. Tokoh dari berbagai kubu ditarik ke lingkar kekuasaan. Ketuanya berasal dari lingkar Jokowi, wakilnya dari PAN, dan ada kerabat Jokowi di dalamnya. Maka muncul pertanyaan: ini ruang nasihat atau ruang akomodasi?
Kita tidak perlu memilih terlalu cepat. Kedua bacaan itu bisa sama-sama benar sebagian. Ada satu hal lain yang perlu kita catat. Keberagaman latar belum tentu berarti keahlian. Nasihat hanya berguna bila anggotanya menguasai bidang yang dihadapi Presiden, bukan sekadar mewakili kelompok.
Rocky Gerung dan Dilema "Pindah ke Dalam"
Nama yang paling ramai dibicarakan adalah Rocky Gerung. Akademisi dan aktivis ini lama dikenal sebagai pengkritik pemerintah. Kini ia resmi menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Rocky sendiri menyebut langkah ini hanya pindah dari luar ke dalam.
Kalimat itu bisa dibaca dua arah. Argumen pendukungnya begini. Kritik paling efektif bila didengar langsung oleh pengambil keputusan. Dari dalam, suara kritis punya akses yang tidak dimiliki orang di luar. Ruang nasihat memang butuh orang yang berani berkata tidak.
Argumen penentangnya begini. Begitu masuk, jarak kritis menipis. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga ruang berbeda pendapat secara terbuka bisa menyempit. Kritik yang tadinya publik menjadi nasihat yang tertutup. Publik kehilangan kritikusnya, sementara pemerintah mendapat legitimasi.
Mana yang benar? Belum ada yang bisa memastikan. Ujiannya sederhana: apakah suaranya tetap tajam, dan apakah publik bisa mengetahuinya. Waktu yang akan menjawab, dan kita yang perlu menagihnya.
Satu hal patut kita ingat. Kritikus tidak wajib selamanya di luar. Tapi publik berhak menilai apakah posisi baru mengubah keberaniannya.
Ukuran yang Layak Kita Tagih
Jadi apa yang pantas kita tuntut? Ada empat hal.
Pertama, transparansi. Isi nasihat kepada Presiden mungkin tidak harus dibuka. Tapi publik berhak tahu topik apa yang dibahas dan siapa yang dilibatkan.
Kedua, kejelasan hasil. Setelah lembaga ini kosong hampir dua tahun, kita perlu melihat masukannya benar-benar memengaruhi kebijakan, bukan sekadar daftar nama.
Ketiga, independensi. Anggota yang punya kepentingan bisnis atau politik perlu menjaga batas antara nasihat dan kepentingan pribadi.
Keempat, efisiensi. Dua puluh enam anggota, masing-masing dibantu satu sekretaris, berarti beban anggaran yang nyata. Publik berhak menilai apakah biayanya sepadan.
Karena hak keuangannya setingkat menteri, ukuran kinerjanya pun layak setingkat menteri. Nasihat yang baik harus bisa dilihat dampaknya.
Dua puluh enam nama sudah dilantik. Sekarang tinggal pekerjaan sebenarnya: memberi nasihat yang jujur, dan didengar. Jika Wantimpres hanya menjadi daftar tokoh di foto pelantikan, kita kehilangan lembaga yang seharusnya bermakna. Jika ia berfungsi, kita punya ruang yang bisa mengoreksi kekuasaan dari dekat. Kita ingin yang mana? Dan sejauh apa kita bersedia menagih agar jawabannya jadi yang kedua?
Penulis: Muhammad Jazuli (Founder Nalarmerdeka.com)
